Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
pengendalian dan pengawasan usaha angkutan umum dan dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan dan
pengendalian Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Angkutan
Kendaraan Umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung
Utara belum dapat menampung perkembangan
kebutuhan masyarakat mengenai aturan izin usaha
angkutan umum yang komprehensif sehingga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha
Angkutan Kendaraan Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Darurat Tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2011 Nomor 05);
Didalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Obyek dan Subyek
3. Izin Usaha Angkutan
4. Kewajiban Pengusaha Angkutan
5. Pencabutan Izin Usaha Angkutan
6. Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan
kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara, diperlukan sebuah upaya yang
dapat memacu setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk
menghasilkan inovasi pada setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Utara tentang Satu Perangkat Daerah Satu
Inovasi.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 tahun 2014, UU No 11 Tahun 2019, PP No 38 Tahun 2017, PerMendagri No 104 Tahun 2018, Perda Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Halaman :6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama ,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
b. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
belum mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan
pendidikan di masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung
Utara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran
2022/2023 di Kabupaten Lampung Utara. Perda kab lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perbup Lampung Utara No 27 Tahun 2021
UU No 28 Tahun 1959, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 57 Tahun 2021, PP No 48 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, Permendikbud No 32 Tahun 2018, Permendikbud No 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lainnya yang sederajat Tahun Ajaran 2021/2022 di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2018
a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, perlu didukung kondisi daerah yang arnan, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, u ntuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah;
b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk
rnewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
c. bahwa untuk mernberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Ketertiban Umum;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 22 tahun 2009, PP No 23 Tahun 2014, PP No 34 Tahun 2006, PP No 16 tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
Halaman : 15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh
Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2014, tanggal 17
Nopember 2014, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna
Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, maka tarif angkutan
penumpang umum dalam wilnyah Kabupaten Lampung Utara, perlu
dilakukan penyesuaian ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan
untuk menjaga kesinambungan pelayanan jasa angkutan, perlu upaya
mendukung aspek operasional keselamatan serta kenyamanan
pengguna jasa angkutan penumpang dengan tetap mempertimbangkan
aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan jarak tempuh sesuai
dengan basil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah,
Organda dan Masyarakat / Pengemudi Angkutan Umum Kabupaten
Lampung Utara ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Utara Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2011 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 05);
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 - 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat