PERBUP Kab. Gunungkidul No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2007;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati tersebut;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Kebijakan Akuntansi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2009.
Jumlah Halaman: 8 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya, dipandang perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati tersebut;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah perlu
mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: Pembentukan; UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong; Kepegawaian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17
Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Narkotika
Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 01
Tahun 2008; bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Gunungkidul dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2008;
Materi Pokok: Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2009.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul No. 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 4 hlm; Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani
dokumen kependudukan adalah Kepala Instansi Pelaksana yaitu
perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan,
dan Tugas Dinas-dinas Daerah, telah dibentuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: Kewenangan
Penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2009.
Jumlah Halaman: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,
persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara
elekronik;
bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara online dan menjaga kelangsungan sistem E-Procurement di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dipandang perlu
pedoman dalam pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2;
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Para Pihak dalam Pelaksanaan E-Procurement; Etika E-Procurement; Tata Cara Pelaksanaan E-Procurement;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2009.
Jumlah Halaman: 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi
merupakan salah satu implementasi kegiatan yang termasuk dalam
egovernment;
bahwa penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan Secara
Elektronik harus diproses lebih lanjut oleh Panitia Pengadaan yang
tergabung dalam Unit Layanan Pengadaan;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2;
Materi Pokok: Pembentukan ULP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2009.
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara online dan menjaga kelangsungan sistem E-Procurement di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu
membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Gunungkidul;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 193 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelayanan pencatatan kelahiran peleksanaannya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap status dan hak
sipil seseorang diperlukan adanya masa transisi;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Belanja Hibah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah perlu dilakukan
secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan, dan kemampuan
keuangan daerah sehingga harus dilaksanakan dan dikelola dengan
tertib, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Dasar hukum Peraturan ini adalah: Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi pokok: Ruang Lingkup; Tujuan; Bentuk dan Penyaluran; Tatacara Pelaksanaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2008.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran: 4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
