Pencarian Peraturan

penegakan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, perlu diambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMANFAATAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI, BAB III OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19, BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM, BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7 Halaman

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16 Halaman

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Muna; bahwa dalam b. kualitas peningkatan rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ L/ PD; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 14. Peraturan Bupati Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN SPIP BAB III PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
8 hal

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komuniasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan .v kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19 halaman

penyesuaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d asarkan ke t e ntuan P asal 81 Pe rat u r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 3 t e ntang R e tr i bu s i Ja sa U mum, tarif r e tribu s i ditin j a u kembali p al i ng l ama 3 ( tiga ) tahun sekal i d an d il a kukan dengan mempertimban gkan inde ks har g a dan pe r kemb angan per e k o nomian dan di t e ta pkan de n gan Pe rat u r an B upati ; b . bah w a de n gan mempe rha tikan i ndeks har g a d an pe rk embangan pe r e konomian saat i m , tarif retribu s i pela y anan p asar pe r l u dil akukan penye suaian ; c. b ah w a be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a h uruf · a d an h ur u f b, pe r l u me ne t ap kan Pe ratu r an B upati t e ntan g Pe n ye s uaian T arif Retribu s i Pel a y anan P asar
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D asar N eg ara R epublik I n don e s i a T ahun 1 945 ; 2. U n dan g-U n dan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah -D a e rah Ti ngkat I I d i S ula we s i ( Le mbaran N eg ara R epublik I n don e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4 , T ambahan Le mb aran N egara Re pub li k I n done s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U nd an g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerintahan D a e r ah ( Lembaran N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Re pub lik I ndo nes i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t el ah di ubah bebe rapa kali t e r akhir den gan U ndang -U ndang N omo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uangan antara P emerintah P usat d an Pe merin t ahan D a e rah ( Lemb aran N egara R epub lik I ndone s i a T ahu n 2 0 22 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 6 757 ) ; 4. U n dang -U n dan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t ang H ubungan K e uan gan antara Pemerintah Pu s at dan Peme ri n tahan D a e r ah ( Lembaran N egara R epub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 22 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 6757 ) ; 5 . Pe rat u ran M e n t eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe ntukan P r oduk H ukum D a e r ah ( S erita N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana t el ah diubah den gan Pe ratu r an M e n t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te ntan g Pe r ubahan atas Pe rat u ran M ent eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t u kan Prod uk H ukum D a e r ah ( Seri ta N ege ra Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 6. Pe rat u r an D a e rah K ab upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 3 t e ntan g Retrib us i Jasa U mum ( Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una T ah un 2 0 1 3 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e r ah kabupat e n M una N omo r 6 ) ;
PENYESUAIAN TARIF RETRISUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
5

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah u n t uk Penyederhanaan B irokras i, pe rubahan o r g ani sas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en h as il penyederhanaan S trukt u r O r gani sas i di t e tapkan oleh K epala D a e rah se suai dengan ke t en t u an peratu r an pe rundang- un dangan ; b. b ahwa d a l a m rangk a mewuj udkan tata kelol a peme r i n t ahan y ang e f e ktif d a n e f i s i en gu na meningkatkan kine rj a pemerin t a h a n d an pel a y anan pub li k di l i ngkun gan i nstans i Peme r i n t ah K a bupat en M una pe r l u d i l akukan pen yede rhanaan bi r okras i; c. bahwa dalam rangka pel a ksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bi r o kras i di li ngkun gan in stans i Pemerintah K a b upat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U n dang-U ndang D asar N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 1 945 ; 2 . U n dan g-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 ten t ang Pembent ukan D a e rah Ti n gkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Republik I n do ne s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U n dan g-U n dang Nomo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntan g Pembentukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 82, Tambahan Le mb aran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 5234 ) seb a gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe r ubahan atas U ndan g- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e nt ang Pembentukan Pe raturan Perundan g- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahu n 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran Negara R epubli k I ndone s i a Nomo r 6 389 ) ; 4. U ndan g -Undang N omo r 2 3 T ah un 2 0 1 4 ten t ang Peme r i n tahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T amb ahan Le mbaran N eg ara Re publi k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana telah diubah bebe rapa kali t e rakhir dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang C ip t a Kerj a [ Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 6 573 ) ; 5. U nd ang-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te nt ang A dmini st ras i Pemerin t ahan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 N omor 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 560 1) seba gaimana telah diubah den gan U ndang -U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 02 0 tentang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I n do n e s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Rep u bli k I n do nes i a Nomo r 5 888 ) seb a gaimana telah diubah den gan Pe raturan Peme rin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan A tas Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Lembaran N egara Repub li k I ndo n e s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerintah R epub li k I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe nga wasan Pe n yelengg araan Peme r intah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 041); 8. Pe raturan P r e s iden Repub lik I ndon e s i a Nomo r 1 T ahun 2 01 9 te n tang B a d a n Pe nan ggul angan B encana ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 ) ; 9. Pe ra t u ran M e nt e r i D alam N egeri R epubli k I ndo n e s i a N omo r 46 T ahun 2 008 Te ntang Pedoman O r g anisasi d an T ata Ke r j a B a dan Pe nanggulangan B en c ana D a e rah ; 1 0 . Pe raturan Men t eri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Beri ta N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omor 1 83 ) seb a gaimana t elah diubah den g an Pe raturan Me nt eri D alam N egeri N omor 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntang Perubahan atas Pe raturan M ent eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pemben t ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Repub li k I ndo n es i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 1. Pe ratu r an M en t e r i Pe nda y agunaan A paratur N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i R epubli k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 te ntang Penye t araan Jabatan A dmi ni stras i ke D alam Ja b atan Fu ngs ional ( Ber i ta N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 2. Pe ratu r an Ment e r i Pe nda y agunaan A p aratur N egara d an Ref o rmasi B i r o kras i Repub li k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Penyede rhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Peme r i n t ah U n t uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Ber i ta N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 3 . Pe raturan Ment eri P ar iwi sata Republik I ndone s i a Nomo r 21 T ahun 2 0 1 6 te nt ang H as il Peme taan U rusan Pemerintahan d an Pedoman N omenklat u r Pe r angkat D a e rah B idang P ar iwisata ( Ber i ta N egara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 977 ) ; 1 4 . Pe raturan D a e rah K abup at e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 ten t ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupaten M una ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomor 6 ) seba gaimana t elah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 tentang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a bupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIl KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ANGGARAN BLUD BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RBA BLUD BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
8

