Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 510 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

21. PERBUP NO. 21 THN 202...ERLINDUNGAN ANAK.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

20. PERBUP NO. 20 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d asarkan ke t en t uan P asa l 1 6 a y at ( 2 ) Pe rat u ran M ent eri Pe nda y agunaan A p aratur N egara d an R ef o rmas i B ir o kras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tentan g Pe n yede rhanaan S trukt u r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah u nt uk Penyede r hanaan Bi r o krasi, perubahan o r g anisas i p a d a instans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhanaan S truktu r O r g an i sas i di t e tapkan oleh Kepala D a e rah se suai den gan ke t en t uan peraturan perundan g- undan gan ; b. bahwa dalam rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y ang e f e ktif dan efi s ien gu na meningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan p ub lik di li ngkun gan in stans i Peme r i ntah K a b upaten M una per l u dilakukan pen yederhanaan bi r o kras i; c. b ah w a dalam rangka pelaksanaan kebi j akan pen yede r hanaan bi r o kras i di l ingkungan in stans i Pemerintah K abup at e n M una , pe r l u dil akukan penataan s usunan o r ganisas i d an tata kerj a Dinas Penge ndali an Penduduk dan Keluar g a Ber encana K abupat e n M una ; d. b ah w a berd asarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud p a d a huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene ta pkan Pe raturan B upati M una t e ntang O r g anisas i d an T ata K erj a Dinas Pe n ge ndalian Penduduk d an K el uar g a B er e n cana K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epublik I ndon e s i a T ahun 1 945; 2. U ndang-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembent ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u la we s i ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 74, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntan g Pembent ukan Pe raturan Pe rundang - undangan ( Lembaran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndone s i a N omo r 5234 ) seba gaimana telah diubah de ngan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 ten t ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe ratu r an Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nom o r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndang Nomo r 23 T ahun 2 0 1 4 te ntan g Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndones i a Nomo r 5587 ) seba gaimana tel ah di ubah beberap a k a li t e rakhir de n gan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang Cip ta K erj a ( Lembar N egara R epublik I ndonesia T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a Nomo r 6573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 te nt ang Administras i Pemerin t ahan ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, Tambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s i a Nomo r 5601) seba gaimana tel ah di ubah dengan U ndan g-Undang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 te n t ang Cip ta K erj a ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran Neg ara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t en t ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mb aran N egara Republik I ndon e s i a N omo r 5888 ) seba gaimana t el ah diubah dengan Pe raturan Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan Peme r in t ah N omo r 1 8 T ahun 2 016 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mb aran Negara Republik I ndones i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe r a t u r an Pe m e rintah Republik I ndon es i a Nomo r 1 2 Tahun 2 0 1 7 t e ntang Pe mbinaan dan Pe ngawasan Pe ny e l e n ggaraan Pe m e rintah Da e r ah ( Lembaran Negara Re pub lik I ndones i a Tahun 2 0 1 7 N omo r 73, Tambahan Le mbaran Negara Re publik I ndon esi a Nomo r 6041) ; 8. Pe r a t u r an Me n t e ri D alam Neg e ri Nomo r 8 0 Tahun 20 1 5 t e ntang Pe mbe n t uk an Produk H ukum Da e r ah ( Be ri ta Negara Repub lik I ndon esia Tahun 2 0 1 5 Nomo r 1 8 3 ) se bagaimana t e l ah d i ubah de n gan Pe r a tu r an Men t e ri Dalam Neg e ri N omo r 1 20 Tahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe r a t u r an Men t e ri D alam Nege ri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 te n t ang Pe mben t u k an Produk H uk urn Da e r ah ( Be rita Negara Republik I ndonesia Ta h un 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe r a t u r an Men t e ri Pe nda yaguna an Apara t u r N egara dan Re f o rmasi B i r o k r asi R epubl ik I ndonesia N omo r 1 7 Tahun 2 02 1 t e n t ang Pe ny e t ar aan Jaba t a n Adm i n i s t rasi k e D alam J aba ta n F u ngsional ( Se ri t a Nega r a Republ i k I ndonesia T a h un 2 021 N omo r 5 25 ) : 1 0 . Pe r a t u r an Men t e r i Pe nda yag u naan A pa r a tu r N egar a d an R e f o rmasi S i r o k r a si Re publ i k I ndonesia omo r 2 5 Tahun 2 021 t e nta ng Pe ny ed rh a naan tru ktu r rg a n i sasi pada l ns t ansi Peme r i n t ah U n t uk P - ny ede rhanaan S ir o kr asi ( Se r i t a N ga r a R - pu h l i k l ndoncs i T h un 2 021 N omo r 546 ) ; 1 1 . Pe r a t u r an K cpa l a l i Ac lnn K c e nduduk s n d an K l uar ga Be r n a na Nf1 s 1 0 11 a l N o 111 o r l b J T h u n 01 tentang Pedoman N ornen kl a tu r Tug s d an F ung D inas Pe ng ndalian Pe n d u d u k d an K eluarga B r ncana d i P r ovinsi, Kabup ate rr / Ko t a: 1 2. Pe r a t u r a n Dae r ah Kabu p a t en M una N omo r 6 Tahun 2 0 1 6 te ntang Pe mb n t u k an dan u sunan Pe r a n gka t Dae r ah Kabupa t n M una ( Lembaran Dae r ah K abupa t en M una Ta hun 2 0 1 6 N omo r 6, Tamba han Lembaran D a e r ah K abupa t e n M una N omo r 6) se b aga i mana t e lah d iubah denga n Pe r a t u r an Dae r ah Kabupa t en M un a N omo r 2 Ta hun 2 021 te n t ang Pe rub ahan A tas Pe r a t u r an Dae r ah Kabup a t e n M una N omo r 6 Tahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe mb en t u k an d an S usunan Pe r angka t Dae r ah ( Lembaran Da e r ah K abupa t e n Mun a Tahun 2 021 N omo r 2 , Tarnbahan Lemba r an Dae r ah K abup a t e n Muna N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

19. PERBUP NO. 19 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurufb dan hurufc, perlu menetapkan PeraturanBupati Muna tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Muna
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor73,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk HukumDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157); 9.PeraturanMenteriPendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor47 Tahun 2016Tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor1498); 10. Peraturan MenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang PenyetaraanJabatanAdministrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor525); 11. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2021ten tangPenyederhanaanStruktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2021 Nomor 546); 12.Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Muna(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMuna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan an Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten MunaNomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

18. PERBUP NO. 18 THN 202...N MODAL DAN PTSP.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

17. PERBUP NO. 17 THN 202...YARAKAT DAN DESA.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

16. PERBUP NO. 16 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a berd a sarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu r an Men t eri Penda y a gunaan A p aratur N egara d an Ref o rmas i Bi r okras i N om o r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yederhanaan S trukt u r O r gani sas i p a d a I nstans i Pemerin t ah unt uk Pen yede rhanaan B ir o kras i, pe ru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K a b upat e n has il pen yede rhanaan S tr ukt u r O r g anisasi di t e ta pkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t e n t u an pe raturan pe rundang - undan gan ; b. b ah wa dalam rangka mewu j udkan tata kelola pemerin t ahan y ang ef e ktif d an e f i s ie n gu na me n i n gkatkan kine r j a pemerin t ahan d an pela y anan p ublik di li ngkun g an i nstans i Peme r i n t ah K a b up ate n M una pe r l u dil akukan pen yede rhanaan bir o kras i; b ah w a dalam ran gka pelaksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bi r o kras i di li ngkun gan · in stans i Pemerin t ah K a b up at e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g an i sas i d an tata kerj a Dinas Pek erj a an U mum d an Penataan R uan g K abupat e n M una ; d. b ah w a be r d asarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud p a d a huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u me n e ta pkan Pe raturan B upa ti M una t e ntan g O r g an i sas i d an T ata Ke r j a D inas Pe k erj aan U mum d an Pe nataan R uan g K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U nda ng -U ndan g D asar N egara R epub l ik I ndone s i a T ahun 1 945; 2 . U ndang -Undan g N omo r 2 9 Tahun 1 959 ten t ang Pembe nt ukan D a e rah Ti ngk at I I d i S u l a we s i ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahu n 1 959 N omo r 74, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a Nomor 1 822 ) ; 3 . U ndang-U ndan g Nomo r 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembe ntukan Pe rat u ran Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndonesia T ahun 2 0 11 Nomo r 8 2, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndonesi a N omo r 5234 ) sebagaimana t elah diubah dengan U ndang -Undang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe r ubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntang Pemben t ukan Pe ratu ran Perundan g- undangan ( Lembaran Neg ara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo ne s i a Nomo r 6 389 ) ; 4. U ndan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 tentang Peme r i n t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndones i a Nomo r 5 587 ) seba gaimana tel ah diubah bebe ra p a kali te rakhi r den gan U ndan g-U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang Cipta Kerj a ( Lembar N egara R epublik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a Nomo r 6 573 ) ; 5. U ndang -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te n t ang A dmi n i strasi Peme rin t ahan ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndone s i a Nomo r 560 1) seba gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 1 Tahun 2 020 t entang Cip ta K erj a ( Lembaran N egara Republik I ndo nesia T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe rat u ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t entang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan Pe merintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tentan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran Negara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran Negara Republi k I ndo ne s i a Nomo r 6 402 ); 7. Pe raturan Pemerintah Republi k I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n t ang Pembinaan d an Pe n g a wasan Pe nyele n gg araan Pe merintah D a e rah ( Lembaran Negara Repub lik I ndo nes i a Tahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran Negara Republi k I ndones i a Nomo r 6 041) ; 8. Pe ratu r an Me n t eri D alam Negeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan P r oduk H ukum D a e rah ( Beri ta Negara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 1 8 3 ) seb a g a i mana tel ah diubah de n gan Pe ratu r an Ment eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te n t ang Pe rubahan a tas Pe raturan Men t eri D alam Negeri Nomo r 8 0 Tahun 2 0 1 5 t e ntang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M en t e r i D alam N egeri R epublik I ndo n e s i a Nomo r 1 06 T ahun 2 0 1 7 Te ntang Pedoman Nomenklatu r Pe rangkat D a e rah y ang Melaksanakan U r u san Pemerin t ahan B idang Pekerj aan U mum dan Pe nataan R uang ( Beri t a Negara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 1 604 ) ; 1 0 . Pe ratu r an M en t eri Penda y agu naan A p aratur N egara d an Ref o r m as i B ir o kras i Republik I ndones i a Nomo r 1 7 Tahun 2 021 te ntang Pe n ye taraan Ja bat an A dmini stras i ke D alam Ja b atan F un gsional ( Beri ta N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 21 Nomo r 5 25 ) ; 1 1. Pe ra t u r an Men t e r i Pe nd a y a gunaan A paratur N egara d an Re f o rmas i B i r o kras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 te n t ang Penyede rhanaan S tr uktur O r g anisasi p a d a I nst ans i Peme r i n t ah U ntuk Penyede r hanaan B ir o kras i ( Ber i ta Negara R epublik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 te ntang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat en M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat en M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nomo r 2 T ahun 2 021 te ntang Pe rubahan A tas Pe ra turan D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 Tahun 2 0 1 6 te ntang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

15. PERBUP NO. 15 THN 202... EKONOMI KREATIF.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola b. pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan C. kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna;
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1977); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MunaNomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Kabupaten Muna Nomor Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 6 Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

14. PERBUP NO. 14 THN 202...KETAHANAN PANGAN.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

bahwa berdasarkanketentuanPasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi a. Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasipada Instansi Pemerintahuntuk PenyederhanaanBirokrasi,perubahanorganisasipada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasiditetapkanoleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi PemerintahKabupatenMuna perlu dilakukan penyederhanaanbirokrasi; C. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi PemerintahKabupatenMuna, perlu dilakukanpenataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan KabupatenMuna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan PeraturanBupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas KetahananPangan KabupatenMuna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 12 Tahun 2011 tentang 3. Undang-Undang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573); 2014 30 Tahun tentang 5. Undang-Undang AdministrasiPemerintahan(LembaranNegara Republik Nomor Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara IndonesiaNomor 6573); 6. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun2019 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Pembinaan dan 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 157); 9. Peraturan MenteriPertanian RepublikIndonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

13. PERBUP NO. 13 THN 202...LINGKUNGAN HIDUP.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/ Setjen/Kum. Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 1324); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

12. PERBUP NO. 12 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahw a ber d asarkan ke t en t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu ran Ment eri Pe nd a y agu naan Ap aratu r N egara d an Re f o rmas i B ir o kras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t entan g Pe n yede r hanaan S truktu r O r g anisas i p a d a l nstans i Pemerintah u nt uk Pe n yederhanaan Bir okras i, pe ru b ahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h as il penyede rhanaan S truk t u r O r ganisas i di t e ta pkan ole h Kepala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan peratu ran perundang- undan gan ; b. b ahwa dalam rangka mewuj udkan tata kelola pemerin tahan y ang e f e ktif d an efi s ien gu na me ningkatkan ki nerj a pemerintahan d an pela y anan pub lik di l ingkun gan i nstans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dil akukan pen yederhanaan bi r o kras i; c. bah w a dalam rangka penyederhanaan bi r o krasi Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dil akukan penataan s usunan o r ganisasi d an tata kerj a Dinas Koperasi , U saha Kecil d an Mene n gah K abupat e n M una ; d. bahwa ber d asarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , huruf b d an huruf c, per l u me n e t apkan Pe raturan B upati M una t e ntang O r g anisasi d an T ata Kerj a D inas Koperas i, U saha Kecil dan M ene n gah K abupat e n M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndang D asar N egara Republik I ndone s i a T ahun 1 945 ; 2 . U ndang-U ndang Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e nt ang Pembent ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran Negara Republik I ndone s i a T ahun 1 959 N omo r 74, Tambahan Le mbaran N eg ara R epub li k I ndo n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndan g-U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e nt ang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seb a gaimana t el ah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan atas U ndang- U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntang Pembe nt ukan Pe ratu ran Pe rundan g- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran Negara Republi k I ndo nes i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang-Undan g Nomo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, Tambahan Le mbaran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana t el ah di ubah beberap a kali te rakhir den gan U ndang-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang C ipta Ke r j a { Lembar N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndang-U ndang Nomo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e nt ang A dministras i Peme r i nt ahan ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5 601) seba gaimana t elah diubah den gan U ndang-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang C ip ta Ke r j a { Lembaran N eg ara R epub lik I ndo n e s ia T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T ambahan Le mbaran N eg ara I ndo ne s i a Nomo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt an g Pe ran gkat D a e rah { Lembaran N egara Repub li k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a Nomo r 5888 ) seba gaimana t el ah di ubah den gan Pe raturan Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan Pemer i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe rangkat D a e rah { Lembaran N eg ara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 402 ) ; 7. P ra u ran Pemerin t ah Republi k I ndon i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe ngaw asan P n elengg araan Pemerintah D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 7 N omor 73, T ambahan Le mb a r an N egara R epublik I ndones i a N omo r 6041); 8. Pe raturan M en t e r i D alam N eg ri N omo r 80 T a h un 2 0 1 5 te n tang Pemben t ukan P roduk H ukum O a e rah ( Berita N eg ara Re publik I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) se ba g a i mana tel ah d iubah dengan Pe rat u r an M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 tenta ng Pe rubahan atas Pe ratu r an M en t eri D a l a m N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 te nt ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Serita N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe rat uran M en t eri Kope ras i d a n U s aha K ecil d an M enengah R epub li k I ndones i a N omo r 1 3 / P e r / M.KUKM / X / 20 1 6 Te ntang Pedoman N omenklatu r Pe rangkat D a e rah B idan g Kope ras i d an U saha K ecil d an M enen gah ; 1 0 . Pe ratu r an M en t eri Pe nd a y a gunaan A paratu r N eg ara d an Ref o rmas i B ir okras i R epubli k I ndones i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe nye taraan Ja b atan A dmi n i strasi ke D alam Ja batan F un gsional ( Ber i ta N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe raturan M ent e ri Pe nda y a gunaan A parat u r N egara d an Ref o rmasi B i r o krasi Repub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e ntang Pe n ye de rhanaan S trukt u r O r ganisas i p ad a I nstans i Pemerintah U nt uk Penyede rhanaan B ir o kras i ( Beri t a N eg ara Republik I ndone s i a T ahun 2 021 Nomo r 5 46 ) ; 1 2. Pe ratu ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 tent ang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah K a bup at e n M una N omo r 6) seba g aimana tel ah diubah dengan Pe rat u ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe r ubahan A tas Pe raturan D a erah K a b upat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t ang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT