PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.486 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 757 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 630 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 614 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 613 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 612 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 611 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 593 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERBUP Kab. Garut No. 110 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 593 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 587 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 586 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan