Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK DAN PEKON PERSIAPAN KUNYAIAN AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 467
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pekon Persiapan cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 14 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Pekon Persiapan cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON MARANG KECAMATAN PESISIR SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 446
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan Berita Acara Rekomendasi Teknis Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 3.2/PBW/IGD.04.05/7/2023 tanggal 03 Juli 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan menegani Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Pekon
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pekon perlu dibentuk Badan Usaha Milik Pekon;
perekonomian di Pekon harus dikembangkan sesuai dengan potensi melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di Pekon;
dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pekon, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Pekon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Pekon yang semakin kompleks, sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Badan Usaha Milik Pekon
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2021; Permendes no. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 3 tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 13 tahun 2017; Perda Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menepatkan mengenai Badan Usaha Milik Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
28 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 40 Tahun 2023
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 464
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Bara
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN&RB No. 88 Tahun 2021; Perda Pesisir Bara No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
38 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2023
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 463
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whisle Blower System) Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diatur dalam bentuk Peraturan Bupati
dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, perlu adanya penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan
pengaduan (Whistle Blower System) dugaan Tindak Pidana Korupsi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPAN&RB No. 2 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 90 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Bara No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whisle Blower System) Tindak Pidana Korupsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
18 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 16 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN S0SIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 462
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II huruf d angka 2 huruf e dan huruf f angka 9) dan angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Permensos No. 3 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 5 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup No. 129 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
35 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
pengaduan masyarakat merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang perlu ditindaklanjuti dengan baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PermenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permendagri No. 80 tahun 2015; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 tahun 2021;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
20 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN ALAT BERUPA MESIN HAND TRAKTOR/BAJAK DAN MESIN PENGUPAS PINANG KEPADA KELOMPOK TANI EKS TRANSMIGRAN MELALUI DANA INSENTIF DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 460
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat Berupa Mesin Hand Traktor/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang Kepada Kelompok Tani Eks Transmigran Melalui Dana Insentif Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik ditahun berjalan yang meliputi dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil, Percepatan Penyerapan Belanja Daerah serta Penurunan Inflasi Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani diberikan Bantuan Peralatan Pertanian;
agar pelaksanaan Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas berjalan tertib, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat berupa Mesin Hand Traktor/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang Kepada Kelompok Tani Eks Transmigran Melalui Dana Insentif Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023
Dasar hukumPeraturan Bupati ini adalah UU No. 15 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PMK No. 140/PMK.07/2022; PMK No. 170/PMK.07/2022; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat No. 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat Berupa Mesin Hand Traktor/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang Kepada Kelompok Tani Eks Transmigran Melalui Dana Insentif Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 459
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 111 Tahun 2022; Perprs No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 108 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No.29/PRT/M/2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permenbudristek No. 32 Tahun 2022; Permendagri No. 81 Tahun 2022; PMK No. 211/PMK.07/2022; PMK No. 212/PMK.07/2022; Perda Provinsi Lampung No..13 Tahun 2019; Perda Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 15 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 7 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2023; Perda Pesisir Barat No. 2 Tahun 2023; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat No. 36 Tahun 2023; Perbup No. 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 17 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 457
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian, maka perlu adanya pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaia
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014;PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2023; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat No. 129 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
16hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
