PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 41 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan