Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 579 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015

Panduan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Pangandaran

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
11. PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

panduan - penerapan - pelayqanan - administrasi - terpadu - kecamatan - paten - di - kabupaten - pangandaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut Permendagri No. 4 Tahun 2010 maka perlu menetapkan Perbup tentang Panduan Penerapan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup[ Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggara PATEN, Penyelenggaraan PATEN, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.
8 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2016

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2021

Batas Tertinggi Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

Pengelolaan-keuangan-daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Tertinggi Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan penatausahaan keuangan tersebut diantaranya dilaksanakan permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP), permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) dan permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) untuk membiayai kegiatan setiap bulannya. Dalam upaya tertib pengaturan permintaan pembayaran tersebut, perlu menetapkan batasan permintaan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sesuai dengan besaran anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tertinggi Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Tertinggi Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Muatannya berisi Ketentuan Umum, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, Tanggung Jawab dan Penentuan Nilai dan Waktu Pengajuan Pencairan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 12 Tahun 2016

PENILAIAN DAN DASAR PENGENAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

APBD

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2020

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pangandaran

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
12. PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Mengubah :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019

Download :
Perbup 12 2019 P.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN
PERBUP Kab. Pangandaran No. 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT

Download :
sTfF2dhT8q2R0Qu7h3wuxxhPd.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN HIBURAN

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
12 PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.