Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 220 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 1 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2010.docx

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi; bahwa untuk meyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu meyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan dan implementatif.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerinta; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 3 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 TAhun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH BERBASIS MASYARAKAT

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2010.
26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 12 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Ketatausahaan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Ketatausahaan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.

Download file:

PERDA-NO.-12-TAHUN-2009.docx

KETATAUSAHAAN

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2009/NO.12, TLD NO.67

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Ketatausahaan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan pemerintah Daerah Kota Parepare, perlu dilakukan pembenahan berbagai aspek, agar meng-hasilkan pelayanan cepat, murah, tepat, berkeadilan, dan ankuntabel; bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Ketatausahaan perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah beberapa ketentuan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Ketata-usahaan; 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PELAYANAN KETATAUSAHAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 11 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA-NO.-11-TAHUN-2009.docx

apbd

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 17 Nopember 2009; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4224/XII/TAHUN 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Parepare tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2010.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 10 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA-NO.-10-TAHUN-2009.docx

PERUBAHAN APBD

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009; 28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 9 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Rekreasi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-NO.-9-TAHUN-2009.docx

retribusi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dukungan pembiayaan yang diperlukan untukpengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tempat-tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Baik masyarakat dan khususnya warga Kota Parepare.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000; 3. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembaian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 7 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Parepare Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Parepare Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.

Download file:

PERDA-NO.-7-TAHUN-2009.docx

retribusi

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2009/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Parepare Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka lebih memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemanfaatan kekayaan milik daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 6 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perparkiran

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perparkiran. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.

Download file:

PERDA-NO.-6-TAHUN-2009.docx

PERPARKIRAN

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2009/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perparkiran

ABSTRAK:

Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pengelolaan perparkiran di Daerah Kota Parepare, maka perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perparkiran.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perparkiran.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PERPARKIRAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 5 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-NO.-5-TAHUN-2009.docx

PEMBANGUNAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap sesuai perundang-undangan yang berlaku; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evlausi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, meng-amanatkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang pada pokoknya menegaskan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi serta program kerja Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2008 – 2013

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2009.
16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare No. 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-NO.-4-TAHUN-2009.docx

RENCANA PEMBANGUNAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

ABSTRAK:

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare sebagai pedoman dan arahan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) Tahun dari Tahun 2005 – 2025.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2009.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Kepelabuhanan Kota Parepare

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERDA-NO.-3-TAHUN-2009.docx

KEPELABUHAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.3, TLD NO.66

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepelabuhanan Kota Parepare

ABSTRAK:

Parepare adalah daerah yang mempunyai kewengan dalam wilayah laut sejauh 4 mil dari garis pantai kearah laut lepas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; bahwa keberadaan pelabuhan diharapkan dapat memacu peningkatan perekonomian didaerah dan Pemerintahan Daerah dalam berperan serta dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian dipelabuhan sesuai kewenangannya.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Pare-pare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare; 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
KEPELABUHANAN KOTA PAREPARE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2009.
56 halaman

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT