Pencarian Peraturan

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16 Halaman

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurufb dan hurufc, perlu menetapkan PeraturanBupati Muna tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Muna
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor73,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk HukumDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157); 9.PeraturanMenteriPendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor47 Tahun 2016Tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor1498); 10. Peraturan MenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang PenyetaraanJabatanAdministrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor525); 11. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2021ten tangPenyederhanaanStruktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2021 Nomor 546); 12.Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Muna(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMuna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan an Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten MunaNomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
22

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d asarkan ke t en t uan P asa l 1 6 a y at ( 2 ) Pe rat u ran M ent eri Pe nda y agunaan A p aratur N egara d an R ef o rmas i B ir o kras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tentan g Pe n yede rhanaan S trukt u r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah u nt uk Penyede r hanaan Bi r o krasi, perubahan o r g anisas i p a d a instans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhanaan S truktu r O r g an i sas i di t e tapkan oleh Kepala D a e rah se suai den gan ke t en t uan peraturan perundan g- undan gan ; b. bahwa dalam rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y ang e f e ktif dan efi s ien gu na meningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan p ub lik di li ngkun gan in stans i Peme r i ntah K a b upaten M una per l u dilakukan pen yederhanaan bi r o kras i; c. b ah w a dalam rangka pelaksanaan kebi j akan pen yede r hanaan bi r o kras i di l ingkungan in stans i Pemerintah K abup at e n M una , pe r l u dil akukan penataan s usunan o r ganisas i d an tata kerj a Dinas Penge ndali an Penduduk dan Keluar g a Ber encana K abupat e n M una ; d. b ah w a berd asarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud p a d a huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene ta pkan Pe raturan B upati M una t e ntang O r g anisas i d an T ata K erj a Dinas Pe n ge ndalian Penduduk d an K el uar g a B er e n cana K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epublik I ndon e s i a T ahun 1 945; 2. U ndang-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembent ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u la we s i ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 74, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntan g Pembent ukan Pe raturan Pe rundang - undangan ( Lembaran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndone s i a N omo r 5234 ) seba gaimana telah diubah de ngan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 ten t ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe ratu r an Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nom o r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndang Nomo r 23 T ahun 2 0 1 4 te ntan g Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndones i a Nomo r 5587 ) seba gaimana tel ah di ubah beberap a k a li t e rakhir de n gan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang Cip ta K erj a ( Lembar N egara R epublik I ndonesia T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a Nomo r 6573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 te nt ang Administras i Pemerin t ahan ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, Tambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s i a Nomo r 5601) seba gaimana tel ah di ubah dengan U ndan g-Undang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 te n t ang Cip ta K erj a ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran Neg ara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t en t ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mb aran N egara Republik I ndon e s i a N omo r 5888 ) seba gaimana t el ah diubah dengan Pe raturan Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan Peme r in t ah N omo r 1 8 T ahun 2 016 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mb aran Negara Republik I ndones i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe r a t u r an Pe m e rintah Republik I ndon es i a Nomo r 1 2 Tahun 2 0 1 7 t e ntang Pe mbinaan dan Pe ngawasan Pe ny e l e n ggaraan Pe m e rintah Da e r ah ( Lembaran Negara Re pub lik I ndones i a Tahun 2 0 1 7 N omo r 73, Tambahan Le mbaran Negara Re publik I ndon esi a Nomo r 6041) ; 8. Pe r a t u r an Me n t e ri D alam Neg e ri Nomo r 8 0 Tahun 20 1 5 t e ntang Pe mbe n t uk an Produk H ukum Da e r ah ( Be ri ta Negara Repub lik I ndon esia Tahun 2 0 1 5 Nomo r 1 8 3 ) se bagaimana t e l ah d i ubah de n gan Pe r a tu r an Men t e ri Dalam Neg e ri N omo r 1 20 Tahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe r a t u r an Men t e ri D alam Nege ri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 te n t ang Pe mben t u k an Produk H uk urn Da e r ah ( Be rita Negara Republik I ndonesia Ta h un 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe r a t u r an Men t e ri Pe nda yaguna an Apara t u r N egara dan Re f o rmasi B i r o k r asi R epubl ik I ndonesia N omo r 1 7 Tahun 2 02 1 t e n t ang Pe ny e t ar aan Jaba t a n Adm i n i s t rasi k e D alam J aba ta n F u ngsional ( Se ri t a Nega r a Republ i k I ndonesia T a h un 2 021 N omo r 5 25 ) : 1 0 . Pe r a t u r an Men t e r i Pe nda yag u naan A pa r a tu r N egar a d an R e f o rmasi S i r o k r a si Re publ i k I ndonesia omo r 2 5 Tahun 2 021 t e nta ng Pe ny ed rh a naan tru ktu r rg a n i sasi pada l ns t ansi Peme r i n t ah U n t uk P - ny ede rhanaan S ir o kr asi ( Se r i t a N ga r a R - pu h l i k l ndoncs i T h un 2 021 N omo r 546 ) ; 1 1 . Pe r a t u r an K cpa l a l i Ac lnn K c e nduduk s n d an K l uar ga Be r n a na Nf1 s 1 0 11 a l N o 111 o r l b J T h u n 01 tentang Pedoman N ornen kl a tu r Tug s d an F ung D inas Pe ng ndalian Pe n d u d u k d an K eluarga B r ncana d i P r ovinsi, Kabup ate rr / Ko t a: 1 2. Pe r a t u r a n Dae r ah Kabu p a t en M una N omo r 6 Tahun 2 0 1 6 te ntang Pe mb n t u k an dan u sunan Pe r a n gka t Dae r ah Kabupa t n M una ( Lembaran Dae r ah K abupa t en M una Ta hun 2 0 1 6 N omo r 6, Tamba han Lembaran D a e r ah K abupa t e n M una N omo r 6) se b aga i mana t e lah d iubah denga n Pe r a t u r an Dae r ah Kabupa t en M un a N omo r 2 Ta hun 2 021 te n t ang Pe rub ahan A tas Pe r a t u r an Dae r ah Kabup a t e n M una N omo r 6 Tahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe mb en t u k an d an S usunan Pe r angka t Dae r ah ( Lembaran Da e r ah K abupa t e n Mun a Tahun 2 021 N omo r 2 , Tarnbahan Lemba r an Dae r ah K abup a t e n Muna N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19 halaman

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa berdasarkan ke t e nt uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratur an M en t eri Pend a y agunaan A paratur N egara d an R efo rm asi B irokras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Penyede rhanaan S t ruktur O r ganisas i p ada I nstans i Pemerin t ah un t uk Pe n yede rhanaan Bir o krasi, perubahan o r ganisasi p ad a i nstans i D a e rah K abupat en h as il pen yederhanaan S trukt u r O r gani sasi di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t ent uan pe raturan pe rundang- undangan ; b. b ahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerint ahan y ang ef e ktif d an efi s ien gu na meningkatkan kinerj a pemerintahan d an pel a y anan p ublik di li n gkun gan i nstans i Pemerint ah K a bupat e n M una pe r l u dilakukan pe n yederhanaan bir o krasi; c. bahwa dalam rangka pel aksanaan keb ij akan penyede rhanaan bir o kras i di li n gkun gan instans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r ganisa si d an tata kerj a D inas Pe r d a gangan d an Perindustrian K abupaten M una ; d . b ah wa berd a sarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene t apkan Pe rat u r an B upati M una t e ntang O r gani sas i d an T ata Kerj a Di nas Pe rd a gangan d an Perindustrian K abu pat en M una
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U n d an g-U n d an g D asar N egara R epub lik I ndo nes i a T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 tentang Pembent ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Repub lik I n do n e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I n do n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntan g Pembe ntukan Pe ratu ran Pe r undan g- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 tent ang Pe r ubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntan g Pe mbent ukan Pe raturan Pe run dan g- un dangan ( Lemb aran N egara Republik I n do nes i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U n dan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerint ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I n do n e s i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t elah diubah bebe ra p a ka li te r akhi r den g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 0 20 te nt ang C ip ta Kerj a ( Lembar Negara R epubli k I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndonesi a Nomo r 6573 ) ; 5 . U ndan g-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e nt ang A dmi nistrasi Peme r i nt ahan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo nes i a N omo r 5 60 1) seba gaimana t el ah diubah de n gan U ndang -U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g Cip ta Kerj a ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N eg ara I n do n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 1 4 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ratu ran Pe merintah Nomo r 7 2 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan A tas Peratu ran Peme rin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I n done s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republi k I ndon e s i a N omor 1 2 T ahun 2 01 7 t e n t an g Pembinaan d an Pe ngaw asan Pe n yele nggaraan Peme r i n t ah D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 6 041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N ege r i N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu r an M ent eri D ala m N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan Me n t eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pembentukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M en t e r i Pe r d a g angan Republik I ndon e s i a N om o r 2 9 T ahun 2 01 7 ten tang Pedoman N omenkl atu r , Tugas , dan F un gs i Pe rangkat D a e rah U r usan Pemerintahan Bidang Pe r d a gangan ( Berita N egara Republi k I ndo n es i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 0 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Perindustr i an Republik I ndones i a Nomo r 1 7 T ahun 2 0 1 8 ten t ang Pedoman N omenklat u r Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an K abupat e n / Ko ta Y ang M elaksanakan U rusan Pemerint aha n B idang Perindust rian ( Berita N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 849 ) ; 1 1. Pe raturan M en t eri Penda y a gunaan A p aratu r N egara dan Ref o rmas i B i r okras i Repub li k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntang Pe nye taraan Jab atan A dmini stras i ke D a lam Ja b atan F un gs ional ( Be r i ta N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 2. Pe rat uran M en t eri Pe nd a y a gunaan A parat ur N egara dan Ref o rmasi B i r o kras i Republi k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S trukt ur O r ganisasi p a d a I nsta n s i Pemerintah U n t uk Pe nyederhanaan B ir okrasi ( Beri ta N egara Re publik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 3 . Pe raturan D a e rah K a bupat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t ang Pembentukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una Tahun 2 0 1 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t el ah di ubah dengan Pe rat u r an D a e rah K a bupat e n M una N omor 2 T ahun 2 021 t e n t an g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di lingkungan instansi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18 halaman

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d a sarkan ke t e ntuan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t eri Pe nda y a gu naan A p arat u r N egara d an Ref o r m asi B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S t ruktu r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhana an S trukt u r O r g anisasi di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t en t uan pe ratu r an pe rundang- undan gan ; b . b ahw a d a l am rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y an g e f e kt i f d an e f i s ie n gu na meningkatkan ki ne r j a pemerin t ahan d an pel a y anan p ubli k di lingkun gan i nstans i Pemerin t ah K abupat e n M una per lu dilakukan pe n yede rhanaan bi r o krasi; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan k ebi j akan pe n yede rhanaan bir o krasi di l ingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g anisas i dan tata kerj a D inas Perpustakaan d an Ke arsipan K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimban g an seb a gaimana dimaksud p a da huruf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene t a p kan Pe ratu r an B upa ti M una t e nt an g O r g anisas i d an T ata Kerj a Dinas Perpustakaan d an Ke ars i p an K a b upat e n M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I ndo nes ia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndan g Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembentukan D a e rah Ti ngkat II di S ula we s i ( Lembaran N eg ara Republi k I ndon e s i a T ahun 1 959 Nomo r 74, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publi k I ndon e s i a N omo r 5 234 ) seb a gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epublik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana t elah diubah bebe rap a kali te rakhi r den g an U ndang-Undang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmini stras i Pe merintahan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T a mbahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lemb aran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah de n gan Pe rat u r an Peme r i n t ah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo nes ia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe n yelen gg araan Pemerint ah D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran Ment eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 te ntan g Pe mbe nt ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Repub li k I ndo ne s ia T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana telah diubah den gan Pe ratu ran Me nt eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ratu ran M e nt eri D alam N egeri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran Ment e r i Pe nd a y agu naan A paratur Negara dan Re f o rmasi Bir o kras i Republik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye taraan Ja batan Administras i k e D alam Ja b atan F ungsional ( Beri ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pe nda y agu naan Aparatu r Neg ara d an Re f o rmasi B ir okras i Republik I ndones i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstansi Pemerintah U nt uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Beri ta N egara Re pub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 Nomo r 5 46 ) ; 1 1. Pe r atu ran K epala Perpust akaan N as io nal Republik I ndo ne s i a N omo r 1 0 T ahun 2 0 1 6 Te nt ang Pedoman N omenk l atu r D inas Pe r pustakaan D a e rah ( Beri ta N egara Repub lik I ndo nesia T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 385 ) ; 1 2. Pe raturan Kepa l a Ar s i p N as io nal Repub lik I ndone s i a N omo r 30 T ahun 2 0 1 6 Te n t ang Pe doman Nomenklatu r Pe rangkat D a erah U r usan Peme r i n t ahan Bidang Ke ars ipan ( Berita N eg ara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 345 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 te ntang Pembe ntukan dan S us unan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2, T ambahan Lembaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan !) kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan Menimbang penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.OI0/8/2016 Tentang Pedoman NomenkIatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenMuna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Sulawesi [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.0108/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasipada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenMuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT