PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.301 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2012
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Garut Bangun Sejahtera

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2011
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2014
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014
Keterbukaan Informasi Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Kab. Garut No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan