Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 18 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik Nomor 5 Tahun 2024

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda No. 5 Tahun 2024 tt...ertanian Organik.pdf

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik nomor 5 tahun 2024

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik Nomor 5 Tahun 2024

ABSTRAK:

Dalam rangka Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan sumber daya alam yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; pembangunan pertanian khususnya Pertanian Organik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan preduk erganik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik dan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian organik di daerah, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai Sistem Pertanian Organik dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 18 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 18 Tahun 2012; UU NO 22 Tahun 2019; PP NO 102 Tahun 2000; PP NO 68 Tahun 2002; PP NO 28 Tahun 2004; PP NO 95 Tahun 2012; PP NO 17 Tahun 2015; PP NO 5 Tahun 2021; PP NO 26 Tahun 2021; PP NO 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018; PERMENTANI NO 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik Nomor 5 Tahun 2024

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Lampiran File: 26 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda No. 4 Tahun 2024 te...yaan Usaha Mikro.pdf

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

ABSTRAK:

Dalam rangka usaha mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; untuk mengoptimalkan peran usaha mikro dalam perekonomian daerah diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro; dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha mikro;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 5 Tahun 1999; UU NO 20 Tahun 2008; UU NO 7 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 6 Tahun 2023; PP NO 7 Tahun 2021; PP NO 17 Tahun 2013; PP NO 12 Tahun 2017; PERPRES NO 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 83 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERDA NO 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Lampiran File: 17 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda No. 3 Tahun 2024 tt...Penyakit Menular.pdf

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

ABSTRAK:

Dalam rangka penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia; erubahan pola penyakit menular yang dipengaruhi oleh tingkat mobilitas penduduk, perubahan gaya hidup dan lingkungan telah berdampak pada masalah kesehatan di Kabupaten Tanggamus; berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 4 Tahun 1984; UU NO 44 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 6 Tahun 2018; UU NO 17 Tahun 2023; PP NO 40 Tahun 1991; PERMENKES NO 82 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Lampiran File: 18 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda No. 2 Tahun 2024 te...rempuan dan Anak.pdf

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRAK:

Dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan; untuk memenuhi indikator- indikator Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, berkenaan dengan layanan Perlindungan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka diperlukan peraturan yang mengatur berbagai peran lembaga perangkat daerah dan lembaga lainnya.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 39 Tahun 1999; UU NO 1 Tahun 1974; UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2002; UU NO 13 Tahun 2003; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2004; UU NO 13 Tahun 2006; UU NO 21 Tahun 2007; UU NO 11 Tahun 2012; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 35 Tahun 2014; UU NO 12 Tahun 2022; PP NO 4 Tahun 2006; PP NO 9 Tahun 2008; PP NO 70 Tahun 2020; PP NO 78 Tahun 2021; eraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2017; PERDA NO 1 Tahun 2019; PERDA NO 8 Tahun 2022;
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
23 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perdano.1tahun2024.pdf

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 220

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
135

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Kab. Tanggamus No. 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus

Download file:

PERBUP KAB TANGGAMUS NOMO...AHUN 2024-output.pdf

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus; bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus setelah dilakukan evaluasi sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah setelah disetujui Bupati.
Halaman : 23

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tanggamus No. 46 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 4 Tahun 2019

Download file:

Perbup No. 20 Tahun 2024 ...n Kab. Tanggamus.pdf

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus; berdasarkan untuk maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakeija Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 17 Tahun 2023; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PERPRES NO 18 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2017; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Lampiran File: 16 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

Perbup No. 19 Tahun 2024 ...ngan Media Massa.pdf

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa

ABSTRAK:

Dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten Tanggamus kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi; untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan keijasama dengan unsur media cetak, media siber/online, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Keijasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 40 Tahun 1999; UU NO 32 Tahun 2002; UU NO 11 Tahun 2008; UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 61 Tahun 2010; PERPRES NO 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/ M.PAN/08/Tahun 2007; PERMENPAN RB NO 55 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 22 Tahun 2020; Peraturan Dewan Pers Nomor:4/Peraturan-DP/III/2008; Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/ Peraturan-DP/ V/2008; . Peraturan Dewan Pers Nomor:l/ Peraturan-DP/II/2018.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Lampiran File: 14 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No. 16 Tahun 2024 ...n Bencana Daerah.pdf

Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada masa darurat bencana; Pemerintah Kabupaten Tanggamus bertanggungjawab melindungi masyarakat dan seluruh wilayahnya dengan tujuan memberikan perlindungan dari ancaman bencana dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Pemerintah Tanggamus berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 24 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 36 Tahun 2006; PP NO 21 Tahun 2008; PP NO 22 Tahun 2008; PP NO 23 Tahun 2008; PERMENDAGRI NO 27 Tahun 2007; PERMENDAGRI NO 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERDA NO 7 Tahun 2010; PERDA NO 6 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2020; PERBUP NO 49 Tahun 2021; PERBUP NO 63 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 19 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No. 15 Tahun 2024 ...emadam Kebakaran.pdf

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Dalam rangka dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor:20/ PRT/ M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran
Dasar Hukum ini adalah UU NO 1 Tahun 1970; UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 24 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2017; PP NO 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/ PRT/ M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/ PRT/ M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:27 PRT/ M/2018; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 16 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 14 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT