perubahan kedua atas peraturan bupati No. 3 Tahun 2016 tentang pemberian penghasilan Bagi pegawai negeri sipil
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2016/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Masyarakat Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 2009; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.15 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Masyarakat Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 diubah sebagai berikut diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu, Pasal 22a.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERDA No.1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum, termasuk didalamnya mengatur tentang Besaran Tarif Retribusi dan Ketentuan Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman dengan lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 39 Tahun 2016
perubahan atas peraturan no.5 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 24A PERDA No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No,15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan,Perkotaan,termasuk didalamnya Tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dan Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 23 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 38 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional dan Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2005; PERPRES No.5 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDA No.1 Tahun 2011; PERDA No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya mengatur tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijkan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 37 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pohuwato No. 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Penggunda Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
bantuan keuangan khusus kepada desa untuk ketenagalistrikan bagi masyarakat yang tidak mampu pengguna daya 450 VA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat yang tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDA No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan, Sasaran, Sumber Dana dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus, Mekanisme Pelaksanaan dan Transfer Dana, Penerbitan SPM dan SP2D, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 24 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Memberikan Kepastian Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan yang Baik didalam maupun di luar Hubungan Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERPRES No.32 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan dan Sasaran, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.71 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PERDA No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PERDA No.3 Tahun 2014; PERDA No.11 Tahun 2015;
PERDA No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran APBD TA 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 31 Tahun 2016
perubahan atas peraturan no.28 tahun 2015 tentang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintahan dan No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PERPRES No.5 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDA No.1 Tahun 2011; Perda No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya mengatur tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan (RKPD), Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Register dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2009; UU No.9 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERDA No.18 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Tanda Kendaraan Dinas Roda Dua.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri 13 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
