Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 510 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komuniasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

11. PERBUP NO. 11 THN 202...K DAN PERSANDIAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komuniasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan .v kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

10. PERBUP NO. 10 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahw a be r d asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe rat u r an M en t eri Pe nd a y a gunaan A paratur N egara d an Ref o rmasi B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Pen yede rhanaan S truktu r O r ganisas i pad a I nstans i Pemerintah u ntuk Pe n yederhanaan Bi r o kras i, peru bahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupaten h as il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan peratu r an pe rundang- undan gan ; b . bahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelola pemerin tahan y ang e f e ktif dan efi s ie n gu na me ningkatkan kinerj a pemerintahan dan pel a y anan publi k di li ngku n g an i nstans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dil akukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. bahw a dalam rangka pel aksanaan kebi j akan pe n yederhanaan biro kras i di lingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , per l u dil akukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a Di nas Ke s ehatan K abupat en M una ; d . b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada hu r u f a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upati M una t entan g O r g ani sasi dan T ata Kerj a D inas Ke s ehatan K abupat e n M una ;
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epubli k I ndo ne s ia T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara R epub li k I ndones i a T ahun 1 959 Nomo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 1 822 ) ; 3 . U ndang-U n dan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e n t ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 011 Nomo r 82 , T ambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntan g Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo nesia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I n do nes i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndan g-U n dan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah beberap a kali t e rakhir den gan U n dan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T amb ahan Le mb aran N egara R epub li k I n dones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntan g A dministras i Peme r i nt ahan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 5 601) seb a gaimana t elah di ubah dengan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i nt ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a erah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seba gaimana t elah diubah de ngan Pe raturan Pemerint ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Peraturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo ne s i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e ntang Pembi naan d an Pen g a w asan Pen yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6041); 8. Pe raturan Ment e r i D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana tel ah diubah den g an Pe raturan Men t e ri D alam N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 ten t ang Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Be r i ta N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Peraturan M en t e ri Pend a y a gu naan Aparat ur N egara dan Ref o rmas i B ir o krasi Republ i k I ndo nes i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pen ye t araan Ja b atan A dministrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 5 25 ) ; 1 0 . Pe raturan M ent eri Pe nda y a gunaan A p aratur N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yederhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerin t ah U nt uk Pen yede rhanaan B ir o krasi ( Beri ta N egara Republik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 1. Peraturan Men t e r i Ke s e hatan Republik I ndo n e s i a N omo r 49 T ahun 2 016 tentang Pe doman Te kni s Pengo r gani sasi an Dinas Ke s ehatan P rovi ns i dan K abupat en / Ko ta ( Ber i ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 502 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat en M una ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 ) seba ga imana tel ah diubah dengan Pe rat uran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t en t ang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t en t ang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abup at e n M una T ahun 2 021 N om o r 2 , T ambahan Le mb aran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

09. PERBUP NO. 9 THN 2022 TTG TUPOKSI.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahw a be r d a sarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M ent eri Pend a y a gu naan A parat u r N egara d an Ref o r m asi B i r okras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 te n t ang Pe nyede r hanaan S trukt u r O r g anisas i p ad a I nstans i Pemerint ah unt uk Pe n yede rhanaan Bi r o kras i, pe ru b ahan o r g anisasi p ad a i nst ans i D a e rah K abupat e n h as il pen yede rhanaan S t rukt u r O r gani sas i d i t e t apkan ol eh K epal a D a e rah se sua i d en g a n ke t en t u a n p e rat u r an pe rund ang- undangan ; b . bahwa d a l a m r angka mewuj udkan tata kelol a peme r i n t aha n y ang e f e k t i f d a n e f i s i en gu na me n i ngkatkan k i ner j a pemerin t ah a n d an pel a y an a n p ub lik di l i ngkungan i n stan s i Peme r i n t ah K a bupat en M una pe r l u dil akukan penyederhanaan bi r okras i ; c. b ahwa d al a rn rangka pel a ksanaan kebi j akan pen yederhanaan bi r okras i di l i ngkun gan in stans i Peme r i n t ah K a bupat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r gani sas i d an ta t a kerj a Dinas K epemudaan d an Olahra ga K abupat en M una ; d. b ahwa be r d asar kan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hu r u f a , hu r uf b d an hur u f c, pe r l u mene t apkan Pe ratu r an B upati M una te nt ang O r g anisasi dan T ata Kerj a D inas K epemudaan d an Olahra ga K abupat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epublik I ndone s i a T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembent ukan D a e rah Tingkat I I di S u la we s i ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s i a N omo r 1 822 ) ; 3. U ndang-U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 5234 ) seb a gaimana telah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te nt ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e nt an g Pem e rintahan D a e rah ( Lemb aran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, Tambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndones i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah bebe rapa kali t e rakhir den gan U ndang-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang Cip t a Kerj a ( Lembar N eg ara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 6573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te ntang A dmin istras i Pemerintahan ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gaimana t el ah di ubah den gan U ndan g-U nd ang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T amb ahan Le mbaran N egara I n dones i a Nomo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i n t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Lembaran Negara Republik I ndo ne s i a N omo r 5 888 } seba gaimana t elah di ubah dengan Pe ratu ran Pe merintah Nomo r 72 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe ratu ran Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s ia Nomo r 6 402 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e nt an g Pembinaan d an Pe nga w asan Pe n yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndon e s i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran M e n t e ri D alam N ege ri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara Repub li k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a i mana t el ah di ubah de n g an Pe ratu ran M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te nt ang Pe rubahan atas Pe raturan Me nt eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N eg ara R epub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan Me nt e ri Pemuda dan O lahra g a Republi k I ndo nes i a N omo r 33 T ahun 2 01 6 Te nt an g Pe doman Nome nklatu r Pe rangkat D a e rah d an U n i t Ke r j a P ad a D inas Pemuda dan Olahra g a ( Ber i ta N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 4 86 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Pe nda y a gunaan A p aratu r N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republi k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 te ntang Pe nye taraan Jabatan A dmi n i strasi ke D alam Ja batan F un gsio na l ( Ber i ta N egara Republ i k I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe ratu ran M e nt e r i Pe nd a y a gunaan A p aratu r N egara d an Ref o r masi Bi r o kras i Republik I ndon e s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 te nt an g Pe n yede rhanaan S tr uktu r O r g anisasi p a d a I nst ans i Pemerin t ah U n t uk Pe nyederhanaan Bi r o kras i ( Ber i t a N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe raturan D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t an g Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K ab up at e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 ) seba gaimana t elah diubah de n g an Pe raturan D a e rah K a b up at e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pembent ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b up at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

08. PERBUP NO. 8 THN 2022... DINAS PERIKANAN.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu r an Men t eri Pe nda y a gunaan A paratu r Negara d an Ref o rmas i Bi r o kras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tentang Pe nyede r hanaan S truktu r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyede rhanaan Bir o kras i, pe rubahan o r g ani sas i pa d a i nstans i D a e rah K abupat e n bas il penyederhanaan S trukt u r O r g ani sasi di t e tapkan oleh Kepala D a e rah sesuai dengan ke t e n t uan pera t u r an perundang- undangan ; b. bahwa · dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerin t ahan y ang e f e ktif d an efi s ien gu na meningk atkan ki nerj a pemerintahan d an pel a y anan publik di l ingkun gan in stans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dilakukan penyederhanaan bi r o kras i; c. bahwa dalam rangka pel aksanaan kebi j akan penyederhanaan bi r o kras i di l ingkun gan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r ganisasi dan tata kerj a D inas Perikanan K a bupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pertimbangan seba gaimana dirnaksud p a d a hu r u f a , huruf b d an hu r uf c, per lu me ne tapkan Pe raturan B upati M una tentan g O r g anisas i d an T a ta Kerj a D inas Perikanan K a b upat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D a sar N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 te ntang Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 1 959 N omor 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndan g-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntang Pembent ukan Pe ratu ran Pe run dang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t en t ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntan g Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republik I ndo nes i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a Nomo r 5 587 ) seba gaimana t elah di ubah beberapa kali t e rakhir den gan U ndang-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tamb ahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g A dministras i Pemerin tahan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 5601) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N eg ara Repub li k I ndo nes i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T ambahan Le mb aran Negara I ndo nes i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N egara Repub li k I ndone s i a Tahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a Nomor 5888 ) seba gaimana t elah diubah den gan Pe ratu ran Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe ratu ran Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Peme r i n t ah Republik I ndo n e s i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e nt ang Pembi naan d an Pe n g a w asan Pe n yele n gg araan Pemerint ah D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran M ent eri D alam Negeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba g a imana telah diubah den g an Pe ratu r an M e nt eri D alam N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan Me nt eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9 . Pe raturan M ent eri Kel au t an dan Per ikanan Republik I ndo n e s i a N omo r 2 6 / PERMEN-KP / 20 1 6 Te nt ang Pedoman N ome nklatu r Pe rangkat D a e rah d an U n i t Kerj a P ad a Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an K ab upat e n / Ko t a y ang M elaksanakan U r usan Pemerin t ahan di B idan g Kel autan d an Pe r i kanan ( Be r i ta N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 3 27 ) ; 1 0 . Pe rat u ran Me nt eri Pe nda y a g unaan A p aratu r N eg ara dan Ref o r mas i Bir o kras i Republi k I ndo ne s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntang Pe n ye t araan Ja b atan Admini strasi ke D alam Ja b atan F un gs io nal ( Beri ta N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1 . Pe raturan M e nt e r i Pe nd a y a gunaan A paratur Negara d an Ref o r m as i B ir o kras i Republi k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede r hanaan S truktu r O r g ani sasi p a d a I nstans i Pemerin t ah U nt uk Pen yede r hanaan Bir okras i ( Berita N eg ara Republi k I ndo n es i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2. Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 te ntan g Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lemb aran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t el ah diubah dengan Pe ratu ran D a e rah K a b upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah Kabupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

07. PERBUP NO. 7 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa be rdasarkan ke t e n t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an M e nt e r i Pe nd a y agunaan A paratu r N egara d an Ref o r mas i B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr ukt u r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyede rhanaan Bir o krasi, perubahan o r ganisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h asil pen yede rhanaan S tr uktu r O r g anisas i di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t e nt uan peraturan pe rundan g- undan gan ; b. b ah wa dala m rangka mewuj udkan tata kelol a pemerintahan y ang e f e ktif d an e f i s ie n gu na me ningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan publi k di li ngkungan i nst ans i Pemerin t ah K abupate n M una pe r l u dilakukan penyederhanaan bi r o kras i ; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan ke bi j akan pen yederhanaan biro krasi di li n gkun gan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a Dinas Kependudukan d an Pe ncatatan S ipil K a bupat e n M una ; d . bahwa ber d asarkan pe r timban gan seba gaimana dimaksud p ada huruf a , hur uf b dan huruf c, pe r l u men e t apkan Pe raturan B upa ti M una te nt ang O r g anisasi dan T ata Kerj a Dinas Kependudukan d an Pe n c atatan S ipil K a bupat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndang D a sar N egara Repub li k I ndones i a T ahun 1 945; 2 . U ndan g-U ndang Norno r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pernbe ntukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lernbaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 1 959 N orno r 74, T a rnbahan Lernbaran N egara Republik I ndone s i a Norno r 1 822 ) ; 3. U ndang-U ndang N orno r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pernben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lernbaran Negara Republi k I ndo n e s ia T ahun 2 0 11 N orno r 82, Tarnbahan Lernb aran N egara Republik I ndones i a Norno r 5234 ) seb a gairn ana t elah diubah dengan U ndang-U ndan g Norno r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N orno r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pernben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lernbaran Negara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 9 N orno r 1 8 3, T arnbahan Lernbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N ornor 6 389 ) ; 4. U ndan g-U ndang N orno r 2 3 T ahun 2 0 1 4 tentan g Perne r i ntahan D a e rah ( Lernbaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N orno r 2 44, Tarnbahan Lernbaran N egara Republi k I ndones i a Norno r 5 587 ) seba gairnana tel ah diubah bebe rapa kali t e rakhir dengan U ndang-U ndang Norno r 1 1 T ahun 2 020 te ntang Cip ta Ke r j a ( Lernbar N eg ara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 5 N orno r 2 45, T arnbahan Lernbaran N egara R epubli k I ndones i a Norno r 6573 ) ; 5. U ndang -U ndang Norno r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A drninistras i Perne r i ntahan ( Lernbaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N orno r 2 92, Tarnbahan Lernbaran N egara Republik I ndones i a N orno r 5601) seb a gairnana t elah diubah de ngan U ndang-U ndan g N orno r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta K erj a ( Lernbaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 020 Norno r 2 45, Tarnb ahan Lernbaran N eg ara I ndo nes i a N orno r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pernerintah Norno r 1 8 T ahun 2 01 6 te n t ang Pe rangkat D a e rah ( Lernb aran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 6 Norno r 1 14 , T arnbahan Lernbaran N eg ara Repub lik I ndones i a Norno r 5 888 ) seba gairnana telah di ubah dengan Pe rat uran Pernerintah N orno r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pernerin t ah Norno r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lernbaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N orno r 1 8 7, T arnbahan Lernbaran N egara R epubli k I ndo ne s i a Norno r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I n done s i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pembi naan d an Pe n gaw asan Pe n yelen gg araan Pemerintah D a e rah ( Lemb aran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 6 04 1); 8. Pe ratu ran M ent eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pembent ukan P r od uk H ukum D a e rah ( B erita N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 1 83 ) seba gaimana t el ah di ubah den g an Pe ra t u r an M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan M ent eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 9. Pe raturan M en t eri D alam N egeri R epublik I ndone s i a N omo r 1 4 T ahun 2 020 te nt ang Pedoman N omenkl atur D inas K ependudukan d an Penc atatan S ipil di P r ovins i d an K abupat e n ( Beri t a N egara R epub l ik I ndone s i a T ahun 2 020 N omor 2 02 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pend a y a gu naan A p aratur N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i R epub lik I n done s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 ten t ang Pe nye taraan Ja batan A dmini stras i ke D alam Ja b atan F un gs i onal ( Seri t a N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 02 1 N omo r 5 25 ) ; 1 1 . Pe ratu r an M en t e r i Penda y a gunaan A paratu r N eg ara d an R ef o r m as i Bi r okras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 ten t ang Penyede r h a n a an S trukt u r O r g ani sasi p a d a I nst an s i Peme r i n t ah U nt u k Penyeder h anaan B ir o krasi ( Ber i ta N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe rat u ran D a e rah K abupat en M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan d an S us u nan Pe rangk at D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a b upat en M una N omo r 6 ) seba gaimana t el ah di ubah de n gan Pe raturan D a e rah K a bupat en M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

06. PERBUP NO. 6 THN 2022...OKSI INSPEKTORAT.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa dal am ra ngka pe l aksanaan k t'bij nkn 11 pe nyede r hanaan b ir o krasi d i l i ngku n g a n I nst nnsl peme rin t ah, pe r lu d il aku k an penataan s usu nnn o r gn ni i 111 si dan ta t a ke rja l nsp e kt ora t Kabup aren M unn; b. bahwa be r dasa r kan pe rtimbangan se baga i r nann d i mnkaud pada h u r u f a se r ta u n t u k me l aksana k an ketentu an P nsu l I 6 aya t ( 2 ) Pe r a tu r an Men t e r i Pe ndayagunaan A parntu r N f' RH l 'fl dan Re f o r masi B ir o k r asi N omo r 2 5 Ta hun 2 02 1 t r - ntnng Pe nyede r hanaa n S t rukt u r O r gan i sas i padn l nstnnsi Pe me rin t ah u n t uk Pe nyede r hanaan B ir okrasi, ma k a pe r lu me n e t apkan Pe r a t u r an B up a t i t e n tang te ntang Ked u d uk un, Togas dan Fungsi, se rt a Tata Ke r j a l np e ktor a t K ribu pn t e- u M una
1 . P asal 1 8 aya t ( 6 ) U ndang-U n dang Dasa r N ega r a R epublik I ndon esi a Tahu 1 945; 2. U ndang-Undang N omo r 2 9 Tahun 1 9 59 t f' ntnn !-\ Pe mben t u k an Dae r ah Ti n gka t [1 d i S u l awesi [ L embarnn Negara Re publik I ndonesia Tahun 1 9 59 N omo r 7- 1 , Tambahan Lemba r an N ega r a R epubllk I ndonesi n N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-Undang Nomo r 1 2 Ta hun 2 0 1 1 t t'nt l l F. Pe mben t u k an Pe r a t u r a n Pe r u ndang-U ndnng n ( L emb n r n 11 Negara Republik I ndonesia Ta hun 2 0 1 1 N on, C \I' R 2, Tambahan Lemba r an Nega r a R p ubl ik l ndon s in N omo r 5234 ) ; sebagaimana te l ah d i ub ah cl eng n U ndnn p:- · U n c lt 111 R N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe r ubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e nt ang Pemben t ukan Pe ratu ran Pe rundang-U ndangan ( Lemb aran N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran N egara R epub li k I ndo nes i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndang-U ndang N omo r 5 T ahun 2 0 1 4 te nt ang A paratu r S ipil N egara ( Lembaran N eg ara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 6, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndone s i a N omo r 5 494 ) ; 5. U n dang-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 te ntang Pe merin tahan D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndones i a N omo r 5 587 ) seba gaimana telah diubah bebera p a k a li t e rakh i r dengan U ndan g-U ndang N omo r 9 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pe rubahan K edua atas U ndang-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Pemerin tahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 5 N omo r 5 8, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a Nomo r 5679 ) ; 6. Pe ratu ran Peme r i n t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mb aran N egara R epub li k I ndones i a N omo r 5887 ) seba gaimana t el ah diubah den gan Pe ratu ran Peme r i ntah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e n tang Pe rubahan a tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 te ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndones i a N omo r 6402 ) ; 7. Pe ratu ran Pemerin t ah N omo r 1 1 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang M ana j emen Pega wai N ege r i S ipil ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 7 N omo r 6 3, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 6 037 ) ; 8. Pe r a t u ran Pemerint ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang Pedoman Pembi naan d an Pe n ga w asan Pe n yelengg araan Pemerin tahan ( Lembaran N eg ara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T amb ahan Le mbaran N egara Repub lik I ndo nes i a Nomo r 6 061); 9. Pe ratu ran M ent e r i D alam N egeri Republi k I ndo nes i a N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 Te ntang Pe mbent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Ser i ta N egara Repub li k I ndonesia T ahun 2 0 1 5 N omo r 83 ) ; seba gaimana tel ah diubah deng an Pe ratu ran M en t e r i D alam N egeri N omo 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe r atu r an M en t e r i D alam N egeri Republi kI ndon e s i a N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 Te n tang Pembe nt ukan P r o duk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 01 8 Nomo r 1 57 ) ; 1 0 . Pe raturan Me n t e r i D alam N egeri Republik I ndone s i a N omo r 1 07 T ahun 2 0 1 7 Te n t ang Pedoman N ome nkl atu r I nspekto rat D a e rah P rovins i d an K abupat e n / Ko ta ( Berita N egara Rep ublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 605 ) ; 1 1 . Pe rat uran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 ) seb a gaimana t elah diubah dengan Pe rat uran D a e r ah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 te n t ang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abup at e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abup at e n M una Nomo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

05. PERBUP NO. 5 THN 2022...SEKRETARIAT DPRD.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pad a Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

04.. PERBUP NO. 4 THN 202...KRETARIAT DAERAH.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c . bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud f pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan ' Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

03. PERBUP NO. 3 2022 TTG... RETRIBUSI PASAR.pdf

penyesuaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d asarkan ke t e ntuan P asal 81 Pe rat u r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 3 t e ntang R e tr i bu s i Ja sa U mum, tarif r e tribu s i ditin j a u kembali p al i ng l ama 3 ( tiga ) tahun sekal i d an d il a kukan dengan mempertimban gkan inde ks har g a dan pe r kemb angan per e k o nomian dan di t e ta pkan de n gan Pe rat u r an B upati ; b . bah w a de n gan mempe rha tikan i ndeks har g a d an pe rk embangan pe r e konomian saat i m , tarif retribu s i pela y anan p asar pe r l u dil akukan penye suaian ; c. b ah w a be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a h uruf · a d an h ur u f b, pe r l u me ne t ap kan Pe ratu r an B upati t e ntan g Pe n ye s uaian T arif Retribu s i Pel a y anan P asar
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D asar N eg ara R epublik I n don e s i a T ahun 1 945 ; 2. U n dan g-U n dan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah -D a e rah Ti ngkat I I d i S ula we s i ( Le mbaran N eg ara R epublik I n don e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4 , T ambahan Le mb aran N egara Re pub li k I n done s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U nd an g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerintahan D a e r ah ( Lembaran N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Re pub lik I ndo nes i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t el ah di ubah bebe rapa kali t e r akhir den gan U ndang -U ndang N omo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uangan antara P emerintah P usat d an Pe merin t ahan D a e rah ( Lemb aran N egara R epub lik I ndone s i a T ahu n 2 0 22 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 6 757 ) ; 4. U n dang -U n dan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t ang H ubungan K e uan gan antara Pemerintah Pu s at dan Peme ri n tahan D a e r ah ( Lembaran N egara R epub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 22 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 6757 ) ; 5 . Pe rat u ran M e n t eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe ntukan P r oduk H ukum D a e r ah ( S erita N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana t el ah diubah den gan Pe ratu r an M e n t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te ntan g Pe r ubahan atas Pe rat u ran M ent eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t u kan Prod uk H ukum D a e r ah ( Seri ta N ege ra Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 6. Pe rat u r an D a e rah K ab upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 3 t e ntan g Retrib us i Jasa U mum ( Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una T ah un 2 0 1 3 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e r ah kabupat e n M una N omo r 6 ) ;
PENYESUAIAN TARIF RETRISUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

02. PERBUP NO. 2 2022 TTG... PEDULI LINDUNGI.pdf

penegakan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, perlu diambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMANFAATAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI, BAB III OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19, BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM, BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT