PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 185 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 12 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 11 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 6 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 11A Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan