PERDA Kab. Karawang No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ketentuan yang dicabut adalah Pasal 4 sampai dengan Pasal 19
retribusi - persetujuan - bangunan - gedung - dan - retribusi - pembangunan - tenaga - kerja - asing
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2022/Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa pemungutan retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber potensial untuk mendukung upaya pendapatan asli Daerah beberapa jenis retribusi Perizinan tertentu yang selama ini didasarkan pada Perda Kab. Karawang No. 8 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 11 Tahun 2020; UU No. 13 Tahun 2003 Sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022 ; PP No. 69 Tahu 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 202; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Retribusi Perizinan Tertentu, Peninjawan Kembali Besran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi, Penegmbalian Kelebihan Pembayaran, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif , Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain- Lain, Keringanan Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran Bagi Objek Pajak Sawah
ABSTRAK:
bahwa dalam pertanian khususnya sawah di kabupaten karawang merupakan lahan produktif yang harus dilindungi dari alih fungsi lahan, dan bahwa dalam rangka melindungi lahan pertanian khususnya sawah di wilayah kabupaten karawang dari alih fungsi dan agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukanya, perlu dilakukan pengurangan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan, dan berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf e peraturan daerah kabupaten karawang nomor 13 tahun 2018 tentang ketentuan umum perpajakan daerah, bupati dapat mengurangkan ketetapan pajak teruttang berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi objek pajak sawah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Karawang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123 Tahun 2012.
ketentuan umum, pemberian pengurangan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2022
anggaran - pendapatan - dan - elanja - daerah - tahun - anggaran - 2023
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2022/Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 2 Tahun 2022; Permen Keuangan No. 25/ PMK. 07/ 2022; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Permen Keuangan No. 118 / PMK.07 /2022; Permen Keuangan No. 134/PMK.07/2022; Perda Kab. Karawang No. 2 Tahun 2010; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang no. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2021.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa pengadaan barang/jasa pada perusahaan daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang telah ditetapkan dengan peraturan bupati karawang nomor 22 tahun 2020, dan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) peraturan daerah kabupaten karawang, perlu adanya penyesuaian nomenklatur, sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa pada perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021.
ketentuan umum, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kontrak, pengadaan barang/jasa lainya, jaminan, pengawasan dan pembinaan, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, penyelesaian sengketa kontrak, pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya aktivitas pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara berdaya guna, maka struktur organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten kerawang sebagaimana di tetapkan dengan keputusan bupati kepala daerah tingkat II Karawang Nomor 06 Tahun 1995, perlu ditinjau kembali, Dan bahwa dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah kabupaten karawang nomor 3 Tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Karawang Nomor 3 Tahun 2021.
ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, organisasi, tata kerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
57 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2022
Pendidikan-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2022/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Belajar Guru
ABSTRAK:
bahwa Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas Guru; Dan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Belajar Guru.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Pelaksana, Program Layanan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data transaksi serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah daerah kabupaten kerawang dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal, Dan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan perlu suatu teknologi pengaman melalui skema kriptografi insfratuktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, auntentifikasi data, dan anti penyangkalan, Sehingga Ketentuan pasal 42 ayat (1) peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia; Dan berdasarkan pertimbangan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tata Kelola Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi, Pembiayaan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini, Dan bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan ditunjukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat , cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, Sehingga dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, perlu penataan penyelengaraan kesehatan yang mendukung upaya tersebut, Dan berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan penyelamatan ibu, bayi baru lahir dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahuun 2009, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.
Ketentuan umum, sistem rujukan ibu dan bayi baru lahir, jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir, alur rujukan ibu dan bayi baru lahir, syarat rujukan ibu dan bayi baru lahir, penangung jawab sistem rujukan, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan, audit maternal perinatal, sistem informasi dan komunikasi, keluarga berencana pasca persalinan, kelompok kerja, ketersediaan darah, ketenagaan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, monotoring dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nalai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat kabupaten kerawang,dan penyelesaian permasalahan didalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiaasaan khususnya masyarakat kabupaten karawang yang masih melestarikan budaya sunda dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah kabupaten karawang sebagai unsur penyelengaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang optimalisasi penyelengaraan keadilan restoratif di wilayah kabupaten karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020.
Ketentuan umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Persyaratan Perghentian Penuntutan, Tempat, Waktu, dan Tata Cara Perdamaian, Tim Pelaksana, Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat, Monitoring dan evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
