Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa untuk mempermudah dalam penginventarisan data dan pembukuan terkait retribusi daerah, maka dianggap perlu adanya penjelasan baik berupa bentuk atau format bukti penarikan berdasarkan objek dan mekanisme penarikan retribusi daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelola Daerah Tempat Wisata membuat permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan tiket/karcis Retribusi kepada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/Iunas. Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan. Penerimaan dan Penyetoran dilakukan oleh bendahara OPD terhadap penerimaan yang bersumber dari Retribusi Tempat Rekreasidan olah raga dapat dilakukan secara NonTunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Mengubah ketentuan pada Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 14 ayat (9), Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 41, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 61 huruf i Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon.
Peraturan ini mengatur mengenai : Ketentuan umum, Interval waktu, Tata cara pemilihan kepala pekon serentak dan pemilihan kepala pekon antar waktu, Pemilihan kepala pekon serentak dalam kondisi bencana non alam, Ketentuan Penutup. Pemilihan kepala Pekon serentak adalah pemilihan kepala Pekon yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang di Kabupaten Tanggamus. Adapaun Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Serentak, Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Antar Waktu Melalui Musyawarah Pekon dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih serta pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya telah tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf
d Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mulai berlaku Perkada yang mengatur
mengenai Kebijakan Akuntasi dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022
Pasal 18 Ayat (6)Tahun 1945, UU No.2 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.2 Tahun 2012, PP No.56 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2022.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Dalam rangka pemetaan lahan pertanian melalui sistem informasi geospasial diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menginventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
data luas baku sawah yang ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah mengalami perubahan data dan perlu dilakukan penyesuaian yang terintegrasi dengan
kebijakan satu peta serta didukung dengan system informasi geospasial;
berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 26 Tahun 2021; Perda Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2017; Pera Tanggamus No. 16 Tahun 2011; Perda Tanggamus No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini menetapkan mmengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dilakukan Perubahan
Lampiran File: 27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 29 Tahun 2021
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021-2024
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2024
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, perlu ditetapkan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 – 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN&RB No. 25 Tahun 2020; Perda Tanggamus No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
71 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 26 Tahun 2021
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahaman Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus, yang merubah nomenklatur Dinas
Pangan dan Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanggamus,
yang telah ditetapkan berdasarkan Perturan Bupati
Tanggamus Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Tanggamus sebagai Instalasi Penyuluhan Pertanian
di kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Balai
Penyuluhan Pertanian agar pelaksanaan penyuluhan yang
menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan dan pekon
dapat terorganisir secara efektif dan efisien.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Balai
Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (60 UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Permentan No. 03/Permentan/SM. 200/ 1/2018; Perda Tanggamus No. 5 Tahun 2020; Perbup Tanggamus No. 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahaman Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 202 1
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2021, dan dalam rangka tertib administrasi dalam
pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2021; Perda Tanggamus No. 7 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Tanggamus No. 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 04 TAHUN 2017 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5),
Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29
ayat (4) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2017
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan
HIV/AIDS, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tanggamus tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04
Tahun 2017 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Serta Penanggulangan HIV/AIDS;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 04 Tahun 2017 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Serta Penanggulangan HIV/AIDS
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 35 Tahun 2014; Perpres No. 23 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2007; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Perda Tanggamus No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
29 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai
ujung tombak yang bekeija secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2006; PermenPPPA No. 3 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2016; Perda Tanggamus No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
15 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2021
PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN TERPADU HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulanagan dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka tingkat produksi budidaya tanaman yang mantap
sangat menetukan bagi keberhasilan usaha tani, sehingga
segala bentuk kerugian yang dapat menurunkan tingkat
produksi budidaya tanaman perlu dicegah atau ditekan
serendah mungkin;
serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap
tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat
mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga
perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman
dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari
serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan
secara efektif dan aman agar tidak membahayakan
keselamatan manusia, kemampuan sumber alam maupun
kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan
dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan
Tanaman, Penanggulangan dan Pengendalian Terpadu Hama
dan Penyakit Pertanian, agar perlindungan tanaman di
daerah dapat dilakukan secara efektif dan aman perlu diatur
dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1992; PP No. 6 Tahun 1995; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2019; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Tanggamus No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penanggulanagan dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
11 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
