Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Portal dan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
- Dalam rangka penatakelolaan e-government dan pemberian pelayanan publik yang sebaik-baiknya diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan portal dan situs web di lingkungan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan;
- Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya aturan untuk pengelolaan portal dan situs web di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 11 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 14 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 61 Tahun 2010;
- PP No 82 Tahun 2012;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Permendagri No. 3 Tahun 2017;
- Permenkoinfo No. 5 Tahun 2015;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, identitas nasional, pengelola, konten, tipografi, navigasi, teknologi, keamanan informasi, dan fitur bagi penyandang disabilitas fisik, serta pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman terdiri dari 12 halaman batang tubuh dan 5 halaman lampiran (25 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- Perpres No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Permendagri No. 22 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
6 halaman terdiri dari 4 halaman batang tubuh (5 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA "CITA EMAAN PANDE" BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yakni Terwujudnya kabupaten Minahasa Selatan yang berdaya saing, Beriman, Mandiri, Berbudaya, Hebat, dan Terdepan melalui Percepatan dan Ketepatan Pembangunan, dan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dipandang perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor39 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, kriteria/syarat pemberian beasiswa, tata cara pemberian beasiswa, penganggaran, besaran, dan pencairan beasiswa, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Beasiswa "Cita Emaan Pande" Bagi Siswa/Mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan
10 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (13 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 2b Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi keuangan TA 2018 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditetapkan alokasi dana JKN pada UPT RSUD Amurang.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013;
- Perpres No. 32 Tahun 2014;
- Permenkes No. 69 Tahun 2013;
- Permenkes No. 71 Tahun 2013;
- Permenkes RI No. 28 Tahun 2014;
- Perda No. 5 Tahun 2017;
- Perbup No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini diatur tentang alokasi dana JKN dan pemanfaatan dana JKN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
5 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, dan komite.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 29 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 32 Tahun 1996;
- Permendagri No. 971 Tahun 2009;
- Permenkes No: 755/MENKES/PER/IV/2011;
- Kepmenkes No: 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur tentang pemilik RSUD Amurang, penyelenggaraan rumah sakit dan pengawasan internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
11 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (20 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
