Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007,
menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum
dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah
Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diberikan tunjangan perumahan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2O15
peruntukannya hanya berlaku per tahun saja, sehingga
perlu dilakukan perubahan agar Peraturan Bupati tersebut
dapat digunakan tiap tahunnya;
PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 70 Tahun 2012; Perda Nomor 3 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 7 Tahun 2006;
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
AZAS;
BAB III
BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN;
BAB IV
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019
PERBUP Kab. Katingan No. 1 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan Dan Mekanisme Ganti Uang Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020
Mencabut :
PERBUP Kab. Katingan No. 18 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persedian Dan Mekanisme Ganti Uang Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan Dan Mekanisme Ganti Uang Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu
menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti
Uang Persediaan (GUP). Untuk penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPPGUP)
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 harus sesuai
dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun
2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.05/2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MEKANISME UANG PERSEDIAAN;
BAB III
GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP);
BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
PERJALANAN DINAS;
BAB V
TAMBAHAN UANG (TU) UANG PERSEDIAAN;
BAB VI
KETENTUAN LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Katingan ini maka Peraturan
Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan,
Mekanisme Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka dipandang perlu mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sosial;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Keija Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
a. hak korban;
b. kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab;
c. kelembagaan;
d. standar pelayanan minimal;
e. rumah perlindungan sosial;
f. pelaporan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. peran serta masyarakat; dan
i. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Katingan No. 61 Tahun 2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa pengaturan hari dan jam kerja bagi pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu
disesuaikan kembali untuk efektifitas pelaksanaan tugas
Pegawai. Dalam rangka memenuhi ketentuan Hari dan Jam
Kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi
Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan perlu untuk dilakukan perubahan
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9
Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi
Pegawai di.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 457) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi
Pegawai di.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 457) diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Atas Penambahan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja, produktivitas kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa pengaturan mengenai tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan seiring dengan perkembangan keadaan, maka perlu disusun dan ditetapkan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
2. Pemberian Tambahan Penghasilan Atas Penambahan Beban Kerja;
3. Pengelola Data;
4. Penginputan Bahan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
5. Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
6. Tim Monitoring dan Evaluasi;
7. Pemotongan Tambahan Penghasilan Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak setiap orang berhak atas jaminan dan
pelayanan kesehatan demi terwujudnya kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak dan untuk menyediakan pelayanan
kesehatan bagi Penduduk miskin dan tidak mampu,
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
membuat kebijakan dalam mendukung program
jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan Katingan
Sehat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENYELENGGARAAN KATINGAN SEHAT;
BAB III
KERJASAMA;
BAB IV
PEMBIAYAAN;
BAB v
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyebaran Dan Pengembangan Ternak
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Penyebaran Dan Pengembangan Peternakan Di Kabupaten Katingan Dipandang Perlu Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
B. Bahwa Ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/KPTS/OT.210//7/2001 Tentang Pedoman Umum Penyebaran
Dan Pengembangan Ternak.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : TUJUAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK;
BAB III : OBYEK PENERIMA DAN SISTEM PENYEBARAN, PENGEMBANGAN TERNAK;
BAB IV : PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB V : PENGEMBALIAN TERNAK;
BAB VI : RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB;
BAB VII : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN;
BAB VIII : ADMINISTRASI DAN PELAPORAN;
BAB IX : PENYIDIKAN;
BAB X : KETENTUAN PIDANA;
BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA;
BAB XII : PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2010.
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Katingan, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dalam ketentuan Pasal 9 memuat Klasifikasi Urusan
Pemerintahan dan dalam ketentuan Pasal 13 memuat
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi serta daerah kabupaten/kota,
sehingga Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai perlu
untuk dicabut;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1945;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas
Dalam Negeri dan ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan Perlu dilakukan
penataan. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagt
Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak
Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan
sehingga perlu diganti.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
65/PMK.02/2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS;
BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS;
BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB V
PENERBITAN SURAT TUGAS;
BAB IV
MEKANISME PERJALANAN DINAS;
BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB VIII
PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB IX
PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB X
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP);
BAB XII
KETENTUAN LAIN - LAIN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 5 Tahun 20i5 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegawai
Negeri sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan
Nomor 40 Tahun 2015 tentang perubahan Atas peraturan Bupati Katingan
Nomor 5 Tahun 2015 tentang perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' Pegawai Negeri
sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
29 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
- untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Katingan, perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis dan berkeadilan;
- seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan besar sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pengembangan kemitraan usaha perkebunan antara pekebun/pelaku usaha perkebunan rakyat dengan pelaku usaha perkebunan besar di Kabupaten Katingan secara terpadu
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program
Revitalisasi Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan.
Mengatur penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan terdri dari :
a. Kepesertaan;
b. Lahan Kebun Kemitraan;
c. Perusahaan Perkebunan Besar;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Pengolahan dan pelaksanaan bagi hasil produksi dan
pengembalian kredit.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Pelaksana Perda
29
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
