Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 589 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2015

Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KG di Sulawesi Tenggara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Pergub Sultra No.38 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENDISTRIBUSIAN-LIQUEFIED-PETROLEUM-GAS

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2015 / NO.38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KG di Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg dan guna mendukung program diversifikasi energi di Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya pengendalian terhadap konsumen pengguna Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum agar pengguna Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg tepat sasaran, maka perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu Gubernur Sulawesi Tenggara Pendistribusian Liquefied Petroleum menetapkan Peraturan tentang Pengawasan Gas tabung 3 Kg di Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg. 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11); 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petrolium Gas (LPG) tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 5).
Pasal 1 : Ketentuan Umum Pasal 2 : Tujuan Pasal 3 : Ketersediaan LPG tabung 3 Kg Pasal 4 : Konsumen Pengguna LPG tabung 3 Kg Pasal 5 : Tata Cara Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Pasal 6 : Larangan Pasal 7 : Sanksi Pasal 8 : Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Download :
Pergub Sultra No.38 tahun 2012.pdf

Abstrak

penetapan-het

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2012 / NO.38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersedian Bahan Bakar di datam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk keperiuan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg; 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG; 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi; 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1980 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009; 11. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2006

Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Pergub Sultra No.38 Tahun 2006.pdf

Abstrak

pembentukan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2006 / NO.38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan khususnya pasal 13 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) huruf b, maka diperlukan pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa pembentukan Badan Koordinasi Penyutuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana di maksud di atas adalah dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, optimalisasi, partisipasi dan advokasi masyarakat lintas sektoral dan memfasilitasi pengembangan Kelembagaan dan Forum masyarakat pelaku usaha dan membeikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b di atas, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Peikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 No.94 TLN Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negaa Tahun 1974 Nomor 55T.L.N. Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (Lembaan Negaa RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaan Negaa RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antaa Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126); 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 15. Peatuan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaan Negaa Ri Tahun 2000 No.54TLN. No.3952); 16. Peratuan Daeah Provinsi Sulawesi Tenggaa Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sulawesi Tenggaa yang telah bebeapa kali mengalami perubahan teakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004; 17. Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggaa Nomor 133 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara; 18. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 139 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; 19. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggaa Nomor 140 Tahun 2001 tentang Penjabaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Peikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV ORGANISASI BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2006.
8 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2016

Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Menetapkan :

Download :
Pergub Provinsi No. 38 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Tarif angkutan penyebrangan

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD. 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan mulai beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan yang melintasi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Buton Utara maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang mekanisme penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan; b. bahwa sehubungan maksud huruf a dan untuk hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana prtanggungan wajib kecelakaan penumpang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar dan Barang/Hewan pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012;
Tarif Angkutan Penyeberangan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
5

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2014

Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Pergub Sultra No.38 Tahun 2014.pdf

Abstrak

bea-balik-nama

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2014 / NO.38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini karena adanya pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 3. Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5);
Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor Dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provins! Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2014.
3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Pergub Sultra No.39 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Rencana-kerja

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2015 / NO.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Dae rah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Tahun 2016

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2019

Penyesuaian atas Tarif Retribusi Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PENYESUAIAN ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyesuaian atas Tarif Retribusi Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa u n t u k m el a k s an a k a n k e t e n t u a n Dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 ten t a n g Pajak Daerali, perlu m enetapkan Pera t u r a n G u b e m u r t en t a n g Penyesuaian Atas Tarif Retribusi Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Pasal 18 ay at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 t e n t a n g Penetapan Pe r at u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T ahun 1964 t en t a n g Pemberitukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 ten t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1964 Nomor 94, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 t en t a n g Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 28 T ah u n 2009 t e n t a n g Pajak Daerah d a n Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 ten t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t e r a k h i r dengan Undang- Undang Nomor 9 T ahun 2015 t en t a n g P e r u b ah a n Kedua a t a s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 t e n t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana t elah d i u b a h dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 t e n t a n g P e r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 157); 8. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tah u n 2012 t e n t a n g Retribusi J a s a Us ah a (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ah u n 2012 Nomor 2); 9. P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara Nomor 84 T ahun 2016 t en t a n g Kedudukan, S u s u n a n Organisasi, Tugas d a n Fungsi, s e r t a Tata Keija Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T a h u n 2016 Nomor 84).
Penyesuaian a t a s t a r i f r et r i b u s i d a e r a h lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
3

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013

Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara Di Wilayah Sulawesi Tenggara

Download :
Pergub Sultra No.39 Tahun 2013.pdf

Abstrak

EKSPORT-MINERAL

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2014 / NO.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara maka perlu adanya pengaturan mengenai peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di daerah; b. bahwa dalam rangka miningkatkan konservasi dan ketersediaan sumberdaya mineral maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian ekspor mineral dan batubara di daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511 l);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/29/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum; 11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan; 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesiaq Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Mentei Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993); 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 5).
KETENTUAN UMUM BAB II PERSYARATAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2017

Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Pergub Provinsi No.39 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download :
PERGUB NO 39 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

penetapan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa p e n et ap a n nilai perolehan a ir t a n a h yang d i te t ap k a n Daerah Provinsi sebagai d a s a r pe rh i t u n g an pajak a ir t an a h . b. bahwa b e r d a s a r k a n Ketentuan dalam Pasal 17 a y a t (1) Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah, pe n et ap a n nilai perolehan a ir t a n a h m er u p a k an kewenangan dari Pemerintah Provinsi. c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a d a n h u r u f b, perlu men et ap k an P e r a t u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara t en t a n g Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
1. Pasal 18 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 t en t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 T ahun 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tah u n 1960 t entang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 t en t a n g Pajak Daerah d a n Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d i u b ah t e r a k h ir dengan Undang- Undang Nomor 9 T ahun 2015 t en t a n g P e r u b ah a n Kedua a t a s Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik T ah u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. P e r at u r a n Pemerintah Nomor 121 T ahun 2015 t en t a n g P e n g u s a h aa n Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 6. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 55 T ah u n 2016 t en t a n g Ketentuan Umum d a n Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 7. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana tel a h d i u b a h dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T ahun 2018 t en t a n g Pe r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 157); 8. P e r a t u r a n Menteri Energi d a n Sumber Daya Mineral Nomor 20 T ah u n 2017 t en t a n g Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tan a h (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2017 Nomor 408).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH BAB III KOMPONEN PENENTUAN NPA BAB IV PENGHITUNGAN NPA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT