PERBUP Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat
Dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro
Dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
Materi pokok : Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Jumlah halaman : 3 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif di Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Bahwa berdasar lampiran huruf f angka 1e Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018; Bahwa sebagai penjelasan rincian kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan BOK diperlukan penjabaran dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2017
Materi Pokok: Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran : 55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan
generasi penerus yang potensial sehingga harus
dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiannya; bahwa perkawinan pada usia anak merupakan praktek yang dapat menghilangkan hak-hak anak dan memiliki
dampak buruk bagi anak baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial; bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan
kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan dalam
rangka menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dalam mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, Penguatan kelembagaan, Layanan pendampingan dan pemberdayaan, Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan, Pemantauan dan evaluasi serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
Jumlah halaman : 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 72 Tahun 2018 ttg Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa guna menindaklanjuti Surat Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul Nomor 050/1613 tanggal 26 April 2019
tentang Usulan Perubahan Peraturan Bupati Penjabaran
APBD TA 2019; Surat Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Nomor 900/105 tanggal 16 April
2019 tentang Permohonan Penambahan Anggaran
Mendahului Perubahan APBD TA 2019; Surat Kepala
Dinas Kebudayaan Nomor 050/262 tanggal 29 April 2019
tentang Permohonan Pergeseran Mendahului Perubahan
APBD 2019; Surat Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Nomor 900/305 tanggal 30 April 2019
tentang Permohonan Perubahan Perbup Penjabaran APBD
2019; Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/2250.a tanggal
30 April 2019 tentang Permohonan Pergeseran Belanja
Mendahului Perubahan APBD TA 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10
Tahun 2018, eraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018.
Materi pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Lampiran I diubah, Lampiran II diubah, Lampiran III diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 131 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas UPT Sanggar Kegiatan Belajar
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2008; Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mengubah Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2008
Bangunan yang belum memenuhi ketentuan unit pengolahan setempat paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib sudah memiliki unit pengolahan setempat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan Daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; Bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kabupaten Gunungkidul berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia,sehingga perlu dikelola guna mengendalikan dan melindungi kualitas air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
Materi Pokok: Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan SPALD, Hak dan Kewajiban Pengelola Air Limbah Domestik, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD, Kerjasama dan Kemitraan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Jumlah Halaman: 43 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
