PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 100 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Perekonomian
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 13 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 11 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 10 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 8 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 6 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 5 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan