Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja TA 2018.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 20150; Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017.
Perubahan Penjabaran APBD 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2017
59 halaman (terdiri dari 5 halaman batang tubuh (2 pasal) dan 54 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan Angkutan Pelayaran Rakyat, ditugaskan Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 7 Tahun 2000;
- PP No. 51 Tahun 2002;
- PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015;
- PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011;
- Permenhub No. 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 74 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.66/1/2-02;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103/2/8/DJPL-17;
- Perda No. 4 Tahun 2012;
- Perda No. 5 Tahun 2012;
- Perda No. 6 Tahun 2016;
- Perbup No. 56 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas.
Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Akan diatur lebih lanjut dalam Kep Bupati : Susunan serta Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat; Penetapan Trayek dan besar Tarif.
12 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 260, pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) serta pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
5 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2022 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilapangan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diperlukan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara terpadu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Nonperizinan.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; 4; PP No. 6 Tahun 2021; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017.
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 10 Tahun 2003;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 6 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Perpu No. 1 Tahun 2020;
PP No. 24 Tahun 2004;
PP No. 23 Tahun 2005;
PP No. 54 Tahun 2005;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
PP No. 65 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 2 Tahun 2012;
PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016;
PP No. 12 Tahun 2017;
PP No. 18 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2018;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 54 Tahun 2020;
Inpres No. 4 Tahun 2020;
Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Permendagri No. 62 Tahun 2017;
Permendagri No. 33 Tahun 2019;
Permendagri No. 20 Tahun 2020;
PMK No. 19/PMK.07/2020;
PMK No. 35/PMK.07/2020;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017;
Perbup No. 10 Tahun 2020;
Perbup No. 15 Tahun 2020;
Perbup No. 16 Tahun 2020;
Perbup No. 19 Tahun 2020;
Perbup No. 20 Tahun 2020;
Perbup No. 23 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Belanja Daerah untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
2 pasal (4 lampiran), 513 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
-Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berintegritas, kompeten, kapabel, objektif dan mampu menjaga rahasia jabatan;
- Untuk mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka dipandang perlu mengatur kode etik APIP.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010;
- PP No. 42 Tahun 2004;
- PP No. 60 Tahun 2008;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- PP No. 12 Tahun 2017;
- Permendagri No. 23 Tahun 2007;
- Permendagri No. 28 Tahun 2007;
- PermenPAN No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008;
- PermenPAN No. PER/05/M.PAN?03/2008;
- Perka BKN No. 12 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kode etik, larangan, pengaduan, majelis kode etik, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman terdiri dari 11 halaman batang tubuh (15 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 29 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
- Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- Sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 2 Tahun 2018;
- PP No. 12 Tahun 2019;
- PP No. 2 Tahun 2015;
- PP No. 1 Tahun 2017;
- PP No. 59 Tahun 2017;
- PP No. 72 Tahun 2018;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Permendagri No. 22 Tahun 2018;
- Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Selatan No. 22 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Selatan No. 45 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa SelatanTahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
5 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- Perpres No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Permendagri No. 22 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
6 halaman terdiri dari 4 halaman batang tubuh (5 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
