Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.091 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2019

KARTU IDENTITAS ANAK

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perwal 12 TAsik.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Abstrak

PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2015/170

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

ABSTRAK:

- Pada tahun 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dalam bentuk penyertaan modal. Ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah atau pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggarannya dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA Kota Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 7 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERDA Kota Tasikmalaya No 9 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah menetapkan penyertaan modal kepada bank bjb sebesar Rp. 6.500.000.000, yang dianggarkan pada 2 tahun anggaran, yaitu: APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.500.000.000; dan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000. Penyertaan modal tersebut bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal merupakan pendapatan daerah. Penatausahaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008

Penataan Menara Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
2008_12.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
2018pd327826012.pdf

Abstrak

tata - cara - tuntutan - ganti - kerugian - daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2018/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 38 tahun 2016 maka perlu menetapakan Perda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Perda Kot. Tasikmalaya No. 13 tahun 2015; Perda Kot. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kerugian Daerah , Informasi Dan Pelaporan Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penagihan Dan Pelaporan, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutag Daerah, Kedaluarsa, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Lain- Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
27 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2019

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Perda 12 2018.pdf

Abstrak

tata - cara - tuntunan - ganti - kerugian - daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, 27/12/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 dengan PP No. 38 Tahun 2016 maka perlu menetapka Perda tentang Tata Cara Tutunan Ganti Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Perda Kot. Tasikmalaya No. 13 Tahun 2015; Perda Kot. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kerugian Daerah, Informasi Dan Pelaoran Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan Dan Penyetoran, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kedaluarsa, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
27 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2009

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2009_13.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
2006_13.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWAL 13.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2012_13.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2020

TATA CARA PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM MASA PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2020pw327826013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.