tarif

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bah wa be r d asar kan ke t e ntuan Pasal 9 a y at ( 4 ) Pe r a tu r an Pemerintah Nomo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntan g Pe n gel o laan Ke uan gan B a dan L a y anan U mum seba g aimana t elah diubah de n g an Pe raturan Pemerintah N omo r 74 T ahun 2 01 2 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ra t u ran Pemerintah Nomo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntang Pe n gel o laan Ke uangan B adan Lay anan U mum , maka pe r l u me n e ta pkan Pe ratu r an B upati t e ntan g T arif Pela y anan Ke s e hatan p ada R umah S akit U mum D a e rah K abupat e n M una seba gai B a dan Lay anan U mum D a e r ah
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndan g-U n dan g D asar Negara Re publik I ndo n e s ia T ahun 1 945 ; 2. U ndan g-U ndan g N omo r 29 T ahun 1 959 t e ntan g Pembe nt ukan D a e r ah Tingkat I I di S u lawe s i ( Le mbaran Negara Re publik I ndo n e sia T ahun 1 959 Nomo r 7 4 , Tamb ahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia Nomo r 1 822 ) ; 3. U ndan g-U n dan g N omo r 1 7 Ta hun 2 003 t e ntan g Ke uan g an N eg ara ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 003 Nomo r 47, Tambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s ia Nomo r 4286 ); 4. U ndan g-U n dan g Nom o r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be n daharaan N eg ara ( Lembaran Negara Republik I ndo n e sia T ahun 2 004 N omo r 5, T ambahan Le mbar an N eg ara Nomo r Re publik I ndo n e s ia 4355 ) ; 5 . U nd an g-U n dan g Nomo r 36 T ahun 2 0 0 9 t e ntan g Ke s e hatan ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 009 Nomo r 1 4 4, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e sia N omo r 5 063 ) seba gaimana t e lah diubah de n g an U ndang-U n dan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g C ip ta Kerj a ( Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e sia T ahun 2020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. U n d an g-U n d an g Nomo r 44 T ahun 2 009 t e ntan g R umah Sakit ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 009 Nomo r 1 53, T ambahan Le mbaran N eg ara Re publik I n do n e s ia N omo r 5 072 ) se ba gaimana t e lah diubah de n g an U n dan g-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g C ip ta Kerj a ( Lembaran Negara Re publik I ndone s ia T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T ambahan Le mbaran Negara Re publik I n do n e sia Nomo r 6573 ) ; 7. U n dan g-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pemb e nt ukan Pe raturan Pe rundan g- un dan g an ( Lembaran N eg ara Republik Indo n e s ia T ahun 2 01 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e sia Nomo r 5234 ) seba gaimana t e lah diubah de n g an U n dan g-U n dan g Nom o r 1 5 T ahun 2 019 t e ntan g Pe r ubahan atas U n dan g - U n d ang N om o r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembe nt ukan Pe r a turan Pe rundan g- undan g an ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 019 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s ia Nomo r 6389 ) ; 8. U ndan g-U n dan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntan g Peme r intahan D a e r ah ( Le mbaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 01 4 Nomo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Re buplik I ndon e s ia N omo r 5587 ) se ba gaim ana t e lah diubah beb e r apa ka li t e r akhir de n g an U n dan g- U ndang Nomo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H u bun g an Ke uan gan antara Pemerintah Pusat dan Pe me r intahan D a e r ah ( Le mbaran N eg ara Re publik I n do nesia T ahun 2 022 Nomo r 4, Tambahan Le mbaran Negara I ndo n e s ia N omo r 6 757 ) ; 9. U n dan g-U n dang N omo r 30 T ahun 2 01 4 t e ntan g Admin i strasi Peme r intahan ( Lembaran N egara Re publik I ndo n e sia T ahun 2 01 4 Nomo r 229, Tambahan Le mbaran Neg ara Re publik I ndo n e sia Nomo r 5601) se ba gaimana t e lah diubah de n gan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g C i p ta Kerj a ( Lembaran Negara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 020 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I n do n e s i a N omo r 6 573 ) ; 1 0 . U ndan g-U n dan g Nom o r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uan g an antara Pe me rintah Pusa t d an Pemerintahan D a e r ah ( Lembaran N eg ara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 022 Nomo r 4, T ambahan Le mbaran Negara Nomo r Re publi k I n do n e sia 6 757 ) ; 1 1. Pe raturan Pemerintah N omo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntan g Pe n gelo laan Ke uan g an B a dan L a y anan U mum ( Le mbaran N eg ara Re publik I n do n e sia T ahun 2 005 Nomo r 48, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e sia Nomo r 4502 ) seba gaimana t e lah diubah den gan Pe raturan Peme rintah N omo r 7 4 T ahun 2 01 2 t e ntang Pe rubahan atas Pe ra t uran Peme r intah N omo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntan g Pe n gelo laan Ke uan g an B a d an Lay anan U mum ( Le mbaran N eg ara Re publik I n do n e sia T ahun 2 01 2 N om o r 1 7 1 , Tambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s ia Nomo r 5 340 ) ; 1 2. Pe r a t ur an Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e ntang Pembinaan dan Pe n gawasan Pe n ye l e n gg araan Pe me rintah D a e r ah ( Le mbaran Neg ara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 01 7 Nomo r 73, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e sia N omo r 6 041); 1 3. Pe raturan Pemerintah Nom o r 1 2 T ahun 2 019 t e ntang Pe n ge l o laan Ke uan g an D a e r ah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 01 9 Nomo r 42, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e sia N omo r 6 322 ) ; 1 4 . Pe raturan M ent e ri Ke s e hatan N omo r 1 2 T ahun 2 01 3 t e ntan g Po la T arif B adan L a y anan U mum Rumah S akit di L ingkun g an Keme nt e rian Ke s e hatan ( Be r ita Negara Republik I n do n e sia T ahun 2 01 3 N omo r 2 66 ) ; 1 5 . Pe ra t u r an M e nt e r i Ke s e hatan N omo r 2 8 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Pe doman Pe laksanaan J aminan Ke s e hatan N asio nal ( Berita N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 014 Nomo r 8 74 ) ; 1 6 . Pe raturan M ent e ri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe n t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Re publi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a im ana t e lah diubah de n gan Pe raturan M ent e r i D a l am N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntan g Pe r ub ahan a tas Pe raturan M ent e ri D a l am N ege ri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t ukan Prod uk H uku m D a e r ah ( Be r i ta N egara Re publi k I ndon e sia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 7 . Pe ra t u ran M e nt e ri D alam N ege ri Nomo r 79 T ahun 2 018 t e ntan g B ad an Lay anan U mum D a e rah ( Be r i ta N eg ara Re publik I n do ne s ia T ahun 2 01 8 Nomo r 1 213 ) ; 1 6 . Pe raturan M ent e ri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe n t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Re publi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a im ana t e lah diubah de n gan Pe raturan M ent e r i D a l am N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntan g Pe r ub ahan a tas Pe raturan M ent e ri D a l am N ege ri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t ukan Prod uk H uku m D a e r ah ( Be r i ta N egara Re publi k I ndon e sia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 7 . Pe ra t u ran M e nt e ri D alam N ege ri Nomo r 79 T ahun 2 018 t e ntan g B ad an Lay anan U mum D a e rah ( Be r i ta N eg ara Re publik I n do ne s ia T ahun 2 01 8 Nomo r 1 213 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN BAB III JENIS-JENIS PELAYANAN BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN BAB V PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ AIAT HABIS PAKAI BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN SASARAN BESARAN TARIF PELAYANAN BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN TARlF PELAYANAN BAB VIII PENGELOLAAN PENERlMAAN BAB IX PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARlF PELAYANAN BAB X PEMANFAATAN DAN PENGALOKASIAN TARlF BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF PELAYANAN YANG TIDAK TERTAGIH BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
12

