PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.414 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kota Bandung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kota Bandung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan