Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Mamuju Utara No. 5 Tahun 2006; dan Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
kebersihan merupakan salah satu segi dalam kehidupan yang perlu dipelihara, ditangani dan ditingkatkan secara terusmenerus baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Masyarakat sendiri demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau, indah, nyaman, tertib dan rapi. Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kebersihan Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu diatur cara-cara penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan yang selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kota dan peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif.
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010.
dalam PERDA ini diatur tentang nama, objek dan subjek retibusi; golongan retribusi; ketentuan pemeliharaan kebersihan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; besarnya tarif retribusi; dan wilayah pemungutan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
10 halaman, Penjelasan 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 26 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian dan dilakukan perubahan
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4815);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021;
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan pada pada pasal 1 terkait dengan ketentuan umum serta lampiran peraturan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Rumah Dinas Daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh tehadap penghuni rumah dinas.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Perpres No.11 Tahun 2008; PP No.79 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2014.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penggolongan rumah dinas daerah, prosedur penghunian, kewajiban dan larangan penghuni rumah dinas daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
8 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan aparatur pengawas eksternal pemerintah dan aparatur Pengawas internal pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 17,18,19, dan 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat pengawas pemerintah dapat dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada kabupaten Pasangkayu
Dasar Hukum Perturan Ini: : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang Percepatan terhadap tindak lanjut terhadap temuan yang telah dimuat dalam LHP, baik oleh APIP maupun pemeriksa eksternal. Dalam percepatan ini dibentuk Satgas yang berfungsi untuk melakukan pendampingan dan penjelasan terhadap poin-poin rekomendasi yang terdapat pada LHP APIP maupun Pemeriksa Eksternal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA SISTEM ONLINE
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak, perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini berisi tentang, jenis pajak yang dilakukan pemungutannya secara online, mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi secara online, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengunaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Daerah mamuju Utara
ABSTRAK:
untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, maka dipandang perlu mengatur penggunaan kendaraan dinas operasional.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas dan Pinjem Pakai Kendaraan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
8 halaman, Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
70 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Unit Dan Rencana Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Serta Penganggarannya
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem penganggaran dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, dipandang perlu mengaturtentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) pada SKPD, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) pada SKPD dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) serta Penganggarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.13 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perencanaan dan penganggaran kebutuhan BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
7 halaman, Lampiran 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Masuknya Satu Dokumen Terbit Empat Izin (SIMANTAP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan prosedur layanan perizinan, sinergitas dan koordinasi serta pemberian kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha; menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu diatur sistem prosedur melalui paket SIMANTAP.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PerPres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PermenPAN No. PER/20/ /M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Pergub Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2014; Perda Kab. Mamuju Utara No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Mengatur tentang ruang lingkup pelayanan perizinan usaha, penyelenggaraan, persyaratan dan tata kerja pengajuan dan pelaksanaan paket SIMANTAP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
