Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 88 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Muna No. 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Download file:

PERBUP NO. 38 THN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12.Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 14.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1);
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
29 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

37. PERBUP NO. 37 THN 202...N BENCANA DAERAH.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah u n t uk Penyederhanaan B irokras i, pe rubahan o r g ani sas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en h as il penyederhanaan S trukt u r O r gani sas i di t e tapkan oleh K epala D a e rah se suai dengan ke t en t u an peratu r an pe rundang- un dangan ; b. b ahwa d a l a m rangk a mewuj udkan tata kelol a peme r i n t ahan y ang e f e ktif d a n e f i s i en gu na meningkatkan kine rj a pemerin t a h a n d an pel a y anan pub li k di l i ngkun gan i nstans i Peme r i n t ah K a bupat en M una pe r l u d i l akukan pen yede rhanaan bi r okras i; c. bahwa dalam rangka pel a ksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bi r o kras i di li ngkun gan in stans i Pemerintah K a b upat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U n dang-U ndang D asar N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 1 945 ; 2 . U n dan g-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 ten t ang Pembent ukan D a e rah Ti n gkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Republik I n do ne s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U n dan g-U n dang Nomo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntan g Pembentukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 82, Tambahan Le mb aran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 5234 ) seb a gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe r ubahan atas U ndan g- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e nt ang Pembentukan Pe raturan Perundan g- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahu n 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran Negara R epubli k I ndone s i a Nomo r 6 389 ) ; 4. U ndan g -Undang N omo r 2 3 T ah un 2 0 1 4 ten t ang Peme r i n tahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T amb ahan Le mbaran N eg ara Re publi k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana telah diubah bebe rapa kali t e rakhir dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang C ip t a Kerj a [ Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 6 573 ) ; 5. U nd ang-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te nt ang A dmini st ras i Pemerin t ahan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 N omor 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 560 1) seba gaimana telah diubah den gan U ndang -U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 02 0 tentang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I n do n e s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Rep u bli k I n do nes i a Nomo r 5 888 ) seb a gaimana telah diubah den gan Pe raturan Peme rin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan A tas Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Lembaran N egara Repub li k I ndo n e s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerintah R epub li k I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe nga wasan Pe n yelengg araan Peme r intah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 041); 8. Pe raturan P r e s iden Repub lik I ndon e s i a Nomo r 1 T ahun 2 01 9 te n tang B a d a n Pe nan ggul angan B encana ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 ) ; 9. Pe ra t u ran M e nt e r i D alam N egeri R epubli k I ndo n e s i a N omo r 46 T ahun 2 008 Te ntang Pedoman O r g anisasi d an T ata Ke r j a B a dan Pe nanggulangan B en c ana D a e rah ; 1 0 . Pe raturan Men t eri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Beri ta N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omor 1 83 ) seb a gaimana t elah diubah den g an Pe raturan Me nt eri D alam N egeri N omor 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntang Perubahan atas Pe raturan M ent eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pemben t ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Repub li k I ndo n es i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 1. Pe ratu r an M en t e r i Pe nda y agunaan A paratur N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i R epubli k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 te ntang Penye t araan Jabatan A dmi ni stras i ke D alam Ja b atan Fu ngs ional ( Ber i ta N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 2. Pe ratu r an Ment e r i Pe nda y agunaan A p aratur N egara d an Ref o rmasi B i r o kras i Repub li k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Penyede rhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Peme r i n t ah U n t uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Ber i ta N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 3 . Pe raturan Ment eri P ar iwi sata Republik I ndone s i a Nomo r 21 T ahun 2 0 1 6 te nt ang H as il Peme taan U rusan Pemerintahan d an Pedoman N omenklat u r Pe r angkat D a e rah B idang P ar iwisata ( Ber i ta N egara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 977 ) ; 1 4 . Pe raturan D a e rah K abup at e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 ten t ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupaten M una ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomor 6 ) seba gaimana t elah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 tentang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a bupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIl KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Muna No. 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

Download file:

PERBUP NO. 36 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

35. PERBUP NO. 35 THN 202...MBANGUNAN DAERAH.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa be r d asarkan ke t entuan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an M ent eri Pe nd a y agu naan A p aratu r N egara d an R e f o rmas i B i r o krasi Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e ntang Pe n ye de rhanaan S truktur O r gani sas i p a d a l nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B i r o krasi , perubahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K a bupat en has il pen yederhanaan S truktu r O r g ani sas i di t e tapkan ole h K epala D a e rah sesuai dengan ke t ent ua n pe raturan pe rund ang- und angan ; b . b ah w a dala m rangka mewu j udkan tata kelol a peme r i ntahan y ang e f e ktif d an e f i s ien gu na me ningkatkan ki ne r j a pemerint ahan d an pel a y anan pub li k di l ingkun gan i nstans i Pe merint ah K a bupat e n M una pe r l u dil akukan pen yede rhanaan bi r o krasi; c. bahwa d a l a m rangka pel aksanaan kebi j akan pe n yede r hanaan bi r o krasi di li n gkun gan in st ans i Pemerin t ah K abupat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g an i sasi d an tata kerj a B a dan Pe r e ncanaan Pembangunan D a e rah K a bupat e n M una ; d. b ah wa ber d asarkan pe r timban gan seba gaimana dimaksud p a d a huruf a , hu r uf b d an hu r uf c, pe r l u me ne tapkan Pe ratu r an B upa ti M una tent ang O r g an i sasi d an T ata Ke r j a B a dan Pe r e ncanaan Pemban gunan D a e rah K abupat en M una ;
1 . P asa l 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I nd o n e sia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 9 59 ten t ang Pembent ukan O a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 1 959 N omo r 74, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U nd ang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembent ukan Pe ratu r an Pe rundan g- undan gan ( Lemb aran N egara Republik I ndone s i a Tahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a Nomo r 5234 ) seb a gaimana tel ah diubah dengan U ndang -U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 01 9 tentang Perubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembent ukan Pe ratu ran Perundang- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran Negara Repub lik I ndone s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang N omo r 23 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Peme rintahan D a e rah ( Lembaran Neg ara R epublik I ndones i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 44, Tambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah beberap a kali te rakhir dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cipta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndang Nomo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te ntang Admi n i strasi Pemerin tahan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Lemb aran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 560 1) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndan g Nomo r 1 1 Tahun 2 020 t e ntang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N egara Republik I ndo nesi a T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a Nomo r 6573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 01 6 ten t ang Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 01 6 Nomor 1 1 4 , Tambaha n Le mbaran N egara Repub lik I ndone s ia N omor 5888 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Peratu r an Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe rat uran Pemerin tah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndone sia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a Nomo r 6402 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peratu r an M ent eri D alam N eg eri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( B eri t a N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ra t u r an M en t e r i D alam N egeri N om o r 1 20 T ahun 2 01 8 tentan g Pe rubahan atas Pe ra t uran M ent eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t an g Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndones ia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Peratu ran Me nt eri D alam N egeri Republik I ndo ne s i a N omo r 5 T ahun 2 0 1 7 ten tang Pedoman N omenklatu r Pe rangkat D a e r ah P r ovi ns i dan D a e rah K a bupaten / Ko ta Y ang M elaksanakan Fun gsi Pe nun j an g Pe n yelen gg araan U rusan P emerintahan ( Berita N egara R epublik I rrdorreeie, T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 97 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Pe nd a y agunaan A p ara t u r N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i Republi k I ndon e s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n ye taraan Ja b atan A dmini stras i k e D alam Ja b atan F ungs io nal ( Berita Negara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe ratu r an M en t eri Pe nda y a gu naan A paratu r N egara d an Ref o rmas i B ir o kras i Republik I ndon e s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

34. PERBUP NO. 34 THN 202...N DAN PENELITIAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungar instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan C. penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 12 Tahun 2011 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangs Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN PUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

33. PERBUP NO. 33 THN 202...ENDAPATAN DAERAH.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa ber d asar kan ke t e nt uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an Me nt eri Penda y agu naan A paratu r N egara d an Re f o r rn as i B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t entang Pe n yederhanaan S tr uktur O r ganisasi p a d a l nstans i Pemerintah u nt uk Penyederhanaan B ir o kras i, pe r ubahan o r gani sasi p a d a in stans i D a e rah K a bupat en h asil penyederhanaan S truktu r O r g anisas i di t e tapkan oleh K epala D a e rah sesuai den gan ke t e ntuan perat u ran perundan g- undangan ; b. b ah wa dalarn rangk a mewuj udkan tata kelol a perner i n t ahan y ang e f e ktif d an e f i s ien gu na rneningkatkan kinerj a pemerintaha n d an pel a y anan publik di lingkungan i nstans i Pemerin t ah K a bupat e n M una pe r l u di l akukan pen yederhanaan bi r o krasi ; c. bahwa dalarn rangka pelaksanaan kebi j akan penyede r hanaan bi r o krasi di li n gkungan in stans i Pemer in t ah K abupat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r gani sasi d an tata ke r j a B a dan Penda p atan D a e rah K a bupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pertirnban gan sebagairn ana dirnaksud p a d a huruf a , hur uf b dan huruf c, pe r l u rnene t apkan Peratu ran B upati M una t en t ang O r ganisasi d an T ata Kerj a S a dan Pe nda p atan D a e rah K abupat en M una
1 . P asal 1 8 a y a t ( 6 ) U n dang -U ndang D asar N eg ara Repub li k I ndon e s i a T ahun 1 945; 2. U n dang -U ndang N omo r 2 9 T ah un 1 959 t e n t ang Pemben t ukan D a erah Ti ngkat II d i S u l a we s i ( Lembaran Negara R epubli k I ndones i a T ahun 1 959 N omor 7 4 • T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e nt ang Pembentukan Pe ra t u r an Pe rundang- undangan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 8 2, T ambahan Lembaran Negara R epublik I ndone s i a Nomo r 5234 ) sebagaimana t el ah diubah dengan U ndang-Undang Nomo r 1 5 T ahun 2 01 9 tent ang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 ten t ang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- un dangan ( Lembaran Negara R epublik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 tentang Peme rin t ahan D a erah ( Lemb aran N eg ara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44 , T ambaha n Lembaran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 5587 ) seba ga i mana t el ah diubah beberapa kali t e rakhir dengan U ndang-Undan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 te nt ang C ipta Ke r j a ( Lembar N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Lembaran N egara Repub lik I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-Undang Nomo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerin t ahan ( Lembaran N egara R epub li k I ndon e s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndones i a N omo r 5 60 1) seba gaimana tel ah di ubah dengan U ndang-Undang Nomo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cipta K erj a ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s ia T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t en t ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub l ik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndone s i a N omo r 5888 ) seba gaiman a t el ah diubah d en gan Pe ratu r an Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pembinaan d an Penga w asan Pe n yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran Neg ara Repub lik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Lembaran N egara Republik I ndo nesi a Nomo r 6 041); 8. Pe raturan Me n t eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembent ukan Pro duk H ukum D a e rah ( Seri t a N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Men t eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahu n 2 0 1 8 t e ntang Pe rubaha n atas Pe ratu r an Men t eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 ten t ang Pemben t ukan P r o duk H ukum D ae rah ( Se r i ta N egara R epublik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9 . Pe raturan M en t eri D alam N egeri Repub l ik I ndones i a N omo r 5 T ahun 2 0 1 7 Te n tang Pedoman Nomenklat u r Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an D aerah K abupaten / Ko ta Y ang M el aksanakan F un gs i Pe nun j ang Pe nyele ngg araan U rusan Pemerin t ahan ( Seri ta N eg ara Re publi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 97 ) ; 1 0 . Pe raturan M e nt eri Pe nd a y agunaan Ap aratur N egara d an Re f o rmas i Bi r o kras i Republi k I ndones i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 te n t ang Pe nye taraan Jabatan Admini stras i ke D alam Ja b atan F ungs ional ( Beri ta N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 021 Nomo r 5 25 ) ; 1 1 . Pe ratu r an M en t eri Pe nd a y agu naan A p arat u r N egara d an Ref o rmas i Bi r o kras i Republik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe nyederhanaan S tr uktur O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah U n t uk Penyede r hanaan Bi r o krasi ( Seri t a N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2. Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupaten M una Nomo r 6) seba gaimana t elah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2 Tahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D ae rah K a bupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tamb a han Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

