Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 154 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 25 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Perekonomian

Download file:

Perda labuhan batu no. 25 thn 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 24 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Sumber Daya Alam

Download file:

Perda labuhan batu no. 24 thn 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

perda labuhan batu no.23 thn 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 22 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 22_2011_Retribusi P...Penyedotan Kakus.pdf

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2011/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 4 Tahun 1982; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perdakab Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; kedaluarsa penagihan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Labuhanbatu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
24 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 12 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 12_2011_Retribusi-Izin Gangguan.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 11_2011_Retribusi I...dirikan Bangunan.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pajak Sarang Burung Walet

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 10_2011_Pajak Sarang Burung Walet.pdf

PAJAK SARANG BURUNG WALET

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah.
UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 13 Tahun 1994; PP Nomor 8 Tahun 1999; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perdakab Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; surat pemberitahuan pajak daerah; pemungutan pajak; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; kedaluarsa penagihan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2011.
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
28 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 9 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 9_2011_Pajak-Reklame.pdf

PAJAK REKLAME

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah.
UU Nomor 7 Drt Tahun 1956;; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perdakab Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah; penetapan pajak; pemungutan pajak; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; kedaluarsa penagihan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2011.
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
26 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda 7_2011_Pajak Restoran.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 6 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pajak Hotel

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 6_2011_Pajak Hotel.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.