Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana KeIja Pemerlntah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 113 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2020; PERDA No. 17 Tahun 2007; PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 9 Tahun 2008; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No. 9 Tahun 2021; PERDA No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 15 Tahun 2020; PERDA No. 14 Tahun 2020; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERBUP No. 50 Tahun 2020; PERBUP No. 99 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 65 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai preubahan RKPD Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana KeIja Pemerlntah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dintaranya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal). Agar penggunaan dana dimaksud dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PERMENKES No. 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penggunaan dana jampersal, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi program, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
5 hlm, Lampiran : 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bersama Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/ Walikota, dan pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Camat. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan diIimpahkan kepada Camat serta penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah. Kewaspadaan dini di KabupatenjKota menjadi tugas dan tanggung jawab BupatijWali Kota dan kewaspadaan dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat. Untuk itu perlu menetapkan Perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PERBER MENAG No. 9 Tahun 2006 dan MENDAGRI No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2019; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERBUP No. 95 Tahun 2016; PERBUP No. 42 Tahun 2017; PERBUP No. 81 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan, sasaran dan prinsip, kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM, pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Hal-hal yang be1um diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pe1aksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
17 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan kaidah atau pedoman yang diperlukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan akuntabel. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan kebijakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERBUP No. 85 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prinsip dan tujuan, KPM/pemegang saham, dewan pengawas/komisaris, direksi, auditor eksternal, pengelolaan informasi, keselamatan, kesempatan, kesetaraan kerja dan pelestarian lingkungan, hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders), etika berusaha, anti korupsi dan donasi, program pengenalan BUMD, pengukuran terhadap penerapan GCG, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2021; PERDA No. 22 Tahun 2027; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERBUP No. 113 Tahun 2020; PERBUP No. 116 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, sisa lebih perhitungan anggaran PPK-BLUD Puskesmas, prosedur penggunaan SILPA PPK-BLUD Puskesmas, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 104 Tahun 2021
PENGADAAN BARANG DAN JASA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2021/No.104
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009 ;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018 sebagairnana telah diubah dengan Perpres
No 12 Tahun 2021 ;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pernerintah Nornor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum ,Ruang lingkup,prınsıp pengadaan barang/jasa BLUD,Jenjang nilai pengadaan Barang/Jasa,Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa,Pembinaan dan PengawasanKetentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 105 Tahun 2021
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas se Kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Nomor 623/KPTS-DINKES/2020 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENKES No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENKEU No. 129/PMK.05/2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 22 Tahun 2027; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERBUP No. 113 Tahun 2020; PERBUP No. 116 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, remunerasi, indek skor individu, formulasi, tindakan pelayanan, ketentuan peralihan, ketenuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Mencabut ketentuan mengenai tata cara pembagian jasa layanan yang terdapat pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Se Kabupaten Musi Banyuasin; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Musi Banyuasin; dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 623/KPTSDINKES/2020 tahun 2020 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tahun 2021 bagi UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 110 Tahun 2021
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 110 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi pengeloIaan keuangan di Desa, perlu mengatur tentang Sistem dan Prosedur Transaksi
Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kalo diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERLKPP No. 12 Tahun 2019; PERBUP No. 88 Tahun 2018; PERBUP No. 55 Tahun 2020; PERBUP No. 95 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, sistem dan prosedur transaksi nontunai pelaksanaan APBDesa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
13 hlm, Lampiran : 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan peninjauan kembali. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENESDM No. 15 Tahun 2012; PERMENKEU No. 9/PMK.02/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 175/PMK.02/2016; PERMENESDM No. 2 Tahun 2017; PERMENESDM No. 20 Tahun 2017; KEPMENESDM No. 1451K/10/MEM/2000; PERGUB SUMSEL No. 56 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2010; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERBUP No. 25 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 122 Tahun 2018; PERBUP No. 83 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan ketentuan umum, dasar pengenaan pajak air tanah, tata cara pengusuan surat pendaftaran objek pajak, tata cara penghapusan piutang, Perizinan Berusaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
20 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
PENGEMBALIAN - DESA PERSIAPAN TEBING BULANG TIMUR - KE DESA TEBING BULANG KECAMATAN SUNGAI KERUH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 140, BD.2021/No.140
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembalian Desa Persiapan Tebing Bulang Timur ke Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ,penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;;Permendagri No 1 Tahun 2017;Perbup No 39 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 35 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Pengembalian desa persiapan ke desa induk,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
5 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
