Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 510 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

31. PERBUP NO. 31 THN 202...PENGEMBANGAN SDM.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); =3= 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

30. PERBUP NO. 30 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d a sarkan ke t en t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe raturan Me nt eri Pend a y a gu naan A p arat u r N egara dan Ref o rmasi Bi r o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Pe n yede rhanaan S tr ukt u r O r g anisas i p a d a I nstansi Pemerintah un t uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru b ahan · o r g anisasi p a d a in stans i D a e rah K a bupat e n has il pen yede rhanaan S trukt u r O r ganisas i di t e tapkan ole h Kepala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan pe rat u r an pe rundang- undan gan ; b. b ah w a dalam rangka mewu j u dkan tata kelola pemerint ahan yang e f e ktif d an e f i sie n gu na me n i n gkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan publi k di li n gkun gan i nst ans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yederhanaan bi r o krasi ; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bir o krasi di li ngkun gan in stans i Peme r i nt ah K abup at en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a D inas Pemadam Kebakaran d an Pe n yelamatan K abupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pe rtimban gan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , hu r uf b d an hu ruf c, pe r l u mene tapkan Pe ratu ran B upa ti M una t e nt ang O r g anisas i d an T ata Ke r j a Di nas Pemadam Kebakaran d an Pe n yelamatan K abupat en M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U n dang-U ndan g D a sar N egara R epub lik I ndones i a T ahun 1 945 · ' 2 . U n d an g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pembent ukan D a e rah Ti ngka t I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U nd ang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e n t ang Pembent ukan Pe rat uran Pe run dan g- un d an gan ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne sia T ahun 2 0 11 N omo r 82 , Tambaha n Le mb aran N eg ara Republik I ndone s i a Nomo r 5234 ) seba ga imana t el ah diubah dengan U ndang-U ndang N om o r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 011 te nt ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t en t ang Peme r i n t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I n dones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, Tamb ahan Le mb aran N egara Republik I ndo ne s i a Nom o r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a kali t e rakhir den gan U ndang-U n dan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndang-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntang Admin i strasi Pemerin t ahan ( Lembaran N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a Nomo r 5 601) seba gaimana t elah diubah dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 tent ang Cip ta Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 14, Tamb ahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seb a gaimana t elah di ubah dengan Pe raturan Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 tentang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe rat u ran Pemerin t ah Repub li k I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 tentan g Pembinaan d an Pe n g a wasan Pe n yelen gg araan Pemerintah D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndonesi a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 041) ; 8. Pe raturan M e nt eri D alam N eg e ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 ten t ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Ser i ta N egara R epublik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana t elah diubah den gan Pe ratu r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe rat u ran M en t eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 01 5 t e ntan g Pembent ukan Pr o duk H ukum D a e rah ( Berita N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Perat uran Ment eri D alam N egeri Republik I ndo n e s i a N omo r 1 6 T ahun 2 020 Te ntan g Pedoman N ome nkl atur Dinas Pem a dam Kebakaran d an Penyelamatan Provi ns i dan K abupat e n / Ko t a ( Seri ta N eg ara Republik I ndo nes i a T ahun 2 020 N omo r 2 83 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pend a y agunaan A p aratur N egara d an Re f o rmas i Bi r o krasi Repub lik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye t araan Jabatan A dmi nistrasi ke D alam Ja batan F un gs io nal ( Be r i ta N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe raturan M en t eri Penda y a gu naan A parat u r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epubli k I ndone s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e ntan g Pen yede rhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerintah U nt uk Penyede rhanaan B i r o krasi ( Serita N egara R epublik I ndonesi a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat en M una ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t el ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 tentan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a erah Kabupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 tent ang Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 021 Nomo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB Vll KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

29. PERBUP NO. 29 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa berd asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M en t e r i Penda y a gunaan Ap aratu r N egara dan Ref o rm asi Bir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 ten t an g Penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pen yederhan aan Bir o kras i, perubahan o r g anisas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en has il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e ta pkan oleh Kepa l a D a e rah se suai den gan ke t e n t uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. bahwa dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerin tahan yang e f e kt i f d an efi s ien g una meningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pela y anan p ub li k di li ngkun gan i nstans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. b ah wa d a l am rangka pel aksanaan kebi j a kan penyede rh anaan biro kras i di li n gkun gan in stans i Pemerin t ah K abupat en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r ganisas i d an tata kerj a D inas Trans migras i d an Te na g a Kerj a K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , huruf b dan huruf c, pe r l u menetapkan Pe raturan B upati M una t e nt ang O r ganisas i dan T ata Kerj a Di nas T rans migrasi dan Tena g a K erj a K abupat e n M una .
l . P I 1 8 .· t ( I U nd n - Undr ng [ f n r . g R r pub lik I nd n u T h un l 5; 2. U tdang-Undang N orn r 2 T h un Pem n tu k an D rah Tingka 1 1 di S ul ran gara R epu l ik l ndon i a Tahun 1 5 omor 74, r bahan Lernba an e gara R p ub li k l ndon i a omo r 2 2 ); U ndang - U dang o mo r 1 2 Tahun 2 0 1 1 t n t ang Pe mben t u k an Pe ra t u ra n Pe r u ndang-undangan [ Lernba r an ga ra Republik l ndon i a Tahun 2 0 1 1 o mo r 82, Tarnbaha n Lernba r an N ga r a R epub li k l ndon ia Norno r 5234 ) b agairn a n a t l ah d iubah d engan U ndang -Und ang o mo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 ten t a ng P ru ba h a n atas U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 ten ta ng Pemben t u kan Pe ra tu ran Pe r unda ng- undangan ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ah un 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambaha n Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omor 2 3 T ahun 2 0 1 4 ten t ang Pemerin t aha n D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara R epubl i k I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba g a i mana tel ah diubah bebe rapa k a l i tera khi r d engan U nd ang-Un dang N omo r 1 1 T a hun 2 020 t e n t ang Cip ta K erj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T arnbahan Le mbaran N egara R epub li k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerintahan ( Lembaran N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gairnana tel ah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 ten t ang Cipta Kerj a ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambaha n Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe r atu ran Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tentang Pe rangka t D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omor 1 14 , Tambaha n Lernbaran N eg ara R epublik I ndone s i a N omo r 5 888 ) sebagaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tent ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lemb a ran N egara Republ i k I ndones i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerin t ah R epub li k I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e nt ang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe nyelengg araan Pemerin t ah D a e r ah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mb aran N egara Repub li k I ndo nesia N omo r 6041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t en tang Pembent ukan Produk H ukum D a e rah ( Ber i ta Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 Nomo r 1 83 ) seba g aimana t el ah diubah den gan Pe raturan Me nt eri D a lam N ege r i N om o r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ra t u r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M ent eri Penda y agu naan A paratur N egara d an Ref o rmasi Bi r okrasi Republi k I ndo n e s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n ye taraan Ja b atan A dmi nistrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu r an M en t e r i Pe nd a y a g unaan A p aratu r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epub lik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S tr uktur O r g anisasi p a d a I nst ans i Peme r i n t ah U nt uk Penyede r hanaan Bi r o kras i ( Be r i ta N egara R epubli k I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 1. Pe rat uran M en t eri K e t e na g ake r j aan Repub li k I ndone s i a N omo r 2 9 T ahun 2 0 1 6 te ntan g Pedoman N ome nkl atu r Dinas K e t e na gak e r j aan Provi ns i d an K abupat e n / Ko ta ( Be r i ta N egara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 440 ) ; 1 2. Pe raturan M ent e r i De sa , Pembangunan D a e rah Te rtin ggal, dan Trans migrasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pedoman N ome nkl atu r Pe rangkat D a e rah B id ang T rans mig ras i ( Beri ta N egara Repub lik I ndo n es i a T ahun 2 01 6 Nomo r 1 884 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S us unan Pe ran gkat D a e rah K a b upat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu ran D a e r ah K a b upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b u p at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbara n D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

28. PERBUP NO. 28 THN 202...KSI DINAS SOSIAL.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa berd asarkan ke t en t u a n P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t e r i Pe nd a y agu naan A para t u r N egara d an Ref o r mas i B irokrasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Pe nyede rhanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyederhanaan Bi r okrasi, perubahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n has il pen yederhanaan S tr uktu r O r g ani sasi di t e tapkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. b ahwa d a lam rangka mewujudkan tata kelol a pemerin t ahan yang e f e ktif d an e f i s ien gu na me ningkatkan ki nerj a pemerintahan d an pel a y anan publik di li ngkungan i nstans i Pemerintah K abupat en M una pe r l u dilakukan penyeder h anaan bi r okras i; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan kebi j a kan pe nyede rhanaan bi r o kras i di li ngkungan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r gani sas i d an tata kerj a Di nas S o s i al K ab up at en M una ; d. b ahwa be r dasarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud pad a hur uf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upa ti M una t e ntang O r ganisasi d an T ata Kerj a D inas S o s i al K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epub li k I ndo n e s i a T ahun 1 945; 2. U ndan g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 te n t ang Pemben t ukan D a e rah Tingkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 74, Tambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndones i a N omor 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 ten t ang Pembe nt ukan Pe ratu r an Pe r undang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 5234 ) seba gaimana tel ah diubah de ngan U ndang-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-Undang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n esia Tahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a kali t e rakhi r de n gan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang C ip ta Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang -U ndang N omo r 3 0 Tahun 2 01 4 t e n t ang A dministras i Peme r i n tahan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n esia T ahun 2 0 1 4 N omo r 292, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 5601) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang -U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a Nomo r 5 888 ) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe raturan Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republ i k I ndon e s i a N omo r 6402 ) ;7. Pe raturan Pemerintah Repub li k I n dones i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 te ntang Pembin aan dan Pe n gawasan Penyelen ggaraan Pemerin tah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a Tahun 2 01 7 N omo r 73, T amb ahan Le mbaran Neg ara Republik I n do nes i a N omo r 6041); 8. Pe raturan M ent eri D alam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 ten t ang Pembent ukan Produk H ukum D a e r ah ( Berita Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana telah diubah de n gan Pe ra t u ran M en t eri D a lam N eg e ri N omo r 1 20 T ahun 2 018 te ntang Pe rubahan atas Pe raturan M en t e ri D alam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 te ntang Pemben t ukan Produk H uk um D a e rah ( Berita N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran M en t eri Penda y a gu naan A paratur N egara dan R ef o rmas i Bi r o kras i R epubl i k I ndone s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 ten t ang Pe nyetaraan Jabat an A dministras i ke D ala m Ja batan Fu n gs i onal ( Se r i t a N egara R epub li k I ndones i a T ahun 2 021 N omor 525 ) ; 1 0 . Pe rat u r an M en t eri Pend a agu naa n A p a ratu r N egara d an R ef o rm as i Bi r o kras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 02 l t en t ang Penyeder h anaan S tr uktu r O r ganisas i pada l nstan s i Pernerinta h U n t uk Penyede r hanaa n Bi r o kras i ( Ser i ta N egara R epu b l ik l ndon i T a h un 2 0 l omor 46 ) ; 1 I . Pe rat u r an M en t ri si a l R epub lik I ndones i a o mo r 1 4 T ahun 2 0 1 6 ten t ang P d m n N omcnkla t u r i na o s i a l O a e ra h P rovi n s i I an Di n as si a l I aerah K abupa t e rr / Ko ta ( Berita N g ar a R p u b li k l n c l on si T ahu n 2 0 1 6 N omor 1 5 90 ) ; 1 2 . P e r at u r an D a rah K abupaten M unn N omor 6 T ah un 2 0 1 6 ten t ang Pemb n t ukan d an u s un a n Pe ra ngka t D aera h K abupat en M una ( Lemb a ran D a rah K abupat en M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T a rn b a h an Lembaran D ae rah K abupat en M una N omo r 6 ) se bagaimana tel ah diubah den gan Pe rat u r an D aerah K abu pa t en M una N omo r 2 T ahun 2 021 ten t ang Pe r u bahan A t as Pe ratura n D a e ra h K abupat en M una N omor 6 T ahun 2 0 1 6 tentang Pemben t ukan d a n S us unan Pe rangkat D aerah ( Lembaran D a e rah K abupat en M una Tahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Lembaran D ae rah K abupa t en M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

27. PERBUP NO. 27 THN 202...WASAN PERMUKIMAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73 Tarnbahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomorl574); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalarn Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

26. PERBUP NO. 26 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenMuna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Sulawesi [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.0108/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasipada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenMuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

25. PERBUP NO. 25 THN 202...A DAN PERKEBUNAN.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan !) kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan Menimbang penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.OI0/8/2016 Tentang Pedoman NomenkIatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

24. PERBUP NO. 24 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d a sarkan ke t e ntuan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t eri Pe nda y a gu naan A p arat u r N egara d an Ref o r m asi B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S t ruktu r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhana an S trukt u r O r g anisasi di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t en t uan pe ratu r an pe rundang- undan gan ; b . b ahw a d a l am rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y an g e f e kt i f d an e f i s ie n gu na meningkatkan ki ne r j a pemerin t ahan d an pel a y anan p ubli k di lingkun gan i nstans i Pemerin t ah K abupat e n M una per lu dilakukan pe n yede rhanaan bi r o krasi; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan k ebi j akan pe n yede rhanaan bir o krasi di l ingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g anisas i dan tata kerj a D inas Perpustakaan d an Ke arsipan K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimban g an seb a gaimana dimaksud p a da huruf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene t a p kan Pe ratu r an B upa ti M una t e nt an g O r g anisas i d an T ata Kerj a Dinas Perpustakaan d an Ke ars i p an K a b upat e n M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I ndo nes ia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndan g Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembentukan D a e rah Ti ngkat II di S ula we s i ( Lembaran N eg ara Republi k I ndon e s i a T ahun 1 959 Nomo r 74, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publi k I ndon e s i a N omo r 5 234 ) seb a gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epublik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana t elah diubah bebe rap a kali te rakhi r den g an U ndang-Undang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmini stras i Pe merintahan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T a mbahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lemb aran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah de n gan Pe rat u r an Peme r i n t ah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo nes ia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe n yelen gg araan Pemerint ah D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran Ment eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 te ntan g Pe mbe nt ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Repub li k I ndo ne s ia T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana telah diubah den gan Pe ratu ran Me nt eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ratu ran M e nt eri D alam N egeri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran Ment e r i Pe nd a y agu naan A paratur Negara dan Re f o rmasi Bir o kras i Republik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye taraan Ja batan Administras i k e D alam Ja b atan F ungsional ( Beri ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pe nda y agu naan Aparatu r Neg ara d an Re f o rmasi B ir okras i Republik I ndones i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstansi Pemerintah U nt uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Beri ta N egara Re pub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 Nomo r 5 46 ) ; 1 1. Pe r atu ran K epala Perpust akaan N as io nal Republik I ndo ne s i a N omo r 1 0 T ahun 2 0 1 6 Te nt ang Pedoman N omenk l atu r D inas Pe r pustakaan D a e rah ( Beri ta N egara Repub lik I ndo nesia T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 385 ) ; 1 2. Pe raturan Kepa l a Ar s i p N as io nal Repub lik I ndone s i a N omo r 30 T ahun 2 0 1 6 Te n t ang Pe doman Nomenklatu r Pe rangkat D a erah U r usan Peme r i n t ahan Bidang Ke ars ipan ( Berita N eg ara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 345 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 te ntang Pembe ntukan dan S us unan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2, T ambahan Lembaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

23. PERBUP NO. 23 THN 202...INAS PERHUBUNGAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di lingkungan instansi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

22. PERBUP NO. 22 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa berdasarkan ke t e nt uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratur an M en t eri Pend a y agunaan A paratur N egara d an R efo rm asi B irokras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Penyede rhanaan S t ruktur O r ganisas i p ada I nstans i Pemerin t ah un t uk Pe n yede rhanaan Bir o krasi, perubahan o r ganisasi p ad a i nstans i D a e rah K abupat en h as il pen yederhanaan S trukt u r O r gani sasi di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t ent uan pe raturan pe rundang- undangan ; b. b ahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerint ahan y ang ef e ktif d an efi s ien gu na meningkatkan kinerj a pemerintahan d an pel a y anan p ublik di li n gkun gan i nstans i Pemerint ah K a bupat e n M una pe r l u dilakukan pe n yederhanaan bir o krasi; c. bahwa dalam rangka pel aksanaan keb ij akan penyede rhanaan bir o kras i di li n gkun gan instans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r ganisa si d an tata kerj a D inas Pe r d a gangan d an Perindustrian K abupaten M una ; d . b ah wa berd a sarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene t apkan Pe rat u r an B upati M una t e ntang O r gani sas i d an T ata Kerj a Di nas Pe rd a gangan d an Perindustrian K abu pat en M una
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U n d an g-U n d an g D asar N egara R epub lik I ndo nes i a T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 tentang Pembent ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Repub lik I n do n e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I n do n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntan g Pembe ntukan Pe ratu ran Pe r undan g- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 tent ang Pe r ubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntan g Pe mbent ukan Pe raturan Pe run dan g- un dangan ( Lemb aran N egara Republik I n do nes i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U n dan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerint ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I n do n e s i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t elah diubah bebe ra p a ka li te r akhi r den g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 0 20 te nt ang C ip ta Kerj a ( Lembar Negara R epubli k I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndonesi a Nomo r 6573 ) ; 5 . U ndan g-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e nt ang A dmi nistrasi Peme r i nt ahan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo nes i a N omo r 5 60 1) seba gaimana t el ah diubah de n gan U ndang -U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g Cip ta Kerj a ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N eg ara I n do n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 1 4 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ratu ran Pe merintah Nomo r 7 2 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan A tas Peratu ran Peme rin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I n done s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republi k I ndon e s i a N omor 1 2 T ahun 2 01 7 t e n t an g Pembinaan d an Pe ngaw asan Pe n yele nggaraan Peme r i n t ah D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 6 041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N ege r i N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu r an M ent eri D ala m N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan Me n t eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pembentukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M en t e r i Pe r d a g angan Republik I ndon e s i a N om o r 2 9 T ahun 2 01 7 ten tang Pedoman N omenkl atu r , Tugas , dan F un gs i Pe rangkat D a e rah U r usan Pemerintahan Bidang Pe r d a gangan ( Berita N egara Republi k I ndo n es i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 0 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Perindustr i an Republik I ndones i a Nomo r 1 7 T ahun 2 0 1 8 ten t ang Pedoman N omenklat u r Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an K abupat e n / Ko ta Y ang M elaksanakan U rusan Pemerint aha n B idang Perindust rian ( Berita N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 849 ) ; 1 1. Pe raturan M en t eri Penda y a gunaan A p aratu r N egara dan Ref o rmas i B i r okras i Repub li k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntang Pe nye taraan Jab atan A dmini stras i ke D a lam Ja b atan F un gs ional ( Be r i ta N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 2. Pe rat uran M en t eri Pe nd a y a gunaan A parat ur N egara dan Ref o rmasi B i r o kras i Republi k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S trukt ur O r ganisasi p a d a I nsta n s i Pemerintah U n t uk Pe nyederhanaan B ir okrasi ( Beri ta N egara Re publik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 3 . Pe raturan D a e rah K a bupat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t ang Pembentukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una Tahun 2 0 1 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t el ah di ubah dengan Pe rat u r an D a e rah K a bupat e n M una N omor 2 T ahun 2 021 t e n t an g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT