Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 124 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa No. 17 Tahun 2016

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2016

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup No. 17 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 17 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup no.17 thn 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa No. 18 Tahun 2016

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2016

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup No. 18 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 18 Tahun 2017

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 20 Tahun 2022

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Download :
Perbup No. 20 Tahun 2022.pdf

Abstrak

APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 20 Tahun 2018

Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup No. 20 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 21 Tahun 2018

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perda No. 21 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 22 Tahun 2017

PEDOMAN PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PENGELUARAN - BELANJA DARURAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.KAB.MINAHASA2017/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 24 Tahun 2007; - UU No. 12 Tahun 2011;- UU No. 7 Tahun 2012; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 55 Tahun 2005 - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 21 Tahun 2008; - PP No. 22 Tahun 2008; - PP No. 71 Tahun 2010; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, ruang lingkup, pelaksanaan, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengeluaran belanja dalam keadaan darurat Kabupaten Minahasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
8 halaman ( terdiri dari 8 Pasal).

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 22 Tahun 2018

Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup no.22 thn 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 24 Tahun 2017

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Abstrak

LHKPN - PERATURAN BUPATI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.KAB.MINAHASA2017/NO..

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasaa Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; - UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2015; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 30 Tahun 2014; - PP No. 8 Tahun 2006; - PP No. 53 Tahun 2010; - PP No.18 Tahun 2016; - Perda Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016; - Perbup Minahasa No. 39 Tahun 2016; - Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang penyampaian LHKPN, unit pengelola LHKPN, Pengawasan, sanksi, tata cara penjatuhan sanksi, ketentuan khusus.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
15 halaman ( terdiri dari 6 Pasal).

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Peraturan Bupati Minahasa No. 12 Tahun 2016 belum menjamin optimalisasi pengelolaan keuangan desa Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengaturan lebih rinci untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan Desa
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. Peraturan Bupati Minahasa No. 12 Tahun 2016 6 halaman

ABSTRAK:	untuk menciptakan kualitas dan tertib pemeriksaan PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Pengawasan oleh inspektorat berbentuk pemeriksaan reguler pada Perangkat Daerah
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. 5

ABSTRAK:	mewujudkan rumah layak huni yang didukung sarana prasarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; pengaturan mengenai mekanisme pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. 5 halaman