Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 41 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2017

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA_1_2017 Perlindungan & Pelestarian Adat Sai Batin.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2017

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP_1_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2017

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA_2_2017 Penataan & Pengendalian Menara Telekomunikasi.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA PESBAR 3 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2017/NO.3, TLD NO.27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala (heritage), maupun seni dan budaya (liuing culture) yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah; b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial seja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban; c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kabupaten Pesisir Barat diperlukan langkah-langkah pengaturan yang marnpu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat,
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 3. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. AZAS, TUJUAN DAN SASARAN 3. FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5. RENCANA PENGEMBANGAN 6. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati,
11 hlm, lampiran 25 hlm, Penjelasan 6 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2017

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING MENJADI KECAMATAN BENGKUNAT DAN KECAMATAN BENGKUTAN MENJADI KECAMATAN GARAS

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERDA PESBAR 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2017/NO.4, TLD NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING MENJADI KECAMATAN BENGKUNAT DAN KECAMATAN BENGKUTAN MENJADI KECAMATAN GARAS

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan usulan dari Masyarakat Kecamatan Bengkunat Belimbing dan Kecamatan Bengkunat tentang Perubahan Nama Kecamatan Bengkunat Belimbing menjadi Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Bengkunat Belimbing rnenjadi Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat
3 hlm, penjelasan 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 05 Tahun 2017

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA PESBAR 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2017/NO.5, TLD NO.29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 4. PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 5. KETENTUAN LAIN-LAIN 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, wajib rnendasarkan dan rnenyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan
17 hlm, Penjelasan 6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2017

DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP_6_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2017

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP_7_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 09 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA_9_2017 Penyelenggaraan Peternakan & Kesehatan Hewan.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017

PENGELOLAAN PERIKANAN DAERAH

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERDA_10_2017 Pengelolaan Perikanan Daerah.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.