32. PERBUP NO. 32 THN 202... DAN ASET DAERAH.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahuntuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaanbirokrasi; C. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna, d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tentang 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Nomor 74, Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Tahun 2011 tentang 3. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nomor 82, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
24

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

31. PERBUP NO. 31 THN 202...PENGEMBANGAN SDM.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); =3= 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

30. PERBUP NO. 30 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d a sarkan ke t en t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe raturan Me nt eri Pend a y a gu naan A p arat u r N egara dan Ref o rmasi Bi r o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Pe n yede rhanaan S tr ukt u r O r g anisas i p a d a I nstansi Pemerintah un t uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru b ahan · o r g anisasi p a d a in stans i D a e rah K a bupat e n has il pen yede rhanaan S trukt u r O r ganisas i di t e tapkan ole h Kepala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan pe rat u r an pe rundang- undan gan ; b. b ah w a dalam rangka mewu j u dkan tata kelola pemerint ahan yang e f e ktif d an e f i sie n gu na me n i n gkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan publi k di li n gkun gan i nst ans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yederhanaan bi r o krasi ; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bir o krasi di li ngkun gan in stans i Peme r i nt ah K abup at en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a D inas Pemadam Kebakaran d an Pe n yelamatan K abupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pe rtimban gan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , hu r uf b d an hu ruf c, pe r l u mene tapkan Pe ratu ran B upa ti M una t e nt ang O r g anisas i d an T ata Ke r j a Di nas Pemadam Kebakaran d an Pe n yelamatan K abupat en M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U n dang-U ndan g D a sar N egara R epub lik I ndones i a T ahun 1 945 · ' 2 . U n d an g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pembent ukan D a e rah Ti ngka t I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U nd ang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e n t ang Pembent ukan Pe rat uran Pe run dan g- un d an gan ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne sia T ahun 2 0 11 N omo r 82 , Tambaha n Le mb aran N eg ara Republik I ndone s i a Nomo r 5234 ) seba ga imana t el ah diubah dengan U ndang-U ndang N om o r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 011 te nt ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t en t ang Peme r i n t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I n dones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, Tamb ahan Le mb aran N egara Republik I ndo ne s i a Nom o r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a kali t e rakhir den gan U ndang-U n dan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndang-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntang Admin i strasi Pemerin t ahan ( Lembaran N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a Nomo r 5 601) seba gaimana t elah diubah dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 tent ang Cip ta Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 14, Tamb ahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seb a gaimana t elah di ubah dengan Pe raturan Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 tentang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe rat u ran Pemerin t ah Repub li k I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 tentan g Pembinaan d an Pe n g a wasan Pe n yelen gg araan Pemerintah D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndonesi a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 041) ; 8. Pe raturan M e nt eri D alam N eg e ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 ten t ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Ser i ta N egara R epublik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana t elah diubah den gan Pe ratu r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe rat u ran M en t eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 01 5 t e ntan g Pembent ukan Pr o duk H ukum D a e rah ( Berita N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Perat uran Ment eri D alam N egeri Republik I ndo n e s i a N omo r 1 6 T ahun 2 020 Te ntan g Pedoman N ome nkl atur Dinas Pem a dam Kebakaran d an Penyelamatan Provi ns i dan K abupat e n / Ko t a ( Seri ta N eg ara Republik I ndo nes i a T ahun 2 020 N omo r 2 83 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pend a y agunaan A p aratur N egara d an Re f o rmas i Bi r o krasi Repub lik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye t araan Jabatan A dmi nistrasi ke D alam Ja batan F un gs io nal ( Be r i ta N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe raturan M en t eri Penda y a gu naan A parat u r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epubli k I ndone s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e ntan g Pen yede rhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerintah U nt uk Penyede rhanaan B i r o krasi ( Serita N egara R epublik I ndonesi a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat en M una ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t el ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 tentan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a erah Kabupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 tent ang Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 021 Nomo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB Vll KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

29. PERBUP NO. 29 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa berd asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M en t e r i Penda y a gunaan Ap aratu r N egara dan Ref o rm asi Bir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 ten t an g Penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pen yederhan aan Bir o kras i, perubahan o r g anisas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en has il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e ta pkan oleh Kepa l a D a e rah se suai den gan ke t e n t uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. bahwa dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerin tahan yang e f e kt i f d an efi s ien g una meningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pela y anan p ub li k di li ngkun gan i nstans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. b ah wa d a l am rangka pel aksanaan kebi j a kan penyede rh anaan biro kras i di li n gkun gan in stans i Pemerin t ah K abupat en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r ganisas i d an tata kerj a D inas Trans migras i d an Te na g a Kerj a K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , huruf b dan huruf c, pe r l u menetapkan Pe raturan B upati M una t e nt ang O r ganisas i dan T ata Kerj a Di nas T rans migrasi dan Tena g a K erj a K abupat e n M una .
l . P I 1 8 .· t ( I U nd n - Undr ng [ f n r . g R r pub lik I nd n u T h un l 5; 2. U tdang-Undang N orn r 2 T h un Pem n tu k an D rah Tingka 1 1 di S ul ran gara R epu l ik l ndon i a Tahun 1 5 omor 74, r bahan Lernba an e gara R p ub li k l ndon i a omo r 2 2 ); U ndang - U dang o mo r 1 2 Tahun 2 0 1 1 t n t ang Pe mben t u k an Pe ra t u ra n Pe r u ndang-undangan [ Lernba r an ga ra Republik l ndon i a Tahun 2 0 1 1 o mo r 82, Tarnbaha n Lernba r an N ga r a R epub li k l ndon ia Norno r 5234 ) b agairn a n a t l ah d iubah d engan U ndang -Und ang o mo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 ten t a ng P ru ba h a n atas U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 ten ta ng Pemben t u kan Pe ra tu ran Pe r unda ng- undangan ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ah un 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambaha n Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omor 2 3 T ahun 2 0 1 4 ten t ang Pemerin t aha n D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara R epubl i k I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba g a i mana tel ah diubah bebe rapa k a l i tera khi r d engan U nd ang-Un dang N omo r 1 1 T a hun 2 020 t e n t ang Cip ta K erj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T arnbahan Le mbaran N egara R epub li k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerintahan ( Lembaran N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gairnana tel ah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 ten t ang Cipta Kerj a ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambaha n Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe r atu ran Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tentang Pe rangka t D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omor 1 14 , Tambaha n Lernbaran N eg ara R epublik I ndone s i a N omo r 5 888 ) sebagaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tent ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lemb a ran N egara Republ i k I ndones i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerin t ah R epub li k I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e nt ang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe nyelengg araan Pemerin t ah D a e r ah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mb aran N egara Repub li k I ndo nesia N omo r 6041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t en tang Pembent ukan Produk H ukum D a e rah ( Ber i ta Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 Nomo r 1 83 ) seba g aimana t el ah diubah den gan Pe raturan Me nt eri D a lam N ege r i N om o r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ra t u r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M ent eri Penda y agu naan A paratur N egara d an Ref o rmasi Bi r okrasi Republi k I ndo n e s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n ye taraan Ja b atan A dmi nistrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu r an M en t e r i Pe nd a y a g unaan A p aratu r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epub lik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S tr uktur O r g anisasi p a d a I nst ans i Peme r i n t ah U nt uk Penyede r hanaan Bi r o kras i ( Be r i ta N egara R epubli k I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 1. Pe rat uran M en t eri K e t e na g ake r j aan Repub li k I ndone s i a N omo r 2 9 T ahun 2 0 1 6 te ntan g Pedoman N ome nkl atu r Dinas K e t e na gak e r j aan Provi ns i d an K abupat e n / Ko ta ( Be r i ta N egara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 440 ) ; 1 2. Pe raturan M ent e r i De sa , Pembangunan D a e rah Te rtin ggal, dan Trans migrasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pedoman N ome nkl atu r Pe rangkat D a e rah B id ang T rans mig ras i ( Beri ta N egara Repub lik I ndo n es i a T ahun 2 01 6 Nomo r 1 884 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S us unan Pe ran gkat D a e rah K a b upat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu ran D a e r ah K a b upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b u p at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbara n D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT