Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 201 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUB NOMOR 27 TAHUN 202...RESIKO Scan_0001.pdf

tata cara pengawasan-perizinan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; b. bahwa berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pengawasan perizman berusaha berbasis resiko dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; c. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
23 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUB NOMOR 24 TAHUN 202...ELATAN Scan_0001.pdf

rencana kerja pemerintah

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Sela tan Nomor 5 Tahun 2020; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; 39. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2021.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
08 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUB NOMOR 23 TAHUN 20...MERINTAHI DAERAH.pdf

perubahan rencana kerja

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang hams digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norn or 13 Tahun 2019; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020; 39. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2021; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021; 42. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 23 .A Tahun 2021; 43. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 39 Tahun 2021.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
07 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERBUB NOMOR 22 TAHUN 202...ELATAN Scan_0001.pdf

tambahan penghasilan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 22

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur; b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 12. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021; 5. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016.
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
16 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Keluarga Berencana

Download file:

PEEAA2_1.PDF

pendistribusian kebutuhan alat-obat

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan dan kualitas hidup sumber daya manusia melalui layanan kesehatan dan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana dan sebagai pedoman dalam pengendalian dan pendistribusian alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang rasional,efektif, efisien, baik, tepat jenis dan tepat sasaran; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Daerah adalah melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) dalam Lampiran huruf N Nomor 2 Sub Urusan Keluarga Berencana huruf c, di mana kewenangan Daerah Kabupaten/Kota untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Urusan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Daerah Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana;
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nornor 52 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; 10. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005; 11. Peraturan Pernerintah Nornor 12 tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; 3. Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2020; 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nornor 13 Tahun 2021; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nornor 18 Tahun 2021.
KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
37 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUB NOMOR 20 TAHUN 2022_0001.pdf

perusahaan daearah air minum

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36,Pasal 37 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan dan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan yang berdisiplin, berdedikasi dan bertanggungjawab dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur peranan kedudukan, tanggungjawab, hak dan kewajiban serta sanksi bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2008; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021.
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
13 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

INOVASI DAERAH

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERBUB NOMOR 19 TAHUN 2022_0001.pdf

inovasi daerah

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang INOVASI DAERAH

ABSTRAK:

a bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas Daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi Daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur pengusulan, pelaksanaan, dan pengawasan inovasi daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan instrumen hukum berupa peraturan bupati yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
INOVASI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
11 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUB NOMOR 18 TAHUN 202...ELATAN Scan_0001.pdf

standar biaya administrasi

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 18

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Administrasi Umum di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; b. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam upaya mendorong kinerja pemerintahan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Administrasi Umum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
STANDAR BIAVA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
54 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI TIGA BELAS KEPADA APARATUR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUB NOMOR 17 TAHUN 2022_0001.pdf

pemberian tunjangan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI TIGA BELAS KEPADA APARATUR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

ABSTRAK:

a. Dalam rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2022; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022; 8. Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Nornor 900/2069/SJ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Selatan Nornor 14 Tahun 2021.
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI TIGA BELAS KEPADA APARATUR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
04 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Keluarga Berencana

Download file:

PERBUB NOMOR 15 TAHUN 2022_0001.pdf

keluarga berancana

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran huruf B Nomor 1 ayat c Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun anggaran 2022 bahwa OPD-KB dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang bersifat non fisik di Kabupaten Halmahera Selatan, perlu petunjuk pelaksanaan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; 13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
48 HLM

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT