Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit
pengelola ke unit kearsipan, penyerahan arsip yang tidak
memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada
lembagakearsipan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusutan arsip
sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu
adanya pengaturan penyusutan arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang PedomanPenyusutan Arsip;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-UndangNomor30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor37 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016
Terdiri dari 14 Pasal 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Penyerahan Arsip Statis, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
mengatur mengenai Pedoman Penyusutan Arsip
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kepesertaan
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
memandang perlu mendorong setiap orang yang bekerja baik
itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima
upah ataupun perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan
tenaga keIjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)KetenagakeIjaan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
diKabupaten Garut, maka dipandang perlu mengatur jaminan
sosial ketenagakerjaan secara optimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial KetenagakeIjaan
Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-UndangNomor23Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016
Teridiri dari 12 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Program dan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penahapan Kepesertaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
mengatur mengenai Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (8), Pasal 17 ayat (6), Pasal 25, Pasal 28 ayat (6),
Pasal 33 ayat (8) dan Pasal 39 Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, perlu adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan
UmumDaerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian DewanPengawasdan Direksi
Perusahaan UmumDaerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 94 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 Tahun 2018, Peraturan Otoritas .Jaea Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
Terdiri dari 62 Pasal, 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Penyerahan Kewenangan, Dewan Pengawas, Direksi, Informasi Pelaksanaan SeleksiPendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 39 Tahun 2020
PERBUP Kab. Garut No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Garut No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Perubahan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Garut No. 18 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 140 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PERBUP Kab. Garut No. 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 140 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
