PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.154 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2007
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Perda Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemkab Bantul
  2. PERDA Kab. Bantul No. 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab Bantul No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
  3. PERDA Kab. Bantul No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab Bantul No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
  4. PERDA Kab. Bantul No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda kab bantul No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2007
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2007
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kab Bantul No. 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2005
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bantul No. 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan