BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.2333
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2016; Perbup No.37 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2017.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2014 Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai
Penjelasan : - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai No. 35 Tahun 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.2334
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2016; Perbup No.37 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2017.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai.
Penjelasan : - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai No. 36 Tahun 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/NO.2335
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.56 Tahun 2010 ; Perda No.4 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2017.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.
Penjelasan : - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai No. 37 Tahun 2017
KECAMATAN DAN KELURAHAN - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.2336
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2016; Perbup No.38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2017.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 52 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Daerah kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 53 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Daerah Kabupaten Banggai
Penjelasan : - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah dan penguatan kinerja pemerintahan secara umum baik di Kabupaten maupun di Kecamatan maka Bupati dapat melimpahkan kewenangannya baik keseluruhan atau sebagian kepada Dinas tertentu maupun kepada Camat; bahwa untuk percepatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Banggai maka Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 17 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penataan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan atas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 - 2023
ABSTRAK:
bahwa stunting adalah masalah multi dimensional yang merupakan prioritas nasional dan prioritas daerah untuk dicegah dan ditanggulangi melalui intervensi multi sektor secara terintegrasi; bahwa untuk memberikan arah yang jelas terhadap intervensi terintegrasi yang akan dilakukan, dilaksanakan koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan melalui kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk rencana aksi;
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2012; PP Nomor 17 Tahun 2015; PP Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Perpres Nomor 42 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam bentuk Kebijakan dan Strategi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan rdokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
5 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 Perangkat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
5 halaman; Lampiran 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu melakukan peninjauan terhadap pendapatan Daerah melalui Tarif Retribusi; bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha berdasarkan ketentuan yang telah dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentanng Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Banggai saat ini; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Perizinan Tertentu, Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang retribusi lokasi daya tarik wisata Pilaweanto Salodik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
