PERBUP Kab. Tanah Laut No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Penetapan Kelas Jabatan dilakukan setelah Validasi
Hasil Evaluasi Jabatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; Ketentuan Umum; Nilai dan Kelas Jabatan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis
jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka informasi Jabatan adalah sebagai informasi
tentang data-data Jabatan dan sebagai Instrumen yang
digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di
bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
kediklatan;
bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah
Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga
dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah
Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Informasi Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
Ketentuan Umum;
Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;
Penyusunan Informasi Jabatan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas
Kecamatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 89 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas
Kecamatan, meliputi Kecamatan; Sekretariat; Seksi Tata Pemerintahan; Seksi Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; Seksi Kemasyarakatan; dan Seksi Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu dilingkungan perangkat daerah; Bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Standar Operasional Prosedur, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ditetapkan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017.
Dasar Hukum:Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang ;Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;25. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ;27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/210;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun
2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun
2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 ;. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016;Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM
106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Materi: Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Akuntansi Keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD; Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD; Pelaporan Keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD; Laporan Keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Untuk Tujuan Konsolidasi; Review dan Audit; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan layanan publik harus berasaskan keseimbangan hak dan kewajiban, maka perlu adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan bahwa pemberian layanan publik tertentu wajib disertai dengan konfirmasi data perpajakan untuk mendorong transparansi dan validitas dari pemohon layanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika Ketentuan Umum; Konfirmasi Wajib Pajak; Jenis Layanan Publik Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 58 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Metode dan Teknik Penyuluhan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Metode Dan Teknik Penyuluhan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan
Metode Dan Teknik Penyuluhan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Metode dan Teknik Penyuluhan, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Metode dan Teknik Penyuluh; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 28 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Laut
Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2021/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya penyempurnaan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut, yang menyebutkan Berdasarkan rekomendasi SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial uang, barang,dan/atau jasa, dimana seharusnya Keputusan Bupati diterbitkan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan, bukan pada saat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 28), yaitu: Berdasarkan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang tertuang
dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), TAPD
membuat Telaahan Staf kepada Bupati. Format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam evaluasi kelembagaan, dipandang perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Evaluasi Kelembagaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun;2011Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
