Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk menghindari adanya kevakuman selama belum ditetapkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kedudukan; Bab III Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Ketentuan Lain-lain; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Soe
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE perlu diberikan tambahan penghasilan karena kelangkaan profesi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 340/MENKES/ Per III/ 2010; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014; Perbup Timor Tengah Selatan No. 76 Tahun 2011.
Perubahan pada pasal 5 dan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak dan Tenaga Sipil Lainnya
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifnya Perjalanan Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan regulasi yang berlaku saat ini, perlu pengaturan mengenai biaya perjalanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak dan Tenaga Sipil Lainnya.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Perda Kabupaten TTS No. 5 Tahun 2014.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Bab III Klasifikasi Uang Harian Perjalanan Dinas; Bab IV Alat Angkutan Perjalanan Dinas, Bab V Jenis Perjalanan Dinas, Bab VI Biaya Perjalanan Dinas, Bab VII Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Bab IX Perjalanan Dinas Tetap; Bab X Perjalanan Dinas Pindah; Bab XI Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Bab XII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Jenis, Perencanaan, Perolehan,dan Lokasi; III. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; IV. Pemanfaatan Prasarana dann Sarana Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; V. Data dan Informasi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; VI. Perizinan; VII. Pengangkutan, Pengawalan, Pemindahan, dan Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah; VIII. Pelaporan; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Ketentuan Lain-Lain; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Serta Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati perlu menetapkan besaran pengasilan tetap serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penghasilan Pemerintah Desa; Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Timor Tengah Selatan secara optimal dan menyeluruh diperlukan langkah-langkah pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah; bahwa berdasarkan analisa kebutuhan, masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak memiliki dokter yang menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal; bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap perlu diatur pelaksanaannya untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
UU No. 69 Tahun 1958; UU 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 340 Tahun 2010; Permenkes No. 7 tahun 2013; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nom. 5 Tahun 2016;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan; Bab III Pengangkatan Kembali Dokter sebagai PTT; Bab IV Hak dan Kewajiban; Bab V Pemberhentian; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2018.
16 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; III. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; IV. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; V. Ketentuan Lain-lain; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permenkeu No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2016 ; Perbup Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Rincian Dana Desa; Bab III Penyaluran Dana Desa; Bab IV Penggunaan Dana Desa; Bab V Pelaporan Dana Desa; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa di Desa perlu dilakukan perubahan barang/jasa di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perka LKPP No. 13 Tahun 2013.
Perubahan Pasal 8, PenambahanPasal 8a, Perubahan Pasal 14, Penambahan Pasal 14a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Perubahan Pasal 8, Penambahan Pasal 8a, Perubahan Pasal 14, Penambahan Pasal 14a
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No.6 Tahun 2017; Perbup Timor Tengah Selatan No. 29 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bab IV Besaran dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
