Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 32 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
20190206041011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
20190130040854.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2017

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor

Kesehatan

Download :
20190130035225.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2017

Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
20190314080345.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Perumahan, Permukiman

Download :
20190130033550.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2017

Pemartabatan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Sunda Di Ruang Publik

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download :
20190130033443.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 64 Tahun 2017

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 6 Tahun 2017

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Thn 2017/No 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor

ABSTRAK:

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 18 Tahun 2017; PERDA Kota Bogor No 15 Tahun 2004.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 19, dan angka 20 diubah serta angka 17 dihapus. 2. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD (Uang Representasi; Tunjangan Keluarga; Tunjangan Beras; Uang Paket; Tunjangan Jabatan; Tunjangan Alat Kelengkapan; dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain) dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan (Tunjangan Komunikasi Intensif; dan Tunjangan Reses). 3. Pasal 13 A dihapus. 4. Ketentuan Pasal 14 A ayat (2) diubah menjadi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) yang berbunyi Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. 6. Ketentuan Pasal 17 A diubah mengenai aturan pemberian Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. 7. Pasal 17 B, 17 C, 18 dihapus. 8. Ketentuan judul Paragraf 1 dan Pasal 19 diubah mengenai aturan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. 9. Ketentuan judul Paragraf 2 dan Pasal 20 diubah mengenai Rumah Negara, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Belanja Rumah Tangga Jabatan Pimpinan DPRD. 10. Ketentuan judul Paragraf 3 dan Pasal 21 diubah mengenai Rumah Negara dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD. 11. Ketentuan Pasal 23 diubah mengenai Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD. 12. Ketentuan Pasal 24 diubah mengenai Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan. 13. Ketentuan Pasal 25 diubah mengenai Tunjangan Kesejahteraan berupa Pakaian dinas dan atribut. 14. Pasal 26 dihapus. 15. Ketentuan Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) yang berbunyi Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. 16. Ketentuan Pasal 28 diubah mengenai Belanja penunjang kegiatan DPRD. 17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Ketentuan Pasal 30 diubah mengenai Dana operasional Pimpinan DPRD. 19. Ketentuan Pasal 30 A diubah mengenai Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD. 20. Ketentuan Pasal 30 B diubah mengenai Tenaga ahli fraksi. 21. Ketentuan Pasal 30 C diubah mengenai Belanja sekretariat fraksi. 22. Pasal 30 D, E, F, G dihapus. 23. Judul BAB V dan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bab V Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD. 24. Pasal 32, 33, 34, 35, BAB V A dan Pasal 35 (A, B, C, D) dihapus. 25. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
31 Halaman (Penjelasan 7 Halaman)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor

Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bogor No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor

Download :
20191015054455.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.