Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 779/MENKES/VII/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Milik Pemerintah Kota Batam Propinsi Riau tanggal 7 Juli 2004. Untuk kelancaran operasional dari Rumah Sakit Umum Daerah tersebut, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Daerah
UU No. 23 tahun 1992; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 20003; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PERDAKO BATAM No. 6 Tahun 2003
Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, serta menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Misi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Nama, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan RSUD dan Jenis- Jenis Pelayanan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2006.
21 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYAN PUBLIK
ABSTRAK:
Menimbang Pemko Batam sebagai Penyelenggaraan publik senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012
Untuk meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.
43 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LEMBARAN DAERAH KOT BAT AM TAHUN 2015 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
Peraturan Daerah Kota Batam No 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, dan Bab H Bagian Kesatu Paragraf I sampai dengan Paragraf 6,Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 dan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu
52 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah rencana kerja pemerintah daerah - pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 869
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Batam, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.18 Tahun 2020; Perda Kota Batam No.2 Tahun 2006; Perda Kota Batam No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengarutannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Kedudukan, Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 74)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 587
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM
ABSTRAK:
Perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu diberikan honorarium sebagai penjunjang aktifitas kader. Perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu Dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam dengan Peraturan Walikota
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014
MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LEMBARAN DAERAH KOTA BAT AM TAHUN 2011 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Perlu membentuk peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai aturan dari pelaksana UU No.28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 huruf k 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Pero1ehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No.53 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.135 Tahun 2000
Menetapkan peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2011.
Peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
41 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2023
pada dinas kesehatan kota batam - unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1127
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Batam
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan
Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/440/027/B.ORG-SET/2023 tanggal Januari 2023 hal Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
(Labkesda) Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan
Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, kedudukan, tugas, fungsi UPTD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022
tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintah kota batam - perubahan atas peraturan wali kota batam nomor 75 tahun 2021
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 870
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batam
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; PMK No.113/PMK.05/2012 Tahun 2012; Permen Dagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen Dagri No.120 Tahun 2018; Permen Dagri No.59 Tahun 2019; Permen Dagri No.77 Tahun 2020; Perda Kota Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Batam No.7 Tahun 2019; Perda Kota Batam No.3 Tahun 2015; Keputusan Wali Kota Batam No.279/HK/VII/2021 Tahun 2021
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan tata cara pelaksaannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005
kecamatan dan kelurahan - pembentukan pemekaran dan perubahan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No.65
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Dengan peningkatan jumlah penduduk telah terjadi kepadatan penduduk di beberapa wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat Kecamatan dan Kelurahan sangat variatif. Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota Batam dan secara nyata perlu di lakukan penataan, baik dalam kaitan dengan pemekaran, perubahan nama maupun pembentukan Kecamatan dan Kelurahan baru berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Batam
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 129 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; PERDAKO BATAM No. 6 Tahun 2001; PERDAKO BATAM No. 4 Tahun 2002; PERDAKO BATAM No. 1 Tahun 2003; PERDAKO BATAM No. 2 Tahun 2004
Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam, serta menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan Nama Kelurahan, Pusat Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2005.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
