Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor dilarang menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 19 Seri E) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan Gratifikasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020
Terdiri dari 22 Pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Prinsip, Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Hak Dan Perlindungan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - perangkat - daerah
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD 2021/17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Perwal Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020, berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan sebagai tindak lanjut implementasinya, maka terhadap Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2014; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 11 Tahun 2017, Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Staf Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentiam Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
35 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik Dan Pendatang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Di Masa Pandemi Corona Virus di Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa untuk mengendalikan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu strategi yang total, terpadu, terarah dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian kegiatan masyarakat selama masa liburan atau perayaan hari besar nasional dan agama di Kota Bogor sesuai dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang pengaturan terhadap pemudik dan pengendalian penyebaran COVID-19, bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud, perlu adanya pengaturan secara teknis pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pencegahan, penanganan, dan pembinaan dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2021, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020
ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, tahapan pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang, protokol pemudik dan pendatang di wilayah zona kewaspadaan, kelembagaan satgasus kewaspadaan pemudik dan pendatang, peran serta masyarakat, sanksi administratif, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, pengawasan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengintegrasian gender melalui
penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi
atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif
gender telah dietapkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
mengubah Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017
mengatur mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2011; Permendagri No. 60 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Barat No, 29 Tahun 2010; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perda Kota Bogor No. 9 Tahun 2018; Perwal Kota Bogor No. 135 Tahun 2019; Perwal Kota Bogor No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatue tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Koordinator Keamanan Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, Sumber Daya, Standar dan Prosedur Pengendalian, Mekanisme Penyelenggaraan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2021
petunjuk - teknis - pemberian - tunjangan - hari - raya - dan - gaji - ketiga - belas- yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - kota - bogor - tahun - 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD 2021/27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tata Cara Pembayaran, Pengendalian Internal, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan dan mengoptimalkan peran
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah (BLUD RSUD) Kota Bogor melalui kerja sama
dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi,
efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan,
telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pedoman Kerjasama pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pedoman Kerjasama pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bogor;
bahwa berkenaan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan
kerjasama di BLUD RSUD Kota Bogor dan dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan
Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah dan diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pemerintah
Kota Bogor perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan
umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.5/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 114 Tahun 2020
Terdiri dari 27 Pasal, 11 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kerja Sama, Mitra, Perencanaan Kerja Sama, Pelaksanaan Kerja Sama, Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Kerja Sama, TKKSRS, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Mengatur mengenai Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerapan Sistem Merit berbasis
managemen talenta sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (2)
huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, perlu menyelenggarakan
managemen talenta Aparatur Sipil Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Managemen Talenta Aparatur Sipil
Negara Pemerintah Daerah Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pemerintah Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016
Tahun 2020
Terdiri dari 10 pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip, Dan Ruang Lingkup Manajemen Talenta Asn, Kelembagaan Manajemen Talenta Asn, Penyelenggaraan Manajemen Talenta Asn, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Bogor
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2021
JADWAL - RETENSI - ARSIP - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - BOGOR
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD Tahun 2021 No.46
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif serta tercapainya tertib penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai alat bukti otentik dan pertanggungjawaban, perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah daerah. Berdasarkan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/ 27/2019, serta surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/163/2019, JRA perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, serta perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PP No, 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2012; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perwal Kota Bogor No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan JRA, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan
Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 152 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan
Sekretariat Daerah;
bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan
Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan
Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021
Terdiri dari 51 Pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tugas Dan Fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Mengatur mengenai Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah
72 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
