PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PASCA BENCANA BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PERUMAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Petunjuk Teknis Mekanismen Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangkaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
menerangkan bahwa pelayanan dasar diantaranya
meliputi sosial, perumahan dan kawasan
permukiman yang kewenangan dipelaksanaannya
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
bantuan sosial dan bantuan perbaikan
rumah pasca bencana merupakan Standar
Pelayanan Minimal yang wajib dilakukan oleh
pemerintah guna membantu masyarakat
mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh
bencana;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008;PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 23 Tahun 2017; Perpres No. 1 tahun 2019; Permensos No. 1Tahun 2013; Permensos No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 101 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M/2018; Permensos No.1 Tahun 2019; Permendagri 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 5 Tahun 2017; Perda No. 23 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Mekanismen Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
Lampiran File: 21 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMU
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
ABSTRAK:
Dalam rangka salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah adalah bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
keberadaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Barat perlu diupayakan perbaikannya untuk peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat serta diperlukan juga pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 21 Tahun 2021; PMK No. 14 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
49 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 56 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 35 Tahun 2017 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 480
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penyesuaian mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata N
Dasar hukum ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 14 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
79 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 368)
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 474
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintahan daerah;
berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 59 Tahun 2020; Perda Pesisr Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
33 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 471
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 5 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 47 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan menegenai Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
87 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 415)
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA KECAMATAN BANGKUNAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 469
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 14 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan menegenai Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 275
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PAGAR BUKIT KECAMATAN BANGKUNAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 468
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan Berita Acara Rekomendasi Teknis Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 3.2/PBW/IGD.04.05/7/2023 tanggal 03 Juli 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK DAN PEKON PERSIAPAN KUNYAIAN AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 467
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pekon Persiapan cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 14 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Pekon Persiapan cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON MARANG KECAMATAN PESISIR SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 446
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan Berita Acara Rekomendasi Teknis Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 3.2/PBW/IGD.04.05/7/2023 tanggal 03 Juli 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan menegani Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Pekon
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pekon perlu dibentuk Badan Usaha Milik Pekon;
perekonomian di Pekon harus dikembangkan sesuai dengan potensi melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di Pekon;
dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pekon, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Pekon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Pekon yang semakin kompleks, sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Badan Usaha Milik Pekon
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2021; Permendes no. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 3 tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 13 tahun 2017; Perda Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menepatkan mengenai Badan Usaha Milik Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
28 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
