Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi
Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal
20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35
ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Karawang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016
mengatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
terdiri 19 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
12 halaman dan 1 lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Newsroom Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa berita/pemberitaan merupakan sebuah persebarluasan informasi tentang peristiwa atau fakta yang disampaikan kepada masyarakat;Dan bahwa untuk memperoleh berita yang akurat, terkini, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penyelenggaraan newsroom di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Newsroom di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas, Penyelenggara Newsroom, Pembiayaan Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata
Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa. Terdiri atas 9 Bab dan 28 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan
Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karawang
(Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor
43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri atas 22 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022
Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2022/Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman, perludilakukan pengelolaan dan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah
Daerah; untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya
pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; perlu adanya
pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah
UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perda No. 14 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2016.
Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan; persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; pelaporan; pengawasan dan pengendalian; peran serta masyarakat; pembiayaan; sanksi administratif; penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Perda No. 9 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
28 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan
masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan
kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya
penanggulangan. Penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan
secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta
melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
UU No. 4 Tahun 1968 mengubah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 40 Tahun 1991; Perpres No. 67 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No.6 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman
bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak terkait lainnya
dalam Penanggulangan TBC. Pedoman tersebut meliputi ruang lingkup, prinsip dan tugas, kebijakan dan strategi, kegiatan penanggulangan TBC, sumber daya, pencatatan dan pelaporan, koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan, kelembagaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
21 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