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurufb dan hurufc, perlu menetapkan PeraturanBupati Muna tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Muna
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor73,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk HukumDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157); 9.PeraturanMenteriPendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor47 Tahun 2016Tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor1498); 10. Peraturan MenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang PenyetaraanJabatanAdministrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor525); 11. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2021ten tangPenyederhanaanStruktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2021 Nomor 546); 12.Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Muna(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMuna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan an Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten MunaNomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
22

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahw a be r d asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe rat u r an M en t eri Pe nd a y a gunaan A paratur N egara d an Ref o rmasi B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Pen yede rhanaan S truktu r O r ganisas i pad a I nstans i Pemerintah u ntuk Pe n yederhanaan Bi r o kras i, peru bahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupaten h as il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan peratu r an pe rundang- undan gan ; b . bahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelola pemerin tahan y ang e f e ktif dan efi s ie n gu na me ningkatkan kinerj a pemerintahan dan pel a y anan publi k di li ngku n g an i nstans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dil akukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. bahw a dalam rangka pel aksanaan kebi j akan pe n yederhanaan biro kras i di lingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , per l u dil akukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a Di nas Ke s ehatan K abupat en M una ; d . b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada hu r u f a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upati M una t entan g O r g ani sasi dan T ata Kerj a D inas Ke s ehatan K abupat e n M una ;
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epubli k I ndo ne s ia T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara R epub li k I ndones i a T ahun 1 959 Nomo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 1 822 ) ; 3 . U ndang-U n dan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e n t ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 011 Nomo r 82 , T ambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntan g Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo nesia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I n do nes i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndan g-U n dan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah beberap a kali t e rakhir den gan U n dan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T amb ahan Le mb aran N egara R epub li k I n dones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntan g A dministras i Peme r i nt ahan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 5 601) seb a gaimana t elah di ubah dengan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i nt ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a erah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seba gaimana t elah diubah de ngan Pe raturan Pemerint ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Peraturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo ne s i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e ntang Pembi naan d an Pen g a w asan Pen yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6041); 8. Pe raturan Ment e r i D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana tel ah diubah den g an Pe raturan Men t e ri D alam N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 ten t ang Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Be r i ta N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Peraturan M en t e ri Pend a y a gu naan Aparat ur N egara dan Ref o rmas i B ir o krasi Republ i k I ndo nes i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pen ye t araan Ja b atan A dministrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 5 25 ) ; 1 0 . Pe raturan M ent eri Pe nda y a gunaan A p aratur N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yederhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerin t ah U nt uk Pen yede rhanaan B ir o krasi ( Beri ta N egara Republik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 1. Peraturan Men t e r i Ke s e hatan Republik I ndo n e s i a N omo r 49 T ahun 2 016 tentang Pe doman Te kni s Pengo r gani sasi an Dinas Ke s ehatan P rovi ns i dan K abupat en / Ko ta ( Ber i ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 502 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat en M una ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 ) seba ga imana tel ah diubah dengan Pe rat uran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t en t ang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t en t ang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abup at e n M una T ahun 2 021 N om o r 2 , T ambahan Le mb aran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT