Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.84 Tahun 2022.
Dalam Perda ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, BAB I Pendapatan Daerah, BAB II Belanja Daerah, BAB III Pembiayaan Daerah, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan PerBup.
8 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2025.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020.
Dalam Perda ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2025, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perencanaan, BAB III Pembangunan Destinasi Pariwisata, BAB IV Pembangunan Pemasaran Pariwisata, BAB V Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, BAB VI Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, BAB VII Perwilayahan Pariwisata, BAB VIII Usaha Pariwisata, BAB IX Daya Tarik Wisata Daerah, BAB X Program dan Indikasi Kegiatan, BAB XI Hak dan Kewajiban, BAB XII Kewenangan, BAB XIII Pengendalian, BAB XIV Badan Promosi Pariwisata, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan Perda ini.
25 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat perlu disusun suatu peraturan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020.
Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB III APBD, BAB IV Penyusunan Rancangan APBD, BAB V Penetapan APBD, BAB VI Pelaksanaan dan Penatausahaan, BAB VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, BAB VIII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, BAB IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, BAB X Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, BAB XI BLUD, BAB XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, BAB XIII Informasi Keuangan Daerah, BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
75 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012.
Dalam Perda ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Organisasi Penyelenggaraan Kearsipan, BAB III Sumber Daya Manusia, BAB IV Pengelolaan Arsip, BAB V Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI Sarana dan Prasarana, BAB VII Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, BAB VIII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, BAB IX Pembiayaan, BAB X Larangan, BAB XI Sanksi Administratif, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
25 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2022
Untuk menjamin kepastian hukum dan keselamatan pengguna bangunan gedung, setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung; dan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020.
Dalam Perda ini diatur tentang Bangunan Gedung, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, BAB III Standar Teknis Bangunan Gedung, BAB IV Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, BAB V Peran Masyarakat, BAB VI Pembinaan, BAB VII Sanksi Administratif, BAB VIII Ketentuan Peralihan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Perda Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
136 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:
Untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dalam perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Nunukan, perlu adanya suatu pengaturan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020.
Dalam Perda ini diatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Hak Tenaga Kerja, BAB III Perencanaan Tenaga Kerja Daerah, BAB IV Pelatihan Kerja, BAB V Penempatan Tenaga Kerja Lokal, BAB VI Perluasan Kesempatan Kerja, BAB VII Hubungan Kerja, BAB VIII Fasilitas Kesejahteraan dan THR bagi Pekerja/Buruh, BAB IX Perlindungan Tenaga Kerja, BAB X Waktu Kerja, BAB XI Pekerja Anak dan Pekerja Perempuan, BAB XII Pengupahan dan Jaminan Sosial, BAB XIII Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BAB XIV Pembinaan, BAB XV Sanksi Administratif, BAB XVI Ketentuan Penyidikan, BAB XVII Ketentuan Pidana, BAB XVIII Ketentuan Peralihan, BAB XIX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
24 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD KAB. NUNUKAN 2022 NO 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama. Sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan APBD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Peraturan ini terdiri dari 10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD KAB. NUNUKAN 2022 NO 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Kepala Daerah
mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dilampiri dengan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas secara bersama-sama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020.
Peraturan ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 Kabupaten Nunukan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Peraturan ini terdiri dari 7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka, perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.2 Tahun 2007; Permendagri No.37 Tahun 2018; Perda Kabupaten Nunukan No.12 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang:
BAB I: Ketentuan Umum
BAB II: Jenis Usaha
BAB III: Dewan Pengawas dan Direksi
BAB IV: Sekretariat Dewan Pengawas
BAB V: Kepegawaian
BAB VI: Dana Pensiun
BAB VII: Asosiasi
BAB VIII: Ketentuan Peralihan
BAB IX: Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
25 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.3 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.84 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat