Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 07, BD.2018/No.07

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan Tugas Pokok dan Fu ngsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo yang tidak bersesuaian antara nama jabatan dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dirnaksud dalam huruf a, perlu menPalopo tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo etapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Pungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palopo;
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4186); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; }_C>_�per�tu_ran J�_e.!1.teri_ Daj@l Negerj Nomor. _24 Tahun _ 2006 �- tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organasasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu; v13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAB PERATURAN 'WALIKOTA PALOPO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANIBASI, KEDUDUKAN, TUGAB DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA DINAB PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU KOTA PALOPO. pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo diubah sebagai berikut: 1. Diantara Huruf d dan huruf e dalam Pasal 13 ayat (3) disisipkan satu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13 ( 1) Bidang Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Promosi, Data dan lnformasi mempunyai tugas pokok : merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi Penanaman Modal, serta mengelola Data dan menyebarluaskan informasi di Bidang Penanaman Modal; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai Fungsl : a. Menyiapkan dan Merumuskan bahan untuk menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; b. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan pelayanan pengaduan baik secara langsung maupun . tidak langsung; c::.P Melaksanakan pemberian layanan infonnasi pelayanan perizinan melalui pusat layanan informasi; d. Mengkoordinir aparatur di loket pelayanan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan perizinan; d. l ·.Memfasilitasi kegiatan koordinasi Penanaman Modal; e. Melakukan identifikasi dan melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; f. Mengolah, menganalisa dan merumuskan masalah pengaduan perizinan; g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah perizinan; h. Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala; i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi; j. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf; k. Menilai prestasi kerja staf; dan 1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 22 ( 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pelayanan Terpadu. (2) Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. (3) untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan, mempunyai Rincian Tugas : a. Menyiapkan dan Merumuskan bahan untuk menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; b. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan pelayanan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung; c. Melaksanakan pemberian layanan informasi pelayanan perizinan melalui pusat layanan informasi; d. Mengkoordinir aparatur di loket pelayanan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan perizinan; e. Melakukan identifikasi dan melaksanakan penanganan pengaduan ___ pelayanan perizinan; . f. Mengolah, menganalisa dan merumuskan masalah pengaduan perizinan; g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah perizinan; h. Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala; 1. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 3. Dalam Pasal 24 ayat (3)huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 24 (1) Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan Perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pelayanan Terpadu. (2) Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan Perizinan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pelayanan umum dan pelaporan perizinan. (3) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan Perizinan, mempunyai Rincian Tugas : a. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kegiatan pelayanan umum dan pelaporan perizinan; b. Melakukan pelayanan umum perizinan; c. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyelesaian pelayanan umum perizinan; d. Mengkoordinir aparatur petugas pelayanan umum dan pelaporan perizinan; e. Menyusun laporan penyelenggaraan perizinan; f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi; g. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf; h. Menilai prestasi kerja staf; 1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; j. Mengolah, menganalisa dan merumuskan masalah pengaduan perizinan; k. Melakukan identifikasi dan melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; dan I. Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala. Pasal II Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
5

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, rnaka untuk rneningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rnasyarakat diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan secara terpadu rnelalui Mal Pelayanan Publik; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 11 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tarnbahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108) 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387); Menetapkan 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8); 21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 22).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENETAPAN LOKASI BAB V PENYELENGGARA BAB VI MEKANISME PELAYANAN BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
NOMOR 7 TAHUN 2019
14 halaman

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2017/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan serta terdapatnya beberapa jenis tarif Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ekonomi saat ini, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Menetapkan 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TABUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 02) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 3); diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 128, 129 dihapus dan angka 2, 4, 28, 34, 91, 92, 95, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 diubah, serta ditambah 4 (empat) angka yakni angka 149, 150, 151 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati atau memperoleh jasa pelayanan. 9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 10. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah. 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentukbadan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya. 1 7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap. 18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur. 19. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat. 20. Tindakan medik dan terapi, adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan. 21. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi. 22. Pelayanan rehabilitasi medic adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medic, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medic serta rehabilitasi lainnya. 23. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas · sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai. 24. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi diruang rawat inap, penyuluhan, dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan. 25. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik. 26. Pemulasaran jenasah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/ atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan; 27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/ atau rawat inap; 28. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo Tipe C; 29. Jaringan Puskesmas, adalah pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, Poskeskel dan Bidan Kelurahan; 30. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berada dibawah kordinasi Puskesmas Induk yang wilayah kerjanya tingkat Kelurahan; 31 . Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Poskeskel di Kota Palopo; 32. Pelayanan Bidan Kelurahan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidan baik di Pustu maupun diPolindes ataupun diluar gedung; 33. Dihapus; 34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Tipe C/Puskesmas atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya; 35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic, dan/ atau pelayanan lainnya; 36. Pengelolaan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis tentang tata cara/system penanganan lingkungan yang meliputi pembersihan, pengambilan, pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lingkungan tempat penampungan serta pemeliharaan lingkungan; 37. Pelayanan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan upaya-upaya untuk menciptakan agar setiap orang dan Badan menikmati kebersihan , kenyamanan, keindahan dan kesehatan dalam Wilayah Kota Palopo; 38. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat, setengah padat yang terdiri dari bahan organic, baik logam maupun non organic yang dapat terbakar sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak bermanfaat; 39. Sampah Biasa adalah sampah-sampah produk hasil pribadi atau badan baik jumlah maupun bentuknya dalam keadaan normal dan penanganannya secara rutin; 40. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan insidentil orang atau badan dalam jumlah besar/diluar batas jumlah yang normal atau yang mengandung unsur yang berbahaya; 4 1 . Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sementara sampah yang disediakan oleh orang dan badan pemakai untuk selanjutnya ke TPS; 42. Pengelolaan Persampahan adalah suatu rangkaian aktivitas yang bersifat rutinitas dan sistematis dengan cara penanganan sampah/limbah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan/daur ulang mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan / daur ulang sampah yang aman dari pencemaran lingkungan; 43. Tempat Penampungan Sementara adalah selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau masyarakat di tiap-tiap kawasan strategis untuk menampung sampah dari bak sampah dan bentuk lainnya untu selanjutnya diangkut ke TPA; 44. Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta memanfaatkan sampah; 45. Dihapus; 46. Dihapus; 47. Dihapus; 48. Dihapus; 49. Dihapus; 50. Dihapus; 51. Dihapus; 52. Dihapus; 53. Dihapus; 54. Dihapus; 55. Dihapus; 56. Dihapus; 57. Dihapus; 58. Dihapus; 59. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak; 60. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara; 61. Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan tepi jalan umum yang dilengkapi fasilitas parkir; 62. Fasilitas Parkir adalah alat atau sarana yang membantu dalam penyelenggaraan parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya; 63. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum; 64. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir; 65. Usaha Parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang; 66. Pasar adalah tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk lads, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota. 67. Lods adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dilengkapi langit-langit tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 68. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit• langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 69. Halaman/Pelataran Pasar adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka yang tidak termasuk bangunan lods/kios/jalan, tetapi terdapat di dalam/disekitar pasar atau berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa. 70. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 71. Dihapus; 72. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 73. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping; 74. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 75. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 76. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus; 77. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus; 78. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer; 79. Kereta gandengan/tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh/sebagian bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya; 80. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan perundang-undangan yang wajib di uji berkala untuk menentukan kelaikan jalan yaitu kendaraan umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan; 81. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan/tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan; 82. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang wajib uji; 83. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji berkala; 84. Tanda Bukti Lulus Uji Berkala adalah buku uji berkala, tanda uji berkala (plat kaleng) dan tanda samping; 85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi teknis suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan; 86. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hydrant dan sprinkler; 87. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat; 106. Kartu Registrasi adalah sarana yang dipergunakan untuk mencatat data identitas kepemilikan dan jenis alat UTIP yang dimiliki oleh setiap pengusaha atau badan usaha; 107. Kemetrologian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan metrology; 108. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas; 109. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode metode pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran; 110. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas; 111. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi penakaran. 112. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; 113. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; 114. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem tower, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya; 115. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 11 6 . Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. 11 7 . Penyelenggara menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban menara. 11 8 . Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 11 9 . Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central Trunk, Mobile Swittching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC). 120. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi. 1 2 1. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio amatir, komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha. 1 22. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 1 23. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya. 124. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. 1 25. Zona Lokasi Menara (Cell Planning) adalah titik-titik lokasi penempatan menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama. terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; 146. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang - undangan retribusi daerah; 147. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi; 148. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 149. Rumah Sakit Jiwa adalah rumah sakit yang khusus untuk perawatan gangguan mental serius; 150. Rumah Sakit type C adalah Rumah Sakit yang biasanya didirikan disetiap ibukota kabupaten atau Regency hospitalyang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas; 151. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat LABKESDA adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat yang didirikan oleh pemerintah daerah. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi: Pasal 3 ( 1 ) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Jenis Pelayanan kesehatan pada RSUD yang dikenakan retribusi sebagai berikut: a. pelayanan Instalasi Rawat Jalan; b. pelayanan Instalasi Rawat Darurat; c. pelayanan Instalasi Rawat Inap; d. pelayanan Tindakan Medic dan Terapi; e. pelayanan Bedah Sehari atau One Day Surgery; f. pelayanan Penunjang Medik; g. pelayanan Rehabilitasi Medik; h. pelayanan Instalasi Farmasi; i. pelayanan Pemulasaran jenazah; j. pelayanan mobil ambulance/mobiljenazah; k. pelayanan Intensive Care Unit; 1. pelayanan Recovery Room; m. pelayanan Medical Chek Up; n. pelayanan Unit Bank Darah; dan o. pelayanan Kesehatan lainnya. (3) Jenis pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Bidan Kelurahan yang dikenaakan retribusi adalah : a. Pelayanan instalasi rawat jalan (poliklinik); b. Pelayanan gawat darurat dan bedah; c. Pelayanan pemeriksaan laboratorium; d. Pelayanan kesehatan rawat inap; Pasal 37 (1) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kerbersihan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Sampah Luar Biasa yang berbahaya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 ( 1) Struktur dan besaran tarif retribusi parkir diperhitungkan atas dasar : a. Jenis Kendaraan; b. Type Kendaraan; c. Kapasitas tempat duduk; d. Luas tempat yang digunakan; dan e. Jumlah waktu penggunaan jalan (2) Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal42 Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 Tarif retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan kakus ditetapkan sebesar Rp200.000,00/m3 9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 Struktur dan besamya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 10. Ketentuan Pasal 49 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
71

pemerintah kota palopo

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/NP.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman KAnak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun. 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591); 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palopo. 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palong Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 33).
Tata Cara PPDB, Pendaftaran Ulang, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan Dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
14 Halaman

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8, TLD NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO

ABSTRAK:

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo sebagai pedoman pelaksanaan program Pemerintah Kota Palopo dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2013.
60 halaman

PELESTARlAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KOTA PALOPO

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2014/No.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya berupa kawasan, benda, bangunan, struktur, dan situs perlu dikelola dan dilestarikan oleh Pemerintah Kata dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melidungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan dan cagar budaya maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kata Palopo.
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten mamasa da'n kota palopo di provinsi Sulawesi selatan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247) ; 3. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 6., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 8. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 25 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-202
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TEifT.All'G PELESTARIAII DAB PEifGELOLAAlf CAGAR BUDAYA BABI KETEIITU.All' UIIUII Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata. 6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana, untuk menampung kebutuhan manusia. 10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan cirri ta.ta ruang yang khas. 12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi social dan kewajiban untuk melestarikannya 13. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan pembuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya. 3 14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi social dan kewajiban untuk melestarikannya. 15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara. 16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah. 17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah. 19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 22. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya. 23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. 24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. 25. Pemeliharaan adalah upaya manjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. 26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan . 27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 30. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya dibawah pengelolaan seorang curator, serta memamerkan dan mengomunikiasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. 31. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim diwilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai ka.biasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan. 4 32. Badan adalah badan organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. 33. Tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifi.kat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. 34. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 35. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografi.s untuk diusulkan sebagai cagar budaya pemerintah kabupaten / kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya 36. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 37. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 38. Penghapusan adalah tidakan penghapusan status Cagar B udaya dari Register nasional Cagar Budaya. 39. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan bagi kepentingan pelesterian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan Kebudayaan. 40. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelesterian dan nilai budaya masyarakat. 41. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingya atau kerusakan pada bagiannya yang mempunyai nilai penting. 42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 43. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun Bagian-bagiannya. BABU TUJUAN DAN RUABG LIRGKUP Pasal 2 Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk: a. Melestarikan adat budaya daerah dan warisan umat manusia; b. Meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui cagar budaya; c. Memperkuat kepribadian daerah; d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dan; e. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan intemasional; 5 Pasal 3 Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya terdiri atas: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengelolaan, dan; d. Pelestarian; BABW TUGAS DAR WEWEllAlfG Pasal 4 Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota berwenang: a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya di Kot.a Palopo; b. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lint.as sektor dan wilayah; c. Menghimpun data Cagar Budaya; d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya; g. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; h. Mengelola kawasaan Cagar Budaya; i. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya: j. Memindahkan dan/at.au menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; k. Melakukan pengelompokkan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kot.a 1. Menetapkan batas situs dan kawasan; m. Menghentikan proses pemanfaatan ruang at.au proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak,hilang,atau musnahnya Cagar Budaya,baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Pasal 6 ( 1) Pemerintah Kota memfasilitasi setiap pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (2) Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kota. (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kot.a, dunia usaha, dan masyarakat. BABIV KRITERIA CAGAR BUDAYA 6 Bagian Kesatu Benda, Bangun.an clan Struktur Pasal 7 (1) Kriteria Cagar Budaya ditujukan untuk menentukan peringkat Cagar Budaya. (2) Kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Berusia 50 ( lima Puluh } tahun atau Iebih; b. Mewakili masa gaya yang paling singkat Berusia 50 ( lima Puluh ) tahun; c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa; Pasal 8 Benda Cagar budaya dapat berupa : a. Benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia , serta sisa- sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. c. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan Merupakan kesatuan atau kelompok; Pasal 9 Bangunan cagar budaya dapat berupa; a. Berunsur tunggal atau banyak; dan / atau b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 10 Struktur cagar budaya dapat berupa: a. Berunsur tunggal atau banyak; dan / atau b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Bagiau Kedaa Situs clan Kawasan Cagar Budaya Pasal 11 Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya, apabila; a. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan / atau struktur cagar budaya ; dan b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Pasal 12 Satuan ruang geografis yang dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, apabila: a. Mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; 7 b. Berupa lanskap budaya basil bentukan manusia berusia paling seclikit 50 ( lima puluh ) tahun; c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling seclikit 50 ( lima puluh ) tahun; d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. Pasal 13 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memiliki kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diusulkan sebagai cagar budaya. BABV REGISTRASI DAii PERDAFTARAJf CAGAR BUDAYA Baglaa kesatu Registrasi Pasal 14 (1) (2) Registrasi cagar budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki Pemerintah Kota yang disusun secara sistematis; Registrasi Cagar Budaya pendaftaran, pengkajian, penetapan, pemeringkatan, pencatatan dan penghapusan. Baglaa Kedua Penclaftaran. Pasal 15 (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftar kepada Pemerintah Kota; (2) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi: a. pemilikan; b. penguasaan; c. pengalihan hak, dan d. pemindahan tempat. (3) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai : a. ldentitas pemilik; b. Riwayat pemilikan benda dan/atau bangunan cagar budaya; dan c. Jenis, jumlah, bentuk serta ukuran benda dan/atau bangunan cagar budaya. 8 Pasal 16 ( 1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (3), diberi surat bukti pendaftaran. (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila benda dan/ atau bangunan cagar budaya tersebut: a. Dialihkan pemililmya; atau b. Dipindahkan ke lain Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran benda dan/atau bangunan cagar budaya diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 17 (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat ( 1) dan ayat (2), meliputi: a. Benda Cagar Budaya; b. Bangunan Cagar Budaya; � c. Situs Cagar Budaya; d. Struktur cagar Budaya; dan e. Kawasan Cagar Budaya; (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari; a. Koleksi museum; b. Pemerintah Kota; c. Orang; d. Masyarakat; e. Hasil penemuan dan/atau f. Hasil Pencarian; (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi atau dokumentasi. Pasal 18 Cagar budaya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), wajib di lindungi oleh Pemerintah Kota dari; a. Kerusakan; b. Kehancuran; c. Kemusnahan;dan/atau d. Kehilangan. Bagiao Ketiga Penglm.ffan,Pemeringkatan clan penetapan Pasal 19 Pengkajian, pemeringkatan, dan penetapan Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Pasal 20 (1) Cagar Budaya tingkat Kota dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya tingkat Provinsi (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota kepada Menteri yang membidangi kebudayaan; 9 (3) Pengusulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Walikota mendapatkan rekomendasi dari tim pendaftaran Cagar Budaya; (4) Cagar Budaya peringkat Kota yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan: a. Keputusan Penetapan; b. Plakat dan/atau Papan Nama Cagar Budaya; dan c. Papan Informasi dan/atau papan larangan. Bagiaa Keempat Pencatatan dan Penghapusan Pasal 21 ( 1) Pencatatan Cagar Budaya peringkat Kota dilakukan oleh Dinas, dalam daftar registrasi Cagar Budaya Kota Palopo. (2) Daftar registrasi Cagar Budaya Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada r--. ayat (1), disampaikan oleh Dinas Kepada Menteri yang membidangi kebudayaan untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Nasional. Pasal 22 (1) Pemerintah Kota mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya Kepada Menteri yang membidangi kebudayaan . (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya sebagaima dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (3) UsulanPenghapusan Cagar Budaya sebagaima dimaksud pada ayat (1), dan Ayat (2), dilakukan apabila; a. Musnah; b. Hilang dalamjangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; c. Mengalaroi perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan / atau d. Dikemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. BABVI PELESTARIA1' DAR PEllfGELOLAAlf CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Pelstarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. (2) Pengelolaan Cagar Budaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Pasal 24 (1) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya (2) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya. 10 (3) Pelesta.rian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus di pertimbangkan: a. Peringka.t dan golongan; b. Keaslian; c. d. Kondisi bangunan; dan Kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi f"""'\, keberadaan bangunan, jenis serta jumlah. (4) Pelestarian dan pengelolaan Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memeperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya daearah. (5) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan: a. Langgam arsitektur bemuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan; b. Fasad bangunan pada jalan utama; c. Peruntukan kawasan; d. Elemen / unsur utama pembentuk kawasan ; e. Penanda toponim kampung; f. Bangunan Cagar Budaya, stuktur Cagar Budaya, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isis dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilesta.ri.kan ; g. Delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya; h. Revitalisasi Cagar Budaya; dan i. Ciri asli langsekap budaya dan / atau kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. (6) Elemen / unsur utama pembentuki kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi: a. Tata ruang; b. Jalan; c. Tata lingkungan; d. Kelayakan pandang; e. Flora; dan f. lnfrastruktur. Baglaa Kedua Perlindangan clan Pemugaran Pasal 25 (1) Pemerintah Kota, orang, Masyarakat berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya yang dimj)jki dan/atau dikuasainya. (2) Perlindungan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau gangguan manusia. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Pasal 26 ( 1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Kata. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur. 11 (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi: a. Golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas; b. Golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan kemungkinan perumahan tata ruang terbatas; dan c. Golongan III, bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang. Bagiaa Ketiga Pengembangan clan Pemaafaatan Pasal 27 (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya. (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. (3) Pemanfaatan dan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan. (4) Setiap orang dan/atau masyarakat melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya wajib mendokument.asikan laporan, sert.a menyerahkannya kepada pemberi izin. Pasal 28 Ketentuan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota ,/#"\ / BABVII PEMD,IKAlf DAR PERGUASAAN Pasal 29 (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. (2) Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi benda-benda Cagar Budaya yang terdapat diwilayah hukum Pemerintah Kot.a. Pasal 30 (1) Setiap orang yang memiliki dan atau menguasai benda dan/atau bangunan Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Kot.a untuk ditetapkan st.atusnya sebagai benda Cagar Budaya. (2) Benda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya,dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Kota,dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat dimuseum. (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum. 12 Pasal 31 ( 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republic Indonesia, dan/atau instansi terkait. (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimjljki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republic Indonesia,dan/atau intansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimjljk:i dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaaanya oleh Pemerintah Kota. Pasal 32 Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat: a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kota palopo; b. Mewakili masa gaya yang khas; c. Tingkat keterancamannya tinggi; d. Jenisnya sedikit;dan / atau e. Jumlahnya terbatas Pasal 33 Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Kota Palopo dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim ahli Cagar Budaya. BABVDI PEIIBIIIAAN DAl'f PERGAWASAN Bagiaa kesatu Pembtaaan Pasal 34 Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; Bagian Kedaa Pengawasan Pasal 35 ( 1) Pengawasan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota. 13 Bagian Ketiga Pendaaaan Pasal 36 ( 1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan serta pemeliharaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Belatan, Pemerintah Kota dan masyarakat. (2) Pendanaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya;dan/atau d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah Kota menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar Budaya. BAB IX BAIIGU?fAII CAGAR BUDAYA Pasal 37 Bangunan Cagar budaya Kota Palopo terdiri atas: a. Masjid Djami Tua di Kecamatan Wara Utara b. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara c. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara d. Rujab Wakil Walikota Palopo di Kecamatan Wara e. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara f. Kantor Palisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara g. Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Wara � h. Gedung Balaikota di Kecamatan Wara i. Kantor eks Rumah Sakit Sawerigading di Kecamatan Wara j. Kantor BAPPEDA di Kecamatan Wara Utara k. Kantor LVRI (Sekertariat Kedatuan Luwu dan FKPPI) di Kecamatan Wara l. Gereja PNIEL di Kecamatan Wara m. Rumah Jabatan Kasdim di Kecamatan Wara n. MESS KODIM di Kecamatan Wara o. Rumah tinggal Pak SABAN! di Kecamatan Wara Utara p. Kantor EKS Bea dan Cukai (PI'.EMKL) di Kecamatan Wara Timur BABX SITUS CAGAR BUDAYA Pasal 38 Situs Cagar Budaya Kota Palopo terdiri atas: a. Tana Bangkala di Kecamatan Wara b. Kompleks Makam Andi Tadda dan Makam Tua di Kecamatan Wara c. Komplek Makarn Tompotikka (Jera Surutanga) di Kecarnatan Wara Timur d. Kompleks Makam Puak To Luwu (SAOKUTARAE) di Kecarnatan Wara Timur e. Kompleks Makam LOKKOE di Kecamatan Wara Utara. 14 BABXI PELESTARIAR Pasal 39 Pemerintah Kota atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan. BAB XII LARANGAN Pasal 40 ( 1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya,baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/ atau dari letak asal. Pasal 41 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Kota,baik seluruh maupun bagian-bagiannya,kecuali dengan izin Walikota. (3) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota,baik seluruh maupun bagian-bagiannya,kecuali dengan izin Walikota. Pasal 42 Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. Pasal 43 Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Walikota. BABXID SANKSI Pasal 44 Setiap orang atau badan hokum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABXIV PENGAWAS.AII 15 Pasal 45 (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya. (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 ( 1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini paling lama 1 {satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini. BAB XVI KETENTUANPENUTUP Pasal 47 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini,sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota Palopo. Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de_!lg�.penempa�xa .�alam Lembaran Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
20

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 08, LK.2016/NO.08

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Palopo, perlu ditetapkan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor · 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); j. r-. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan La.in-Lain. 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA REKLAME BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palopo; 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa derdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemukmuran rakyat; 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; 11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum; 12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan Elektronik Display; 13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, callibrite, vynil, aluminium, fiberglas, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar; 14. Reklame pada Kendaraan/Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak; 15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanent dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil; 16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, Bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner; 1 7. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan; 18. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda; 19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan• bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan; 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis; 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air; 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat; . 23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 24. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame; 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan; 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif; 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda; 29. Lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame. 30. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen/calon konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor dan ditetapkan dalam peraturan ini; 31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 32. Lebar Jalan adalah jarak ruas jalan dari sisi kiri ke sisi kanan termasuk bahujalan dan trotoar. 33. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. BABD DASAR PERGENAAR PAJAK Pasa12 (1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame; (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak; b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 1. Jenis Reklame; 2. Bahan yang digunakan; 3. Lokasi Penempatan; 4. Jangka waktu penyelenggaraan; 5. Jumlah dan; 6. Ukuran. (3) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. BABm CARA PERBITUNGAN lflLAI SEWA REKLAME (1) NSR dihitung berdasarkan : a. NSPR; dan b. NJOPR Pasa13 (2) Komponen NSPR untuk reklame permanen/tetap ditentukan berdasarkan: a. lokasi penempatan (Lp); b. ketinggian objek (Ko); c. sudut pandang (Sp); dan d. lebar jalan (Lj). (3) Komponen NSPR untuk reklame non permanen/insidentil ditentukan berdasarkan : a. Lokasi penempatan (Lp); b. Lebar jalan (Lj). (4) Apabila suatu objek pajak reklame non permanen/insidentil terdapat lebih dari satu rincian komponen NSR maka indeks yang digunakan adalah yang tertinggi; (5) NJOPR dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor: a. nilai perolehan/biaya pembuatan reklame; b. biaya pemasangan reklame; c. biaya pemeliharaan reklame; d. jenis reklame yang dipasang. (6) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi bobot dan skor bervariasi. Pasal 4 (1) Perhitungan NSR sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSR = NSPR x Lm x Jw x NJOPR NSPR=Lp+Ko+Sp+LJ PR=NSRx25% (2) Perhitungan Nilai Kontrak Reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut : PR=RKx25% Keterangan : PR = Pajak Reklame NSR = Nilai Sewa Reklame NSPR = Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame Lp = LokasiPemasangan Ko = Ketinggian objek Sp = SudutPandang LJ = LebarJalan Lm = Luas Media Jw = Jangka Waktu NK = Nilai Kontrak Pasa15 Materi reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah persentase tagihan sebagai berikut: a. Lokasi tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan minimal radius 200 m besarnya periambahan NSR sebesar 20% {dua puluh persen); b. Di luar lokasi sebagaimana dimaksud huruf a, besarnya penambahan NSR sebesar 10% (sepuluh persen). Pasa16 Perhitungan dan penjelasan perhitungan NSR sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan walikota ini. BAB IV PERRITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME Pasa17 (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara · panjang dan lebar bidang reklame; (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan; (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar; (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya; (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif. BABV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGlfYA PAJAK REKLAME Pasal 8 (1) Masa pajak ditetapkan satu bulan kalender; (2) Pajak terutang dalam satu masa pajak terjadi pada saat cliterbitkannya SKP Daerah; (3) Penerbitan SKP Daerah dilakukan pada saat pemasangan reklame. BAB VI SANKSI Pasa19 (1) Pihak pemasang reklame dan/atau pihak ketiga yang menyampaikan nilai kontrak reklame yang tidak sesuai dengan nilai kontrak Reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan, terhitung sejak tanggal SKP Daerah pertama kali diterbitkan; (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menerbitkan STPD. Pasal 10 ( 1) Penertiban reklame dalam wilayah kota Palopo akan dilakukan apabila : a. jenis reklame permanen/tetap tidak dibayar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. b. Jenis reklame non permanen/insidentil tidak dibayar sampai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggaljatuh tempo. (2) Penertiban reklame akan dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame; (3) Tim Penertiban Reklame sabagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABVll KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 ( 1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Nilai Strategis, Nilai Sewa / Nilai Jual Serta Tarif Pajak Reklame Dalam Wilayah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
12

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.