Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM JARINGAN E-SAMSAT DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan sistem teknologi informasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan peningkatan pelayanan Samsat yang transparan, cepat, tepat, dan tertib administrasi serta memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak Kendaraan bermotor secara
elektronik (e-SAMSAT);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jenis pembayaran PKB, konfirmasi status wajib pajak, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
12 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa Standar Operasional Prosedur Piutang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja Pemerintah; bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan piutang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai SOP Piutang Pajak Daerah, SOP Piutang Retribusi Daerah, SOP Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, SOP Piutang lain-lain PAD yang Sah, SOP Piutang Transfer Antar Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
10 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah perlu penyesuaian pengaturan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai; bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019
4 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, susunan organisasi, eselon, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan pada 62 UPT Dinas, 13 UPT Badan, dan 6 Cabang Dinas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009; b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2012; c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014
19 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa unit pelaksana teknis sebagai unit kelembagaan perangkat daerah pada dinas dan badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah; bahwa sejalan dengan diundangkannya Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian dinas tertentu yang membawahi unit pelaksana teknis, serta Bidang Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dihapus dan perlu diwadahi dalam unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda Nomor 6 Tahun 2008; Pergub Sulteng Nomor 5 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 diubah sebagai berikut:
1) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, huruf j, huruf j angka 1, huruf j angka 2, huruf j angka 3, dan huruf j angka 4 dihapus, di antara huruf j dan huruf k disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf j1 dan huruf j2, huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 4 dan angka 5, huruf k diubah, dan huruf l dihapus; 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c; 3) Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e; 4) Ketentuan Pasal 15 huruf c angka 3 diubah; 5) Ketentuan Pasal 16 dihapus; 6) Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B; 7) Ketentuan Pasal 17 diubah; 8) Ketentuan Pasal 18 dihapus; 9) Diantara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IVA, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, dan Lampiran XXIV diubah, daintara Lampiran XXIV dan Lampiran XXV disisipkan 2 (dua) lampiran, yakni Lampiran XXIVA dan Lampiran XXIVB, Lampiran XXVIII, Lampiran XXVII, Lampiran XXIX dan Lampiran XXX diubah, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII dihapus, serta Lampiran XXXIII diubah; 10) Diantara ketentuan Pasal 29 dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA dan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2012.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pelayanan Teknis Laboratorium.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2017
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyetoran Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembagian dan Penyetoran Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Subyek Dan Obyek Bagi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Dan Kemitraan Kehutanan; Mekanisme Penetapan Besaran Bagi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Dan Kemitraan Kehutanan; Penyetoran Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Dan Kemitraan Kehutanan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
9 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI
ABSTRAK:
bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan insfrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib sehingga perlu Analisis Dampak Lalu Lintas; bahwa kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas untuk ruas jalan Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, harus mendapat persetujuan Gubernur sehingga perlu diatur Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun1964; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jenis analisis dampak lalu lintas dan jenis kriteria kegiatan usaha yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas; persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan analisis dampak lingkungan lalu lintas; pembinaan, pengawasan dan evaluasi; sanksi administrasi; dan tata cara pengenaan sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
15 halaman; Lampiran 7 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 46 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PENYESUAIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Penyesuaian Tahun 2017, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 perlu disesuaikan; bahwa Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyesuaian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyesuaian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Penyesuaian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Penyesuaian Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Penyesuaian Tahun 2017. RKPD dimaksud menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2016
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I, dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2017
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
