Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.130 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

2014pb3209072.pdf

Perusahaan Daerah Air Minum - Tirta Jati Kabupaten Cirebon - penyesuaian tarif

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BD. 2014 (72); 14 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan bahwa tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas; bahwa seiring dengan terus meningkatnya biaya pengelolaan air mmum, mengakibatkan semakin beratnya beban PDAM dalam mengelola dan menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat pelanggan sehingga perlu segera diadakan penyesuaian tarif air minum PDAM; bahwa besaran tarif air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2005 yang masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 28 Juni 2008, dan sudah tidak sesuai lagi untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan pelayanan air rmnum kepada masyarakat pelanggan, oleh karenanya tarif dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; bahwa penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011; Keputusan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tarif, Kelompok Pelanggan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
14 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penunjukan Dan Pengangkatan Penjabat Kuwu

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

bd_perbup_no_42_tahun_201...wu_2014-6a_bpmpd.pdf

Perbup Cirebon Nomor 42 Tahun 2014.pdf

Penunjukan Dan Pengangkatan Penjabat Kuwu - pedoman

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD. 2014 (42 Seri E.15) ; 19 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penunjukan Dan Pengangkatan Penjabat Kuwu

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan ketentuan mengenai penunjukan dan pengangkatan penjabat kuwu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu belum sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai penjabat kuwu perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur pedoman penunjukan dan pengangkatan Penjabat Kuwu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan pedoman penunjukan dan Pengangkatan penjabat kuwu dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010;
Peratuan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberhentian Kuwu, Penjabat Kuwu, Persyaratan dan Mekansime Pengangkatan Penjabat Kuwu, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Penjabat Kuwu, Pemberhentian Penjabat Kuwu, Pelaksana Tugas Kuwu, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
19 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

bd_perbup_no_36_tahun_201...n_pemkab_cirebon.pdf

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pemerintah Kabupaten Cirebon - tata cara pengisian

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD. 2014 (36) Seri E.13; 27 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara salah satunya perlu didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon Pejabat dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka penetapan aparatur sipil negara sebagai profesi wajib mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara; bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, sudah barang tentu membutuhkan pejabat yang mempunyai keunggulan kompetensi di bidang masing-masing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan; bahwa untuk dapat mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dibangun suatu sistem yang secara terbuka untuk dapat diikuti setiap pegawai yang memenuhi persyaratan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, Pesyaratan, Mekanisme, Panitia Seleksi, Sekretariat, Keuangan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
27 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Download file:

bd_perbup_24_2014_tentang...un_anggaran_2014.pdf

Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014 - petunjuk pelaksanaan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD. 2014 (4); 40 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Mili Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daera, disebutkan untuk melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah; bahwa untuk melaksanakan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dikeluarkan Peetunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang;undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sensus Barang Daerah, Pelaksanaan Sensus Barang, Ketentuan Barang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
40 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

bd_perbup_no_10_tahun_201...dinas_pendidikan.pdf

Perbup Cirebon Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Jabatan Fungsional Umum - Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon - uraian tugas

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD. 2014 (10); 54 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta optimalisasi kinerja sumber daya aparatur di Lingkup Dinas Pendidikan serta guna mewujudkan profesionalisme kerja, maka perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010;
Pertauran Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan, Uraian Tugas, Penilaian Uraian Tugas, Monitoring, Evaluasi dan Perubahan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2014.
54 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

bd_perbup_no_9_tahun_2014...inas_perhubungan.pdf

Perbup Cirebon Nomor 9 Tahun 2014.pdf

Jabatan Fungsional Umum - Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon - uraian tugas

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD. 2014 (9); 36 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta optimalisasi kinerja sumber daya aparatur di Lingkup Dinas Perhubungan serta guna mewujudkan profesionalisme kerja, maka perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan, Uraian Tugas, Penilaian Uraian Tugas, Monitoring, Evaluasi Dan Perubahan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2014.
36 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dilingkup Sekretariat Dprd Kabupaten Cirebon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

bd_perbup_no_8_tahun_2014..._urtu_jfu_setwan.pdf

Perbup Cirebon Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Jabatan Fungsional Umum - Sekretariat Dprd Kabupaten Cirebon - uraian tugas

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD. 2014 (8) Seri E.6; 28 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dilingkup Sekretariat Dprd Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta optimalisasi kinerja sumber daya aparatur dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon guna mewujudkan profesionalisme kerja, maka perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum, pada OPD dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkup Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Cirebon;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan, Uraian Tugas, Penilaian Uraian Tugas, Monitoring, Evaluasi Dan Perubahan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2014.
28 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Serta Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

perbup_cirebon_nomor_6_ta...un_anggaran_2014.pdf

Perbup Cirebon Nomor 6 Tahun 2014.pdf

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) - Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Serta Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2014 - batas jumlah

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD. 2014 (6 Seri E.5); 7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Serta Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP-UP ), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ( SPP-TU), Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Dan Evalvasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Download file:

2013pb3209034.pdf

Perbup Cirebon Nomor 34 Tahun 2013.pdf

pembangunan daerah - pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD. 2013 (34); 55 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengendalian Dan Evalvasi Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

bahwa agar kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undnag-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Pengendalian Dan Evaluasi, Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi, Laporan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Lampiran, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
55 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

2013pb3209033_e19.pdf

Perbup Cirebon Nomor 33 Tahun 2013.pdf

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - pedoman penyelenggaraan

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD. 2013 (33 Seri E.19); 8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

ABSTRAK:

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka perlu adanya pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Cirebon; bahwa Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan I)aerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pejabat Penyelenggara Paten, Penyelenggaraan Pelayanan, Persyaratan Dan Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Paten, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
8 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT