Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 319 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 12 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka penyesuaian Standar Operasional Prosedur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Nomor 45 Tahun 2019, tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; PermenPAN&RB No. 20 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; PermenPAN& No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda No. 13 tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Perubahan SOP pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. (2) SOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam .......Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .......Perat uran Bupati ini
4 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik Bencana, Minoritas dan Terisolasi

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 10 Tahun 2023.pdf

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN, JARINGAN TERORISME, STIGMA AKIBAT PELEBELAN, KONFLIK BENCANA, MINORITAS DAN TERISOLASI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik Bencana, Minoritas dan Terisolasi

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran; untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana hurup a diatas, perlu didukung oleh kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perlindungan anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik, Bencana, Minoritas dan Terisolasi.
Dasar hukum Peraturan Buapti ini adalah UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 tahun 2012; UU No, 23 tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 7 Tahun 2022; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik Bencana, Minoritas dan Terisolasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
13 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pojok Baca di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak

Perpustakaan

Download file:

Perbup Kabupaten Pesisir ... No 9 Tahun 2023.pdf

POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 443

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan budaya baca melalui Pojok Baca sebagai penyedia informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2017; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 tahun 2017
Peraturan Bupatin ini menetapkan mengenai Pojok Baca di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
10 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 8 Tahun 2023.pdf

STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 dalam hal standar biaya tertentu yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati; besaran honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2023 belum diatur standar biayanya, maka perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2023
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 33 Tahun 2000; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Pesisir Barat No.23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahum 2017; Perda Pesisir Barat No. 1 Tahun 2022; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat no. 72 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
6 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon Di Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 6 Tahun 2023.pdf

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon Di Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menimbulkan rasa sakit, cacat dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan terhadap penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; Permenkes 118/MENKES/PB/I/2011; Permenkes No. 71 Tahum 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 8 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon Di Kabupaten Pesisir Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
12 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 5 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 20156; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini m,enetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
6 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024

Abstrak

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 4 Tahun 2023.pdf

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023-2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024

ABSTRAK:

Dalam rangka Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi di Kabupaten Pesisir Barat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upaya Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh sektor terkait sehingga masyarakat terbebas dari Tuberkulosis; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 67 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
46 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 3 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka terdapat perubahan jumlah jam kerja umum efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Buapti ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
5 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyaluran Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 2 Tahun 2023.pdf

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KABUPATEN PESISIR BARAT BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat, serta mengimplementasikan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PKM.07 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022 yang digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, menurunkan tingkat kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat bersumber dari Dana Insentif Daerah untuk Penghargaaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 170/PKM.07/2022; Perda Pesisir Lampung Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Lampung Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Lampung Barat No. 8 Tahun 2022; Perbup Pesisir Lampung Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Lampung Barat No. 129 Tahun 2021; Perbup Pesisir Lampung Barat No. 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
9 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaram Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 1 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaram Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 96 Tahun 2017; Perendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 18 Tahun 2019; Permendes no. 16 tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Permendes No. 21 Tahun 2020; Permendes No. 8 Tahun 2022; LKPP No. 12 Tahun 2019; Perda Pesisir Barat No. 17 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perbup Pesisir Barat No. 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaram Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
32 hlmn

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT