Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 88 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 64 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO.64 THN 2022.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 64

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Peraturan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna 40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 01.
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
Jumlah Halaman 5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 63 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2041

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP 63 2022.pdf

rencana

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2041

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d asarkan ke t e n t uan P asal 2 2 a y at ( 4 ) Pe ratu r an Pemerintah N omo r 1 22 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g S ist em Pe n yedi aan Air M inum , Re ncana I nduk S is t em Pe n yedi aan Ai r M inum ( SP AM ) disusun d an di t e t apkan ole h B upat i ; b . bah w a be r d asarkan pertimb an gan seb a gaimana dimaksud p a da huruf a , pe r l u me n e t apkan Pe rat uran B upati M una t e ntang Re ncana I nduk S is t e m Pe n yediaan Ai r M inu m K abupat e n M una T ahun 2 022-2024.
1 . P asa l 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U n d ang D asar N egara Republik I ndones i a T ahun 1 945 ; 2 . U n dang - U n d an g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u la we s i ( Lembaran N egara Republik I ndone s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U n dan g-U n dan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e nt ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundan g - undan g an ( Lembaran N egara R epub l ik I ndones i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 5234 ) seb a g a i mana t el ah diubah den g an U ndang - U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e nt an g Pe rubahan atas U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pembe n t ukan Pe ra tur an Pe rundang - undangan ( Le mbaran N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang-U n dang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerintahan D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T ambahan Le mb aran N eg ara Repub li k I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a ka li t e rakhir den g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 T ahun 2 022 te ntang H ubun g an Ke uan gan an t ara Pemerintah Pu sat dan Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Re publik I ndo ne s ia T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndones i a N omo r 6757 ) ; 5. U ndang -U n dang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e n t an g A dmi nistrasi Pemerin t ahan ( Lembaran N egara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 5 60 1) seba gaim ana t elah diubah den g an U n dang-U n dan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g Cip ta K erj a ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a N omo r 6573 ) ; 6. U ndang-U n dang N omo r 1 7 T ahun 2 0 1 9 t e n t ang S umbe r D a y a Air ( Lembaran N eg ara R epublik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 90, T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndone s i a N omo r 6 405 ) seb a gaiman a t elah di ubah de n g an U ndang-U n d ang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g Cip t a K erj a ( Lembaran N eg ara R epubl i k I ndo ne s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 7. Pe raturan Pemerintah N omo r 1 2 1 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pe ngu sahaan S umbe r D a y a Ai r ( Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 N om o r 3 44, T ambahan Le mbaran N eg ara R epubli k I ndo n es i a N omo r 5801) ; 8. Pe ratur an Pemerintah N omo r 1 22 T ahun 2 0 1 5 t en t ang S is t em Pe n yedi aan Ai r M inum ( Lembaran N egara R epub lik I n do n e s i a T ah un 2 0 1 5 N omo r 3 45, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 5 802 ) ; 9. Pe rat u ran P r e s i den N omo r 46 T ahun 2 0 1 9 t e n tang Pemberian J aminan d an S u bs i di B un ga ole h Pemerin tah Pu sat dalam R angka Pe r cep atan Pe n yediaan Ai r M inum ( Lemb aran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 27 ) ; 1 0 . Pe rat u r an M en t eri N eg ara Li ngkun gan Hidup N omo r 1 7 T ahun 2 009 te ntan g Pe doman Pe nent uan D a y a D ukun g Li ngkun gan Hidup D alam Pe nataan R uan g Wila y ah ; 1 1. Pe ratu r an M en t eri Pe k erj aan U mum dan Pe rumahan R akyat N omo r 2 7 /P RT / M / 20 1 6 t e nt ang Pe nyele n gg araan S ist em Pe n yedi aan Ai r M inum ( Berita N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 154 ) ; 1 2 . Pe rat u r an D a e rah K abupat e n M una No m o r 2 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Re nc ana T a ta R uang Wil a y ah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 4 -2034 ( Lembaran D a e r ah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 , T amb ahan Le mb aran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2) ; 1 3 . Pe ratur an D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 022 t e ntan g Re n cana Pembangunan Jan gka M e n engah D a erah K abupat e n M una T ahun 2 0 21 - 2026 ( Le mbaran D a e r ah K ab upat e n M una T ahun 2 022 N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR BAB III PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 60 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2026

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO. 60 THN 2022.pdf

kebijakan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan lingkungan, guna mewujudkan pelayanan air minum yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN DAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM BAB III KETENTUAN LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
50 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 59 THN 2022.pdf

perubahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangja Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 sampai dengan triwulan II menunjukan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyerapan Standar Pelayanaan Minimal; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangja Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20179 Nomor 1312); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem lnformasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 496); 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Dareah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Dareah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 58 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 58 2022 TTG PEDOMA...H KABUPATEN MUNA.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ANGGARAN BLUD BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RBA BLUD BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 57 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 57 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 577

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, diperlukan adanya peraturan mengenai standar biaya jaminan Persalinan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Muna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus non Fisik Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pe nanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesIa Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 Tahun 2 022 t e ntang H ubun gan K e uan gan antara Pemerin t ah P usat dan Pemerintahan D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 022 N omo r 4, Tambahan Le mbaran N egara I ndo nesia N omo r 6 757 ) ; 1 0 . U nd ang-U n d ang N omo r 3 0 Tahun 2 0 1 4 t e ntang Administras i Pemerintahan ( Lembaran N eg ara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, Tambahan Le mbaran N egara Republik I nd o n e s ia N omo r 560 1) seba gaim ana tel ah diubah dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 Tahun 2 020 t e ntang C ipta Kerj a (Le mb aran N egara Re pu blik I n do n e s i a Tahun 2 0 2 0 Nomo r 2 45,Tambahan Le mbaran N egara I n do n e s ia N omo r 6 573 ) ; 1 1 . U ndang-U ndan g N omo r 6 T ahun 2 021 t e ntang A ngg aran Penda p atan d an B elan j a N egara T ahun Anggaran 2 022 ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo nes ia N omo r 6 735 ) ; 1 2. U ndan g-Undan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun g an K e uangan antara Peme r intah Pusat dan Pemerintahan D a e rah ( Lembaran N ega r a Republik I n do n e sia T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara I n do n e s ia N omo r 6757 ) ; 1 3 . Pe rat u r an Pemerin tah N omo r 55 T ahun 2 005 t e n t ang D ana Perimban g an ( Lemb aran N eg ara Republik I ndo n es i a T ahun 2 005 N omo r 1 37, Tambahan Le mb aran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a N omo r 4 575 ) ; 1 4 . Pe ratur an Peme r i n t ah N omo r 47 T ahun 2 0 1 6 t e n t an g F as ili tas Pel a y anan Ke s e hat an ( Lembaran N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 2 29, T ambahan Le mb aran N eg ara I ndo n es ia N omo r 5942 ) ; 1 5 . Pe r a tur an Pemerin t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe ngelol aan Ke ua ngan D a e rah ( Le mb aran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42, Tambahan Le mbaran N eg ara I ndo ne s i a N omo r 6322 ) ; 1 6 . Pe r a tur an M e nt eri D alam N ege r i N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembe n t ukan P r od uk H ukum D a e rah ( Beri t a N egara Repub li k I ndo n es i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 036 ) seba g a imana t el ah diubah de n gan Pe raturan M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e n t ang Pe rubahan atas Pe raturan M en t eri D ala m N ege ri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( B eri t a N eg ara R epublik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 1 7 . Pe ratur an P r e s iden N omo r 82 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Ja minan Ke s e hatan ( Lembaran N eg ara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 65 ) , seba g a i mana t el ah diubah bebe rapa kali t e rakhi t de n g an pe ratur an P re s iden N omo r 6 4 T ahun 2 020 tentan g perubahan kedua a tas Pe r atu r an Pre s ide n N omo r 82 T ahun 2 0 1 8 t e n t ang Jam i nan K e s e hatan ( Lembaran N eg ara Republi k I ndon e s i a T ahun 2 020 N omo r 1 30 ) ; 1 8 . Pe r a tur an Pre s iden N omo r 1 04 T ahun 2 021 t e n tang R inci an Angg aran Pe ndap atan dan B elan j a N egara T ahun 2 022 ( Lemb aran N eg ara Repub li k I ndo n es ia T ahun 2 021 N omo r 2 60 ) ; 1 9 . Pe r a t u ran M e nt eri K e uan gan N omo r 1 19 / P MK. 07 /2021 t e n t ang Pe n gelol aan D ana Alo kasi Kh usus N on fi s ik ( Berita N eg ara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 1 032 ) ; 2 0 . Pe raturan M en t eri K e sehatan N omo r 2 T ahun 2 022 t e ntang Pe t un j uk Te knis Pe nggunaan D ana Alo kas i Kh usus N o n fi s i k Bidan g kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 N omo r 1 70 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 22. Peraturan Bupati Muna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 58);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENERIMA JAMPERSAL BAB III PEMBERI LAYANAN JAMPERSAL BAB IV PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL BAB V STANDAR BIAYA JAMPERSAL BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 55 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 55 THN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Muna; bahwa dalam b. kualitas peningkatan rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ L/ PD; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 14. Peraturan Bupati Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN SPIP BAB III PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Muna No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Download file:

PERBUP 53 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa un t uk menindaklan j uti k e t e nt uan P asal 1 3 a y at ( 1) Pe rat u ran Peme r i ntah N omo r 6 0 T ahun 2 008 te ntang Si st em Pe n ge ndalian I nt e rn Peme r i nt ah , Ke pala Pe rangkat D a e rah w a j ib melakukan pen ilaian ris i k o; b. bah w a dalam rangk a peningkatan kuali ta s pen e ra pan S ist em Pe n ge n dal i an I nt e rn Peme r i ntah , dipe r l ukan pedoman penge lol aan ri s i k o yang d a p at digunakan unt uk men gelol a r i s i ko di l ingkungan Peme r intah Pemerintah D a e rah K abup at e n M una M una ; c. ' b ah w a be r d a sarkan pertimban gan seb a gaimana dimaksud dalam huruf a d an hur u f b, pe r l u men e ta pkan Pe raturan B upa ti te ntan g Pedom an Pe ngelolaan Ri siko di Li n gkun g an Pemerintah K a b up at e n M una M una ;
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U nd ang D a sar N egara R epubli k I ndo n e s i a T ahun 1 945; 2. U ndan g-U ndan g N om o r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pemb e nt ukan D a e r ah -D a e rah Ti n gkat I I di S ula we s i ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 1 959 N omo r 7 4, T amb ahan Le mbaran N egara Re publik Indo n e sia Nom o r 1 822 ); 3. U n dang - U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e ntang Ke uan gan N egara ( Lembaran N egara Re publik I ndon e s i a T ahun 2 003 N omor 47, T ambahan L embaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omor 4286 ) se ba gaim ana t elah di ubah dengan Pe raturan Pemerintah Pe n gg anti U n dang -U ndan g N omo r 1 T ahun 2 020 t e ntang Ke b ij akan Ke uangan N egara dan S t a bili tas S ist em K e uan gan untuk Pe nan ganan Pandemi Co r o na V irus D ise ase 2 0 1 9 ( COVID-1 9 ) d an / a tau d a l am Ran gka M en ghad api Ancam an yang M embaha yakan Pe r ek o n omian N as io na l d an / a tau S ta bili tas S is t em Ke uan gan ( Lembaran Negara Re publik I n do ne s i a T ahun 2 020 N omo r 87, Tambahan Lembaran N egara Republik I ndo n e sia N omo r 6 485 ) ; 4. U ndan g - U n d an g N omo r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be n daharaan N egara ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 004 N omo r 5, Tambahan Le mbaran N egara Republik I n do n e s i a N omo r 4355 ) ; 5. U nd ang-U n d an g N omo r 1 5 T ahun 2 004 t e nt an g Pemeriksaan Pe n gelolaan d an Tan gg un g Ja wab K e uan gan N egara ( Lembar an N eg ara Republik I ndo n e s i a Tahun 2 004 N omo r 6 6, Tambahan Le mbaran N egara Republik I n do ne s ia N omo r 4400 ) ; 6. U ndan g - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembent ukan Pe ra t uran Pe run d ang- und angan ( Lembaran N eg ara Republik I n do n e s ia Tahun 2 0 11 N omo r 82 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I n do n e s ia N omo r 5234 ) seba g aim ana t el ah diubah beberapa ka li t e r kahir den gan U ndan g-U ndan g N omo r 1 3 T ahun 2 0 22 t e ntang Pe rubahan K edua atas U ndan g-Undan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembe ntukan Pe ra t u ran Pe rund ang - und an gan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 022 Nomo r 1 4 3, Tambahan Lembaran N egara Republik I n do ne s i a N omo r 6 80 1) ; 7. U ndan g - U nd ang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e nt ang Pemerintahan D a e rah ( Lembar a n N ega r a Republik I ndo ne s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 44, Tambahan Le mbaran N egara Rebuplik I ndo n e s ia N omo r 5 587 ) seba gaim ana t elah diubah bebe rapa kali t e r akhir de n gan U ndan g-U n d an g Nomo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uan g an antara Pe merintah Pu sat d an Pemerintahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, Tambahan Le mbaran N egara I ndo n e s ia N omo r 6 757 ) ; 8. U ndan g - U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e nt an g A dministras i Pemerintahan ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, Tambahan Lembaran N eg ara Republik I n do n e s i a Nomo r 5601) seba gaim ana t elah diubah de n gan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 Tahun 2 020 te nt an g C ip t a Kerj a ( Lembar an N egara Republik I n do n e s ia Tahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Lembaran N ega r a I n do n e s ia N omo r 6 573 ) ; 9. Pe r at u r an Pemerin t ah N omo r 6 0 T ahun 2 008 t e ntan g S ist em Pe n ge ndali an I nt e rn Pemerin tah ( Lembar an N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 008 Nomo r 1 27 , T ambahan Le mbaran N ege ra Republik I n do ne s i a Nomo r 4890 ) ; 1 0. Pe raturan Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe r an gka t D a e rah ( Lembaran N ega ra Republik I n do ne s ia T ahun 2 01 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Lembaran N ega r a Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana t elah diubah de n g an Pe raturan Pemerintah No mo r 72 Tahun 2 0 1 9 t e nt an g Pe rubahan atas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 Tahun 2 01 6 te ntan g Pe r angka t D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 87, T ambahan Lembar an N ega r a Republik I ndo n e s i a Nomo r 6 402 ) ; 1 1. Pe raturan Pemerintah Nomo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e n tan g Pembinaan d an Pe n gawasan Pe n yele n gg araan Pemerintahan D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, Tambahan Lembaran N egar a Republik I n do ne s i a N omo r 6 041) ; 1 2 . Pera t u ran M ent eri D a lam N e geri N omo r 2 3 Tahun 2 007 t e n tan g Pe doman T ata C ara Pe n gawasan atas Pe n yele n gg araan Pemerintah D a e r ah seba gaim ana diubah den g an Pe ratu r an M ent eri D a lam N ege ri N omo r 8 T ahun 2 009 t e ntan g Pedoman Ta ta C ar a Pe n g awasan atas Pe n yelengg araan Pemerintah D a e rah ; 1 3 . Pe r a t uran M ent eri D a lam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 t e nt an g Pembentukan Produk H ukum D a e r ah ( Berita N egara Republik I n do n e s ia Ta hun 2 0 1 5 Nomo r 1 83 ) seba gaimana t elah di ubah den g an Pe ratur an M ent eri D a lam N egeri N omo r 1 20 Tahun 2 0 1 8 te ntan g Pe rubahan a t as Pe raturan M ent eri D a lam N egeri N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e ntan g Pembe ntukan Pro duk H ukum D a e rah (B e r i ta N egara Republik I n do n e s ia Tahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 1 4 . Pe r a t uran K epa la B adan Pe n gaw asan K e uan gan d an Pembangunan Nomo r Pe r -1 326 / KILB / 2009 t e ntang Pedoman Te knis Pe n yele n ggaraan S ist em Pe n ge n da li an I nt e rn Pemerintah ; 1 5 . Pe r a t uran K epa la B a d an Pe n g a w asan K e uangan d an Pemban gunan N omo r Pe r - 688 / K / D4 / 2012 t e ntan g Pedom an Pelaksanaan Pe n il a i an Ri sik o di L ingkun gan I nst ansi Pemerintah ; 1 6. Pe r a t uran K epa la B a d an Pe n ga w asan Ke uangan dan Pemban g unan N omo r 5 T ahun 2 021 t e ntan g Penilai an M aturitas Pe n yele n gg aran SP I P Te rint eg ras i p ada K eme nt e r ian / L / PD; 1 7 . Pe r a t ur an Deputi Ke pa l a BPKP B id an g Pe n gawasan Pe n yele n gg araan K e uan gan D a e rah N omo r 4 Tahun 2 0 1 9 t e ntan g Pedoman Pe n gel o laan Ri siko p ada Pemerintahan D a e rah ; 1 8 . Pe ra t uran D a e rah Kabupat e n M una Nomor 6 Tahun 2 01 6 t e ntan g Pembentukan dan S usunan Pe rangka t D a e rah Kabupat e n M una ( Lembaran D a e rah Kabupat e n M una Tahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t e lah diubah de n gan Pe ratur an D a e rah Kabupat e n M una N omo r 2 Tahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan atas Pe r a turan D a e rah Kabupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pembe ntukan dan S usunan Pe rangka t D a e rah Kabupat e n M una ( Lembaran D a e rah Kabupat e n M una Tahun 2 021 Nomo r 2, Tambahan Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una Nomo r 2) ; 1 9. Pe raturan B upati M una Nomo r 6 T ahun 2 022 t e ntang O r g anisas i dan Tata Kerj a I nspekt o rat Kabupat e n M una (B erita D a e rah Kabupat e n M una Tahun 2 022 Nomo r 6 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RISIKO BAB III PELAPORAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
50

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 52 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Muna No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Download file:

PERBUP 52 2022.pdf

rencana

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

b ahwa u nt uk mel aksanakan ke t e n t uan P asal 1 0 4 a y at ( 2 ) Pe ratu r an M e nt eri D alam N egeri N omo r 8 6 T ahun 2 0 1 7 t e n tang T ata C ara Pe r e n canaan , Pe n ge ndal i an d an Evaluas i Pembangunan D a e rah, T ata C ara Ev a l uas i R an c an gan Pe raturan D a e rah t e n t ang R enc ana Pembangunan Jan gka P an j an g D a e rah , se rta T ata C ara Pe rubahan Re n c ana Pembangunan Jangka P an j an g D a e rah, Re n c ana Pemban gunan Jan gka M ene n g ah D a e rah , d an Re n c ana Kerj a Pemerin t ah D a e r ah, pe r l u me n ga tur Re ncana K erj a Pemerin t ah D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 022 dalam Pe ratu r an B upati.
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U n dan g-U n dan g D asar N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 1 945; 2 . U ndang -U ndang Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e n t ang Pembe nt ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Le mb aran N eg ara Republik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub lik I ndone s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndan g-U ndan g N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e n t ang Ke uan gan N eg ara ( Le mb aran N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 003 N omo r 47, T ambahan Le mb a ran N egara R epubli k I n do n e s i a N omo r 4286 ) ; 4. U ndang-Undang N omo r 1 T ahun 2 004 t e n tan g Pe r be ndaharaan N eg ara ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 004 N omo r 5, T amb ahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 4 355 ) ; 5. U ndang-U ndang N omo r 2 5 T ahun 2 004 t e nt an g S is t em Pe r e ncanaan Pemb an gunan N as io nal ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndo ne s i a T ahun 2 004 N omo r 1 0 4, T amb ahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 4 421) ; 6. U ndan g-U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 007 t e nt ang R e n c ana Pemban gunan Jan gka P an j an g N asio nal T ahun 2 005-2025 ( Le mbaran N egara R epub li k I ndones i a T ahun 2 007 N omo r 3 3, T amb ahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 4700 ) ; 7. U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e nt ang Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mb aran N eg ara Repub li k I ndones ia N omo r 5 234 ) seba gaimana t el ah diubah bebe ra p a kali t e rkahir den g an U ndang-U ndang N omo r 1 3 T ahun 2 0 22 t e n t an g Pe rubahan K edua a tas U ndan g-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembe nt ukan Pe rat u ran Pe run dan g- undan g an ( Lemb aran N egara Re publ i k I ndo ne s i a T ahun 2 022 N omo r 1 4 3, T ambahan Le mb aran N egara Re publi k I ndone s i a N omo r 6 801); 8. U ndan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Pemerin t ahan D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Rebuplik I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba g aimana t el ah diubah bebe rapa kal i t e rakhir de n gan U n dan g-U ndang N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t ang H ubun gan Ke uang an antara Pemerintah Pu sat dan Pe merintahan D a e rah ( Lembaran N egara Re publi k I ndo n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a N omo r 6 757 ) ; 9. U ndan g -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmi ni strasi Pemerin t ahan ( Lembaran N egara R epublik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 560 1) se ba gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang Cip t a K erj a ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s ia T ahun 2 020 N omo r 2 45, T amb ahan Le mbaran N eg ara I ndon e s i a N omo r 6 573 ) ; 1 0 . U ndan g-U ndan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun g an Ke ua ngan antara Pemerin t ah P usat D an Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 022 Nomo r 4, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndo n e s i a N omo r 6757 ) ; 1 1 . Pe raturan Pemerin t ah N omo r 8 T ahun 2 008 t e n t ang T aha pan , T ata C ara Pe n yusunan , Pe nge ndal i an dan Ev a l uas i Pelaksanaan Re ncana Pemban g unan D a e rah ( Le mbaran N eg ara Republik I n done s i a T ahun 2 008 N omo r 21 , T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 4 81 7 ) ; 1 2. Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t an g Pembi naan d an Pe nga w asan Pen yele n gg araan Peme r i n t ahan D a e rah ( Le mb aran N egara Repub lik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a N omo r 604 1) ; 1 3 . Pe raturan Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe n gelol aan K e uan gan D a e rah ( Lembaran N egara Re publik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42 , T ambahan Le mbaran N eg ara Repub li k I ndone s i a N omo r 6 322 ) ; 1 4 . Pe raturan P r e s ide n N omo r 1 8 T ahun 2 020 t e nt ang Re ncana Pembangu nan Jan gka Me ne n g ah N as io nal T ahun 2 020-2024 ( Lemb aran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 020 N omo r 1 0 ) ; 1 5 . Pe ratu r an M e nt eri D a l am N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pemben t ukan Produk H ukum D a e r ah ( Beri ta N egara Republi k I n done s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a i mana t e lah diubah de n g an Pe ratu ran M en t eri D alam N egeri N om o r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te ntang Pe rubahan atas Pe rat u ran M en t eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara R epubli k I ndones ia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 1 6 . Pe rat u r an Me nt eri D alam N egeri N omo r 86 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang T ata C ara Pe r e ncanaan , Pe n ge ndali an d an Ev a l uas i Pemb angu nan D a e rah , T ata C ara Evaluas i R anc ang an Pe rat u r an D a e r ah t e n t an g Re n cana Pembangunan Jan gka P an j an g D a e rah , d an Re nc ana Pembangunan Ja ngka M e n e n gah D a e rah , se rta T ata C ara Pe rubahan R e n c ana Pembangunan Jan gka P an j an g D a e rah , Re n c ana Pembangunan Jan gka M enengah D a e rah , d an R e n c ana Kerj a Pemerin t ah D a e r ah ( Beri t a N eg ara R epublik I n dones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 3 1 2 ) ; 1 7. Pe raturan M en t eri D alam N ege ri N omo r 7 7 T ahun 2 020 t e n t ang Pedoman Tekni s Pe n gelol aan Ke uan gan D a e rah ( Beri ta N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 020 N omo r 1 781) ; 1 8 . Pe raturan M e nt eri D alam N egeri N omo r 81 T ahun 2 022 t e n t ang Pedoman Pe n yusunan Re n c ana Kerj a Pemerin t ah D a e rah T ahun 2 023 ( Beri t a N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 22 N omo r 590 ) ; 1 9. Pe raturan D a e rah K ab upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe mbe nt ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a b upat e n M una ( Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T amb ahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 ) se ba gaimana t elah diubah dengan Pe rat u ran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e n t ang Pe rubahan atas Pe rat u ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t an g Pemben t ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K a b upat e n M una T ahun 2 021 N om o r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2) ; 2 0 . Pe rat u r an D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 022 t e ntan g Re n c ana Pemban gunan Jangka M e n en g ah D a e r ah T ahun 2 021 -2026 ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 022 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP 51 2022.pdf

KEBIJAKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 511

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

a . b ah w a be r dasarkan ke t e n t uan P asal 2 ay at ( 1) , M ent eri , K epala Le mb a g a , Ke pala D a e rah w a j ib mel akukan pe n g a w asan Pe n g ad aan B aran g /J asa melalui A parat Pe nga w asan I nt e rn Pemerintah ( AP I P ) Kemen t e rian , Le mb a g a / Pemerin t ah D a e rah m as i ng - masing Pe raturan B a d an Pe nga w asan Ke ua ngan d an Pembangunan N omo r 3 T ahun 2 0 1 9 te n t ang Pedoman Pe n g a w asan I nt e rn atas Pengadaan B arang /J asa Pemerin t ah ; b . b ahwa dalam rangk a pelaksanaan pr o s e s pengad aan b arang / j asa di K abupat e n M una dipe r l ukan penga w asan i n t e rna l, se h i n gga d a p at t e r cipta p r o s e s pengad aan b arang / j a sa y an g be rsih, trans paran dan be rtanggu n gj a w ab y ang dil akukan deng an me ncip t akan si st em pe n ge ndal i an i n t e rn atas pengad aan b arang / j a sa dengan tu j uan me nde t e ks i d an me n cegah a tas kemun gki nan pe n yimpangan d a l am p r o s e s pengad aan b arang / j a sa ; c. b ah w a be r d asarkan pertimban g an seba g a imana dimaksud p a d a huruf a d an b, pe r l u me ne ta pkan Pe rat u r an B upa ti Muna tentang Kebijakan Probity Audit dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang - U ndan g D asar N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 1 945 ; 2 . U n d ang -U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e n t an g Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3 . U ndan g-U n dan g N omo r 2 8 T ahun 1 999 t e ntang Pe n yele n gg ara N egara y an g B ers i h d an B ebas d a ri Ko rups i, Kol us i d an N epotisme ( Lembaran N egara R epubli k I ndo ne s i a T ahun 1 999 N omo r 75, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub lik I ndones i a N omo r 3 851) ; 4. U ndang -U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e n t ang Ke uangan N eg ara ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 003 N omo r 4 7, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndo nes ia · N omo r 4286 ) ; 5. U n dan g -U ndang N omo r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be ndaharaan N eg ara ( Le mbaran N egara R epub li k I ndo n es i a T ahun 2 004 N omo r 5, T ambahan Le mbaran N eg ara N omo r R epubli k I ndo n es i a 4355 ) ; 6. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 te n t ang Pembe nt ukan Pe rat u r an Pe rundan g- un d ang an ( Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 8 2, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 5234 ) seba gaimana t el ah d iubah de n g an U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang-U ndang N om o r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pemben t ukan Pe ra t u r an Pe rundang - undangan ( Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omor 1 83, T ambahan Le mb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 7. U n d a ng-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Pemerin t ahan D a e r ah ( Lembaran N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T amb ahan Le mb aran N egara Re buplik I n done s i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe ra p a kali t e r akhir de n g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e nt ang H ubun gan Ke uangan an t ara Peme r i n t ah P usat dan Pemerintahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara R epublik I n done s ia T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara I ndone s i a N omo r 6757 ) ; 8. U n d ang -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang A dmi n i stras i Pemerint ahan ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndo n e s i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah dengan U n dan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 020 N om o r 2 45, T ambahan Le mbaran N eg ara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 9. U ndan g-U n dang N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t an g H ubun gan Ke uan gan an t ara Pemerin t ah Pu s at d an Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mb aran N ega ra N omo r Repub li k I nd o n e s i a 6757 ) ; 1 0 . Pe r a t u r an Pemerin t ah N omo r 6 0 T ahun 2 008 t e ntan g S ist em Pe n ge ndali an I nt e rn Pemerintah ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 008 N omo r 1 27 , T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndone s i a No m o r 4 890 ) ; 1 1 . Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t an g Pembi naan d an Pe n gawasan Pe n yele n gg araan Pemerintah D a e rah ( Le mb aran N eg ara R epubli k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, Tambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n dones i a N omo r 6 041) ; 1 2 . Pe raturan Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 t e n t an g Pe ngelol aan Ke uan g an D a e rah ( Lemb aran N egara R ep ubli k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 6322 ) ; 1 3 . Pe rat u ran P r e s i den N omo r 1 6 T ahun 2 01 8 t e nta ng Pe n g ad aan B arang /J asa Pemerin t ah ( Lemb aran N eg ara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 3 3 ) se ba gaimana t elah di ubah de n g an Pe raturan Pre s iden N omo r 1 2 T ahun 2 021 t e n t an g Pe r ubahan atas Pe rat u ran Pre s iden N omo r 1 6 T ahun 2 0 1 8 t e n tang Pe n g adaan B a rang / J asa Pemerintah ( Le mb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 63 ) ; 1 4 . Pe ratu ran M en t e ri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahu n 2 0 1 5 t e ntan g Pembentukan Pro duk H ukum D a e rah ( Beri ta N egar a Rep ublik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 No m o r 1 83 ) seb a g aimana t el ah diubah den gan Pe ratu ran M en t e r i D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N egeri No mo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n tang Pembe ntukan Pro duk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara Rep ublik I nd o n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 5 . Pe ratu r an M e nt eri D alam N egeri N omo r 7 7 T ahun 2 020 te n t ang Pedom an Te kni s Pe n gelol aan K e ua ngan D a e rah ( Berita Negara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 1 78 1) ; 1 6 . Pe ra t u r an B a dan Penga w asan Ke uan gan d an Pembangunan N omo r 3 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pedoman Pe n g a w asan I nt e rn a tas Pe ngad aan B arang /J asa Pemerin t ah ( Beri t a N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 6 9 ) ; 1 7 . Pe raturan D a e r ah Kabupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah Kabupat e n M una ( Le mbaran D a e r ah Kab up ate n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupaten M una Nom o r 6 ) seb a gaiman a t el ah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan atas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 0 1 6 tentan g Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah Kabupat e n M una ( Le mb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 No m o r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 2 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PROBITY AUDIT BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
9

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT