PENGANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Persetujuan Penganggaran
Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai landasan
pelaksanaan anggaran sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengganggaran Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Ka bu paten Temanggung Nomor 7 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung . Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Penjabaran Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - PETUNJUK TEKNIS
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 ten tang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/7; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/ 11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perjanjian kinerja pemerintah daerah dan SKPD/Unit kerja, laporan kinerja pemerintah daerah dan SKPD/Unit Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2016 No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum,
perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas,
dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta
masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh
untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan
sejahtera;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, perlu
menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi
Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
setiap 5 (lima) tahun sekali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten Temanggung, pengelola, dan pemangku kepentingan
lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang
berkualitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
75 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2016 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Temang,,,CTU.Og Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 111aka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 cenlang
Peraturan Pelaksanaan IJnda ng-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Lentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemcrintah Nomor 22 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 111 Tah un
2014;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, danTransmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perencanaan pembangunan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 nomor 7) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
64 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2016 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Pedagang Pasar Ternak Terpadu di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a . bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Ternak Terpadu
di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang
pasar;
b. bahwa penempatan kembali ke pasar baru, pedagang
diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios di
Pasar Ternak Terpadu Desa Badran Kecamatan Kranggan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penempatan Pedagang Pasar Ternak Terpadu di Desa
Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah bebeeraa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 3 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab temanggung No 17 Tahun 2015; Permendag No 48/MDAG/
PER/8/2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
9 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Tahun 2016 No 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dan
perlu diganti.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2011;Peratu ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabu paten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Musrenbang RKPD.
Ruang lingkup Musrenbang RKPD meliputi:
a. Musrenbang Desa;
b. Musrenbang RKPD di Kelurahan;
c. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
d. Forum Perangkat Daerah; dan
e. Musrenbang RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
34 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2016 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Dana
Tran sf er yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
b. bahwa ' untuk kelancaran pengelolaan dana transfer
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa
Kabupaten Temanggung Tahun 2016;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07 Tahun 2016;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2007;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2007;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2015;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor l0 Tahun 2016;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan Dana Transfer merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
63 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BB Tahun 2016 No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2019
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019, dipandang perlu meneta pkan Road Map
Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2016-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a ter sebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Road Map
Reformasi Birokrasi Ka bu paten Temanggung 20 16-2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah -dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;Undang-Undang ,Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 201 1;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun
2016-2019 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hingga 5 (lima) tahun
kedepan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
54 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2016 No 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenTemanggung Tahun Anggaran 20 17;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpin an dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010';Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu n 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nqmor 7 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
201 1;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
201 l; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2012 ten tang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daer ah Kabupaten
Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2016;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
201 2;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahu n
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2012;Pcraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
20 12;Pcraturan Daerah Kahupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
20 12;Pcraturan Daerah Kabu paten Temanggung Nomor 11 Tahun
2012;Pcraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
20 12 Pcraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
201 2;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
201 2;Peraturan Daerah Ka bupaten Temanggung Nomor 1 Tahuri
20 J 4;Peraturan Daerah 1,abupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
201 5;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahu n 20 16;Peraturan Daern Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tenlang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 31 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
106 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 77 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2016 No 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan
publik, perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat,
dan dapat dipertanggungjawabkan
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Publik, maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung
c. bahwa berdasarkan pertiml;>angan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor .. 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturaan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi tindakan atau dugaan
maladministrasi oleh pejabat publik yang dapat diadukan, yaitu:
a. penundaan berlarut;
b. penyalahgunaan wewenang;
c. bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut;
d. penyimpangan prosedur;
e. perbuatan melawan hukum;
f. korupsi, kolusi dan nepotisme;
g. intervensi;
h. lalai atas kewajiban;
i. tidak kompeten;
J· pemalsuan;
k. lain-lain tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
20 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
